Penghapusan Denda dan Bunga Pajak Kendaraan oleh Pemprov Sumsel
Agusty pranajaya Mahasiswa Klinik Etik dan Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2018
Oleh Agusty Pranajaya

Sistem Peradilan, Praktik Suap, dan Contempt Of Court

Keadilan sejatinya untuk diperjuangkan dan ditegakkan. Semua elemen masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama akan hal itu demi terciptanya keadilan hukum. Ujung tombaknya ada pada pundak para penegak hukum. Mereka harus menjunjung tinggi nilai-nilai hukum yang berlaku agar keadilan dapat terus berjalan. Namun, apa jadinya jika mereka justru mencederai hukum itu sendiri? Ini kah fenomena contempt of court?


Anda pernah mendengar tentang Contempt of Court? Ya, istilah ini diartikan sebagai penghinaan terhadap peradilan.  Contempt of Court pertama kali diperkenalkan di Indonesia melalui penjelasan umum undang-undang (UU), yaitu UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Sementara berdasarkan terminologinya, Contempt of Court merupakan tindakan yang dilakukan dengan unsur kesengajaan untuk mengabaikan atau tidak mematuhi perintah penguasa yang sah menurut undang-undang.

Ada 5 (lima) jenis perilaku yang tergolong ke dalam Contempt of Court. Di antaranya, perilaku tercela dan tidak pantas di pengadilan (Misbehaving in Court), perilaku mengabaikan perintah-perintah pengadilan (Disobeying Court Orders), perilaku menyerang integritas dan impartialitas pengadilan (Scandalising the Court), perilaku menghalangi jalannya proses peradilan (Obstructing Justice), dan perilaku menghina pengadilan melalui publikasi/pemberitahuan (Sub-Judice Rule).

Praktik Suap, Fenomena Contempt of Court.

Distorsi terhadap pengadilan semakin nyata di hadapan publik. Salah satu bentuknya adalah praktik suap yang melibatkan penegak hukum. Ini merupakan perilaku menghalangi jalannya proses peradilan yang dikategorikan sebagai obstruksi  atau perintang keadilan (Obstructing Justice).

Suap sering diartikan sebagai pemberian uang, hadiah, atau sejenisnya dengan tujuan tertentu. Sementara menurut hukum yang berlaku umum, penyuapan adalah menerima atau menawarkan hadiah yang tidak semestinya oleh/kepada siapa pun di instansi publik untuk memengaruhi perilaku atau mendorong suatu tindakan yang bertentangan dengan kejujuran dan integritas.

Terkait praktik suap yang marak terjadi di sistem peradilan Indonesia, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Lalola Easter, mengungkapkan sebuah data hasil survei Global Corruption Barometer 2013 yang dilakukan oleh Transparency International (TI)—sebanyak 86% responden di Indonesia menilai tingkat korupsi terbesar di Indonesia justru terjadi di lembaga peradilan. Menurutnya, salah satu indikator penilaian yang jelas terhadap hal tersebut adalah praktik suap di banyak kasus peradilan.

Darurat Suap di Pengadilan

Sedih, kecewa, dan marah mungkin luapan perasaan yang wajar dirasakan ketika publik mengetahui pelbagai kasus suap yang dilakukan oknum hakim, jaksa, pengacara, ataupun panitera di sejumlah pengadilan negeri (PN) di Indonesia. Sebut saja satu contoh kasus suap yang telah menambah daftar panjang pengungkapan kasus tindak pidana korupsi (tipikor) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ya, kasus tertangkapnya 8 (delapan) nama penegak peradilan—4 (empat) orang di antaranya adalah hakim dalam operasi tangkap tangan di Medan, Sumatra Utara. Empat nama hakim yang diperiksa tersebut, Hakim Marsuddin Nainggolan (Ketua PN Medan), Hakim Wahyu Prasetyo Wibowo (Wakil Ketua PN Medan), Hakim Sontan Merauke Sinaga, dan Hakim Ad Hoc Merry Purba.

Baca Juga :   Kejar Rekor Muri, Lahat Gelar Pesta Ayam Nanas dan Tempoyak

Kasus ini pun berlanjut dengan pemeriksaan Ketua PN Medan, Marsuddin Nainggolan, pada September 2018 lalu. Hasil investigasi dan gelar perkara menetapkan Merry Purba sebagai tersangka penerima suap dari Tamin Sukardi pada kasus tipikor penjualan lahan eks. Hak Guna Usaha (HGU) PTPN2.

Kasus di atas menggambarkan bahwa tindakan Contempt of Court pun dapat dilakukan oleh penegak keadilan itu sendiri. Fenomena ini telah memunculkan keprihatinan banyak pihak. Perlu adanya upaya khusus untuk menanggulangi darurat suap di pengadilan.

Tindak Tegas Oknum Praktik Suap

Praktik suap di banyak lembaga peradilan bisa terjadi karena minimnya otoritas di bawah undang-undang yang mengkriminalisasi pelanggaran ini. Jadi, suap ada ketika tidak ada wewenang untuk bertindak. Di sejumlah negara dengan model KUHP seperti di Indonesia, tidak ada pembelaan terhadap kasus penyuapan. Artinya, individu yang disuap tidak memiliki wewenang untuk bertindak atau membuat keputusan yang merupakan subjek suap.

Di Indonesia, praktik suap telah ditetapkan sebagai tindak pidana yang melanggar UU RI No.11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Meski telah memiliki payung hukum, agaknya para pembuat kebijakan terkait perlu meninjau kembali sejumlah pasalnya. Sanksi pidana maksimal yang ditetapkan adalah 3 (tiga) tahun penjara dan denda maksimal sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah). Apakah sanksi hukum yang ditetapkan dapat memberi efek jera bagi para hakim yang terkait kasus suap, seperti disebutkan pada Pasal 3 UU di atas?

Sanksi yang diberlakukan seyogyanya menjadi cermin bagi para pelaku dan penerima suap agar tidak melakukan hal yang sama di kemudian hari. Selain itu, sanksi merupakan hukuman pembelajaran bagi semua pihak agar tidak terjerat kasus yang sama.

Obstruksi Keadilan, Momok Hukum!

Sebagai salah satu jenis perilaku Contempt of Court, obstruksi atau perintang keadilan dapat menjadi momok hukum. Ya, obstruksi ini memiliki banyak bentuk dan merupakan contoh klasik pelanggaran terhadap administrasi peradilan. Negara sepatutnya menerapkan kebebasan yang luas dalam memberlakukan undang-undang yang mengkriminalisasi campur tangan dalam aspek apa pun dari prosedur penegakan hukum atau penuntutan dan keyakinan pelaku tindak kejahatan.

Baca Juga :   Bos Arisan Online Dibui Enam Bulan Penjara 

Umumnya, segala tindakan kejahatan dipicu oleh maksud atau tujuan tertentu. Padahal, KUHP telah melarang adanya pelanggaran hukum kepada siapa saja, termasuk pejabat publik dengan tujuan untuk memengaruhi keputusan, pendapat, rekomendasi, suara, atau penggunaan kebijaksanaan lainnya. Obstruksi pelanggaran keadilan paling sering dinilai sebagai kejahatan ringan atau kejahatan yang tergantung pada pelanggarannya. Obtruksi yang terjadi di ranah peradilan merupakan salah satu bentuk Contempt of Court yang sangat memprihatinkan.

Ketika Keadilan Dipertanyakan

Ketika Contempt of Court justru disebabkan oleh krisis mental penegak hukumnya, maka itu sungguh ironis! Beberapa pelanggaran dianggap sebagai kejahatan terhadap keadilan itu sendiri. Ya, keadilan tersebut meliputi pengadilan, sistem hukum, dan aparat penegak hukum.

Jika kita hanya menilik satu sisi sebut saja terdakwa sebagai pelaku pelanggaran tunggal, itu hal yang biasa dan cukup mudah ditangani. Namun, ketika ada dua pelaku pelanggaran yang bermain, yaitu terdakwa dan hakim, ini hal yang sangat serius. Saat hakim membacakan vonis dengan isi yang melanggar keadilan itu sendiri, lalu siapa yang akan dipercayai lagi oleh publik? Praktik suap yang merupakan tindakan korupsi di lingkungan pengadilan akan berdampak pada hilangnya kehormatan dan kewibawaan pengadilan itu sendiri.

Revolusi Mental Penegak Hukum

Banyaknya praktik suap yang mengarah pada Contempt of Court harus segera dieksekusi. Tak hanya tindakan lebih lanjut yang diperlukan, tetapi juga putusan hukum yang benar-benar adil bagi para mafia peradilan. Lembaga Mahkamah Agung perlu segera melakukan revolusi terhadap mental para hakim dan pegawai di lingkungan peradilan agar tak ada lagi praktik sejenis.

Berbagai penyimpangan dan polemik suap di pengadilan itu menjadi bukti bahwa pengadilan sudah menjadi ranah mafia peradilan. Upaya revolusi mental ini diperlukan untuk membenahi institusi penegak hukum, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Tinggi, hingga Mahkamah Agung agar sesuai dengan amanat reformasi dan penciptaan institusi keadilan yang bersih, efisien, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).


*Mahasiswa Klinik Etik dan Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2018

H. Hendri Zainuddin, Manager Sriwijaya FC
Lakukan Penukaran Uang

About Poetra

Avatar

Check Also

Hadiri Puncak Hari Santri Nasional, HD Minta Santri Manfaatkan Teknologi

Palembang, Detik Sumsel – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel)  H Herman Deru meminta para santri di …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *