Iklan
Pemprov
Kuasa Hukum Partai Demokrat Pimpinan AHY, Mehbob

Wahyu Sanjaya : Yang Benar Tetap Benar, Alhamdulillah Pengadilan Netral

Palembang, Detik Sumsel- Perseteruan Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan gerombolan liar Moeldoko dan kawan-kawan yang menyelenggarakan KLB ilegal Deli Serdang 5 Maret 2021 yang lalu kembali dibicarakan.

Hal ini terjadi setelah dua Gugatan Moeldoko dkk dimentahkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di hari yang sama, Selasa (4/5) lalu.

Ketua DPC partai Demokrat Kabupaten Muara Enim Wahyu Sanjaya (WS) merespon positif atas putusan pengadilan tersebut, jika hal itu sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan.

“Yang benar tetap akan benar. Alhamdulillah pengadilan tetap netral dan bertindak sesuai UU dan peraturan yang ada,” kata WS, Rabu (5/5).

Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR ini menerangkan, dengan gagalnya segala upaya yang dilakukan Moeldoko Cs untuk menggerogoti partai Demokrat yang sah selama ini, akan memberikan harapan kepada masyarakat kedepan.

Baca Juga :   Semangat Tanggapi Black Campaign, Pengamat Politik Sumsel: Jokowi Harusnya Sampaikan Program

“Demokrat akan berjuang bersama- sama rakyat, untuk kedepan Indonesia yang lebih maju, dan partai Demokrat akan semakin solid menyongsong Pemilu 2024,” tandasnya.

Sebelumnya, Tim Advokasi DPP Partai Demokrat dibawah kepemimpinan AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) Mehbob
menyatakan, pertama, Gugatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dan Jhoni Allen Marbun dkk tentang AD/ART Partai dinyatakan Gugur oleh Pengadilan karena Pengacara Penggugat sudah tiga kali tidak hadir sidang.

“Aneh, kalau sudah berani gugat, mengapa tidak berani hadir?” singgungnya.

Mehbob menduga, ketidakhadiran para pengacara tersebut di Pengadilan lantaran terungkapnya kasus dugaan Surat Kuasa Palsu 9 pengacara dkk yang saat ini sedang dalam proses pemeriksaan Kepolisian untuk kemudian dibawa ke meja hijau.

Baca Juga :   Hernoe: Praktik Politik Uang di Palembang Pengaruhi Perolehan Suara Pilkada Palembang 2018

“Kedua, gugatan Jhoni Allen Marbun atas pemecatan dirinya sebagai Kader Demokrat yang otomatis memberhentikan dirinya sebagai Anggota DPR-RI, juga ditolak Pengadilan. Undang-Undang Parpol tegas mengatur bahwa kalau mau protes tentang pemecatan ya ke Mahkamah Partai. Kalau ke Pengadilan tentu salah kamar,” ucapnya.

Mehbob menegaskan, pihaknya juga sedang menggugat 12 (dua belas) mantan kader di PN Jakarta Pusat terkait Perbuatan Melawan Hukum. Mereka digugat atas dugaan melaksanakan KLB ilegal dengan peserta ‘abal-abal’ dan melakukan serangkaian kebohongan dengan mencitrakan dirinya sebagai pengurus partai yang sah.

“Kami tidak gentar. Kami siap membuktikan dengan fakta hukum bahwa tidak ada dualisme di dalam Partai Demokrat dan AHY adalah Ketua Umum yang sah,” tutup Mehbob.(ril)

H. Hendri Zainuddin, KETUM KONI SUMSEL

Check Also

Luncurkan Program Bantuan Layanan Administrasi Publik

Palembang, Detik Sumsel – Kaukus Milenial PAN Kota Palembang luncurkan program bantuan layanan administrasi publik …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *