KPU Sumatera Selatan

Ulama dan Politik Kebangsaan

0
71
Ulama dan Politik Kebangsaan - Agus Lilik
Ulama dan Politik Kebangsaan - Agus Lilik

DUNIA politik tidak pernah membatasi, siapa dan dari kalangan mana saja, dia berada pada ruang bebas tanpa batas, karena politik sejatinya adalah kendaraan guna mencapai tujuan. Semuanya sah-sah saja mengunakan instrumen politik. Sederet nama-nama besar dari dulu hingga kini, tidak sedikit kalangan kyai yang terjun kedunia politik, sebut saja KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang pada puncak pencapaiannya menjadi Presiden RI ke 4, ada KH Wahab Chasbulloh, yang aktivis politik ketika masa pra kemerdekaan, ada KH. Wachid Hasyim, seorang aktivis yang getol berjuang dalam persiapan kemerdekaan, ada KH. Achmad Dahlan Pendiri Muhammadiyah, ada juga HOS Cokroaminoto, yang juga ulama sekaligus pemimpin pergerakan.

Deretan nama-nama besar diatas ada karena keprihatinan dan perjuangan kebangsaaan, dan sudut pandang mereka lebih luas dari hanya sekedar berjuang bagi kepentingan pribadi. Jangkauan politik mereka adalah politik kebangsaan bukan politik golongan, perjuangan mereka adalah untuk persatuan bangsa bukan kekuasaan.

Penegasan NU (Nahdlatul Ulama) kembali ke Khittah dan menarik diri dari politik praktis adalah implementasi atas apa yang saya maksud diatas. Jadi ulama sebagai salah satu instrumen kebangsaan, berada pada level tinggi sebagai guru bangsa dan pemersatu umat, selain ada umaro yang bekerja dari sudut praksis terhadap kebijakan pengelolaan negara. Fungsi masing-masing baik ulama dan umaro selama ini berjalan secara berkesinambungan, dan secara keseluruhan pada akhirnya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan bangsa.

Baca Juga :   Menilik Potensi Konflik Pilkada

Tentu kita sepakat, jika bangsa ini didirikan bukan hanya atas jerih payah kaum pergerakan kemerdekaan, namun ada sentuhan spritualitas yang mampu melipatgandakan semangat merdeka. Resolusi jihad misalnya, sebagaimana kita ketahui pada saat itu, peranan ulama sangat dominan untuk membangkitkan semangat melawan imperialisme penjajah, mampu meluluh lantakkan pasukan sekutu “meski” hanya bermodal semangat dan persenjataan ala kadarnya. Mustahil tanpa dorongan spiritualisme yang dicetuskan oleh kaum ulama hal itu dapat tercapai. Peranan penting ulama, dalam konteks politik tidak sesederhana dalam arena pertarungan perebutan kekuasaan. Namun peranan lebih besar adalah politik kebangsaan.

Ulama yang bergerak pada wilayah spiritualisme dan pembangunan ahlak budi pekerti harus disadari adalah faktor penting dari bagian pembangunan bangsa. Revolusi mental yang digagas oleh Presiden Joko Widodo hanya akan mampu membangun pada tataran kulitnya saja, tanpa bisa menyentuh substansi jika tidak bergandengan dengan visi dan misi ulama. Itu artinya, Pemerintah mau tidak mau, bisa tidak bisa harus menjalin kerjasama dengan baik dengan kalangan ulama, baik itu secara struktural kelembagaan maupun secara kultural. Bukankah kita menyadari bahwa jati diri bangsa ini bukan hanya persoalan kesejahteraan, namun ada budi pekerti dan kebudayaan yang meski kita jaga keberagamannya?

Baca Juga :   Calon Independen: Peluang atau Tantangan?

Akhirnya, hargai posisi ulama, jaga marwah ulama, karena bangsa ini tidak pernah ada tanpa campur tangan ulama. Boleh kita belajar demokrasi dan boleh juga kita mengekspresikan segala kebebasan yang kita inginkan, namun ada batasan-batasan yang harus kita jaga agar segalanya berjalan secara berkesinambungan, tanpa harus melukai dan menodai hal yang kita sepakati. Bahwa bangsa ini didirikan oleh semangat Nasionalisme – Religius itu adalah Haq.

*Penulis Adalah Cendikiawan Muda Nahdhatul Ulama (NU)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here