Iklan
Pemprov
Kepala Cabang UPTB Samsat Kota Pagaralam Tabrani Malian

Tunggakan Pajak Randis Pemkot Pagaralam Capai Rp 361 Juta

Pagaralam, Detik Sumsel- Badan Pengolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumsel mencatat Kendaraan Dinas (Randis) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pagaralam masih banyak yang belum membyar pajak atau menunggak pembayaran kendaraan bermotor.

Hal ini seperti diungkapkan Kepala Cabang UPTB Samsat Kota Pagaralam Tabrani Malian yang mengatakan jika sampai saat ini pihaknya mendata untuk kendaraan dinas Pemkot Pagaralam ada 792 yang menunggak pembayarakan pajak kendaraan bermotor.

“Dari 792 kendaraan Dinas pemkot Pagaralam yang menunggak, terkonfirmasi sampai tahun 2020 total tunggakan secara global yaitu Rp Rp 361 juta,”ujarnya, Jumat (19/3).

Tabrani menjelaskan terkait tunggakan pajak kendaraan dinas tersebut, pihaknya telah beberapa kali melayangkan surat pemberitahuan kepada Pemkot Pagaralam, namun saat ini belum ada kejelasan dari pihak Pemkot Pagaralam.

“Untuk sementara ini, kita akan terus berupaya menyelesaikan masalah tersebut dengan jalur kelembagaan dan persuasif, agar tidak ada gesekan kedepanya.”katanya.

Baca Juga :   Pengurus IPHI dan DDII OKI Dikukuhkan, Ini Imbauan Wabup Dja'far Shodiq 

Namun jika upaya pihaknya belum juga di tindak lanjuti oleh Pemkot Pagaralam, sesuai dengan intruksi Gubernur Sumsel kita akan melakukan sanksi tegas penarikan kendaraan dinas yang menunggak pajak tersebut.

“Pilihan terakhir penindakan yaitu penarikan kendaraan dinas yang menunggak, dengan bekersama dengan pihak kepolisian,”tegasnya.

Menyikapi hal ini, Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Pagaralam Drs Samsul Burlian, membenarkan jika data dari UPTB Samsat Kota Pagaralam Tahun 2020 memang ada kendaraan dinas pemkot Pagarala yang masih belum membayar pajak.

“Data yang kami dapat baru secara global, jadi kami minta daftar real dan terinci kendaraan dinas yang nunggak pajak, takutnya mobil tersebut sudah bukan milik Pemkot Pagaralam lagi karena lelang dan kondisi lainnya. Dari daftar penunggak pajak tersebut dapat diketahui instansi mana yg memakainya.”jelasnya.

Daftar ini nantinya akan kita data kembali ke setiap OPD yang menggunakan kendaraan dinas, dan akan memberikan rekomendasi kepada masing-masing OPD untuk membayarkan pajak.

Baca Juga :   Lahan Diduduki Perusahaan, Pemangku Adat Minta Bantuan Bupati Lahat

“Makanya kami ingin tahu kendaraan yang nunggak pajak supaya dapat memerintahkan instansi yang menggunakan kendaraan dinas untuk membayar pajak tersebut, jika tetap tidak dipatuhi, dapat dikenakan sanksi hukum yang berlaku.”tegasnya.

Sementara itu Kasubbag Umum Sekertariat Pemkot Pagaralam Romi Hartati mengungkapkan, jika persoalan ini sudah kita sampaikan ke setiap OPD dilingkungan Pemkota Pagaralam. Pasalnya untuk pembayaran pajak kendaraan dinas tersebut merupakan tanggung jawab setiap OPD yang menggunakan kendaraan dinas.

“Kecuali kendaraan dinas dilingkungan Sekertarit Pemkot Pagaralan itu merupakan tanggung jawab OPD masing-masing, jadi kita berharap opd berperan aktif melaporkan kendaraan dinas yang belum membayar pajak kebagian umum, agar dapat di proses pembuatan surat kuasa untuk pembayaran pajak.”pungkasnya.(rendi)

H. Hendri Zainuddin, KETUM KONI SUMSEL

Check Also

Herman Firdaus Ditunjuk Jadi Plt Ketua DPD Golkar Ogan Ilir

Indralaya, Detik Sumsel- Pengurus DPD I Partai Golkar Provinsi Sumsel, Herman Firdaus, ditunjuk sebagai Pelaksana …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *