Penghapusan Denda dan Bunga Pajak Kendaraan oleh Pemprov Sumsel
Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) kota Palembang saat Bulan Ramadhan, Senin (13/05)

Tinggi Rendahnya PBB Tergantung Pada ZNT dan Letak Objek Pajak

Palembang, Detik Sumsel – Adanya kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2019 membuat keluhan dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) kota Palembang beralasan bahwa adanya kenaikan tersebut merupakan implikasi dari naiknya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk menyesuaikan harga pasaran tanah wajar di Kota Palembang.

Dijelaskan Kepala Bidang PBB, Khairul Anwar melalui Kepala Sub Bidang PBB, Apriadi bahwa, adanya kenaikan PPB saat ini merupakan dampak dari adanya penyesuaian NJOP di Kota Palembang berdasarkan nilai pasar yang ada.

“Setelah dipelajari dari tahun 2008 hingga 2014, NJOP Palembang tidak pernah dilakukan penyesuaian, dan permasalahannya itu adalah penyesuaian NJOP Kota Palembang berdasarkan nilai pasar yang ada. Dan Pemkot terpaksa melakukan penyesuaian di tahun 2019 secara drastis, namun kita tetap mendekati nilai pasar yang ada,” jelas Apriadi, Senin (13/05).

Baca Juga :   Malam Puncak Pergantian Tahun, Tim Gabungan Siaga di BKB

Apriadi juga mengatakan, pada tahun 2015, Pemerintah kota Palembang telah memiliki rencana dalam penyesuaian NJOB, namun dengan adanya sejumlah kekurangan mengharuskan Pemerintah kota Palembang untuk melakukan penundaan.

“Rencananya tahun 2015 lalu pemkot akan melakukan penyesuaian tersebut. Akan tetap masih memiliki sejumlah kekurangan sehingga penyesuaian ditunda,” sambungnya.

Dirinya memaparkan, bahwa mengenai kenaikan PBB juga telah disesuaikan dengan Zona Nilai Tanah (ZNT) serta letak objek pajak saat ini.

“Kalau dilihat dari nilai pasar tanah yang ada ditiap masing masing ZNT, maka hampir rata rata di sesuaikan mencapai 60 hingga 80 persen dari nilai pasar Tanah atau bumi,” ujarnya.

Baca Juga :   Sekda Palembang Soroti Seragam Dishub Yang Lusuh

Dirinya juga mencontohkan, untuk kawasan Jalan Jenderal Sudirman, NJOP tahun 2018, PBB hanya pada angka Rp. 6.100.000 permeter. Sementara, Jalan Jenderal Sudirman dianggap memiliki nilai transaksi dari nilai pasar yang mencapai angap 30 juta hingga 35 juta permeter.

“Nah, dengan kondisi inilah maka kita dilakukan penyesuaian SPPT PBB di tahun 2019 menjadi 15 juta permeter. Jadi kesimpulan nya, apakah disesuaikan mencapai 100 persen itu tergantung dari letak objek pajaknya, bisa jadi ada yg lebih dari 100 persen dan bisa jadi juga hanya 60 persen dari nilai pasar nya,” pungkasnya. (Wira)

H. Hendri Zainuddin, Manager Sriwijaya FC

About Betta Agri

Betta Agri

Check Also

Usai Temui Bupati, Emak – emak di Lahat Turun Ke Jalan

Lahat, Detik Sumsel — Ucapan Bupati Lahat, Cik Ujang SH sebelumnya, yang mengajak ibu-ibu Desa …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *