Penghapusan Denda dan Bunga Pajak Kendaraan oleh Pemprov Sumsel
Diki Zulkarnain Agen Klinik Etik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Diki Zulkarnain*

Solusi, Pencegahan, Contempt of Court

Sebelum membahas lebih dalam mengenai apa itu Contempt of Court, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu definisi dari Contempt of Ccourt. Menurut Legal Dictionary pengertian dari Contempt of Court adalah sebuah tindakan kesengajaan untuk tidak menghiraukan putusan lembaga pengadilan. Berdasarkan definisi Contempt of Court di atas, maka secara singkat Contempt of Court dapat diartikan sebagai suatu perbuatan baik secara aktif maupun pasif, yang dilakukan baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan yang dianggap melecehkan atau merongrong pengadilan.

Konsep Contempt of Court ini pada umumnya sudah diterapkan di negara-negara yang telah maju seperti Inggris. Tujuan dari diterapkannya Contempt of Court sebagai bagian dari undang-undang sistem peradilan di negara tersebut, tak lain dan tak bukan adalah untuk menjaga marwah dan kehormatan dari lembaga peradilan itu sendiri yang di amanakan memerikan kepastian hukum melalui kewajiban untuk menjalankan putusan pengadilan dengan sebenar-benarnya.

Di dalam sistem peradilan di Indonesia sendiri menurut saya konsep Contempt of Court sendiri bukan merupakan bagian dari sistem tersebut. Sehingga akibatnya adalah ketika putusan pengadilan tidak dijalankan sebagaimana mestinya atau dilakukan secara sengaja proses menunda-nunda putusan pengadilan, maka pihak yang melakukan perbuatan tersebut tidak dapat disanksi secara pidana. Sebaliknya di Negara yang telah menerapkan aturan contempt of court, pihak-pihak yang tidak menjalankan putusan pengadilan atau menundah-nunda putusan pengadilan dapat disanksi secara pidana karena dianggap telah menghina Lembaga Pengadilan yang tinggi kedudukannya.

Di Indonesia sendiri Contempt of Court telah diatur meskipun hanya terbatas. Istilah Contempt of Court pertama kali dikemukakan dalam penjelasan umum butir 4 alinea ke-4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang menyatakan sebagai berikut:

Baca Juga :   Sosiologi dan Ekonomi: Beda Frase, Beda Makna

“selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggara peradilan guna menegakan hukum dan keadilan yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai Contempt of Court”.

Selanjutnya untuk pelanggaran yang menghina pengadilan diatur dalam pasal 207, 217, dan 224 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bentuk contempt of court yang diatur dalam KUHP tersebut hanya sebatas pada tindakan penghinaan yang dilakukan langsung di depan pengadilan, sedangkan tindakan penghinaan yang dilakukan secara tidak langsung di luar pengadilan belum diatur secara khusus.

Di Indonesia banyak terjadi permasalahan buruk dimana putusan pengadilan tidak dijalankan sebagaimana mestinya atau prosesnya dijalankan namun dengan sengaja dan tanpa alasan yang jelas ditunda-tunda prosesnya. Sebagai contoh, dalam perihal kasus sengketa rumah yang mana sudah secara jelas diputuskan oleh pengadilan pihak yang sah secara hukum memiliki rumah tersebut dan ketika eksekusi akan dilakukan seperti mengosongkan rumah tersebut dengan waktu yang telah ditentukan, pihak yang kalah tidak mau menjalankan putusan pengadilan yang kemudian menggunakan massa atau preman untuk menghalangi jurusita melakukan putusan pengadilan.

Maka dari itu menurut saya, penerapan dari konsep contempt of court di dalam sistem peradilan Indonesia sangat penting diatur guna meningkatkan keefektifitasan dalam menjalankan eksekusi putusan pengadilan. Pengaturan Contempt of Court dapat dituangkan melalui undang-undang tersendiri dan khusus mengenai Contempt of Court sehingga penerapannya dapat dilakukan dengan tegas. Apabila contempt of court sudah di diatur di dalam sistem peradilan Indonesia, maka menurut saya tidak ada lagi praktek-praktek kecurangan di dalam menghambat berjalannya eksekusi putusan pengadilan. Karena apabila contempt of court sudah merupakan bagian dari undang-undang maka pihak-pihak yang tidak menjalankan putusan pengadilan dapat dituntut secara pidana dan dipenjarakan.

Baca Juga :   Berpendidikan Tapi Tidak Terdidik

Pengaturan tentang Contempt of Court dimaksudkan untuk menegakkan dan menjamin proses peradilan berjalan tanpa rongrongan dari berbagai pihak, antara lain pihak yang terlibat dalam proses peradilan, mass media, maupun pejabat pengadilan itu sendiri.

Sehubungan dengan banyaknya kasus penghinaan terhadap pengadilan, maka dengan itu menurut saya negara harus memberikan jaminan yang kuat bagi perlindungan dan keamanan pengadilan. Jika dipandang perlu, Pemerintah perlu menyusun Undang-Undang Contempt of Court.

Dari semua itu dapat dikatakan Undang-Undang Tentang Contempt of Court dapat diterapkan dengan baik di Indonesia jika para penegak hukum, masyarakatnya benar-benar mematuhi hukum dengan baik. Untuk menciptakan masyarakat yang patuh hukum tadi memang harus menjadi program pemerintah dan hukum yang kurang baik, ditambah lagi sering terjadi perlawanan terhadap peradilan menunjukan masih belum adanya kesadaran hukum yang merupakan sarat untuk dibentuknya Undang-Undang Contempt of Court.

Seperti yang telah diuraikan diatas hendaknya sistem dari Contempt of Court sangat dibutuhkan dalam perundang-undangan secara khusus, dan juga sangat dibutuhkan Contempt of Power disebabkan karena rentannya perundang-undangan yang ada, menyelewengkan serta menimbulkan kerawanan bagi masyarakat pencari keadilan dan kebenaran.


*Penulis adalah Mahasiswa Unsri

H. Hendri Zainuddin, Manager Sriwijaya FC
Lakukan Penukaran Uang

About Poetra

Avatar

Check Also

Pemuda Buta Politik?

Sebagai pemuda sudah menjadi tanggungjawab kita kepada ibu pertiwi untuk mencerdasakan dan memajukan negeri ini. …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *