Pasang Iklan Detik Sumsel
Pasang Iklan Detik Sumsel
Beranda Daerah Terbentur Aturan, Program 1 Kelurahan 1 M Pemkot Pagaralam Batal

Terbentur Aturan, Program 1 Kelurahan 1 M Pemkot Pagaralam Batal

Tanggal : Pukul :
107
0
Detik Sumsel/Rendi - Sidang Paripurna laporan komisi terhadap Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA)/Prioritas Laporan Anggaran Perubahan 2019 di Gedung DPRD Kota Pagaralam, Senin (22/7).

Pagaralam, Detik Sumsel – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pagaralam menggelar rapat paripurna laporan komisi terhadap Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA)/Prioritas Laporan Anggaran Perubahan 2019 di Gedung DPRD Kota Pagaralam, Senin (22/7).

Dalam laporan para komisi ini dihadiri oleh Wakil Wali Kota Pagaralam M Fadli, juga unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimpda), Organisasi Perangkat Daerah dan tamu undangan lainnya. Komisi I dengan juru bicara Kadino mengatakan, pihak Komisi I mendukung pergeseran maupun kenaikan anggaran para mitranya Komisi I diantaranya Sekretariat Daerah, namun tidak melupakan peningkatan kinerja.

“Kami Komisi 1 mendukung pergeseran maupun penambahan anggaran OPD yang menjadi mitra, namun tetap berpegang pada peraturan yang ada juga peningkatan kinerja,” sampainya.

Senada juru bicara Komisi II, Yuliansi mengharapkan kepada para mitra OPDnya di antaranya Dinas Pertanian dan Kehutanan untuk memaksimal serapan anggaran di antaranya realisasi proyek stek pengadaan bibit kopi unggul.

“Kami harap agar para OPD mitra kami untuk memaksimalkan serapan anggaran terutama kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat,” ucapnya.

Baca Juga :   Penerapan Pajak Hotel dan Restoran 10 Persen Disoal

Sementara itu juru bicara Komisi III, Candra Jaya menyampaikan, pihaknya juga mendukung dan meyetujui upaya pergeseran maupun anggaran para mitranya OPDnya, diantaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan. Asalkan tetap mengedepankan pelayanan serta kegiatan-kegiatan yang bermanfaat langsung bagi masyarakat.

“Komisi III menyetujui dan mendukung penambahan maupun pergeseran anggaran terutama kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat,” ujarnya.

Lebih jauh,usai penutupan paripurna, Ketua Komisi II, Yuliansi saat dikonfirmasi awak media mengenai kelanjutan program Pemkot Pagaralam, yakni janji politik 1 Miliar 1 Kelurahan yang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Induk 2019 yang telah disetujui dalam bentuk belanja hibah sebesar Rp 10 Miliar. Dikatakannya tidak bisa terealisasi di tahun ini, hal ini lantaran terbentur aturan dan dana tersebut akan menjadi SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan) dan kemungkinan pada Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RPAPBD) 2020 pun tidak akan dimasukkan lagi dalam agenda pembahasan bersama antara pihak Eksekutif dan Legislatif, lantaran masih belum ada payung hukumnya.

Baca Juga :   Hati-hati, Jalur Mudik ke Kota Pagaralam Amblas

“Setahu saya dana Rp 10 Miliar itu akan disalurkan lewat koperasi bentuknya pinjaman modal kerja bagi masyarakat. Namun lagi-lagi terbentur aturan maupun payung hukumnya dan kemungkinan pada RAPBD 2020 nanti pun tidak akan dibahas lagi,” terangnya.

Menyikapi hal ini, Suryanto (39) salah seorang pengusaha kerupuk di kawasan Kelurahan Tebat Giri Indah sangat menyayangkan batalnya janji politik 1 Miliar 1 Kelurahan pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pagaralam terpilih. Dimana menurutnya program tersebut memang sangat diharapkan oleh pengusaha kecil lain seperti dirinya untuk meningkatkan kapasitas produksi usaha rumahan yang mereka geluti selama ini.

“Janji tinggal janji, kami masyarakat sangat menyayangkan hal itu, dan ke depan kami tidak akan mudah lagi percaya dengan janji-janji seperti itu lagi,” pungkasnya. (rendi)

Hendri Zainuddin, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Selatan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here