KPU Sumatera Selatan

Selain Pemasangan Tiping Box, Pemkot dan KPK juga Tertibkan 164 Reklame Melanggar

0
49
Penertiban Salah Satu Reklame Melanggar di Jalan POM IX Palembang

Palembang, Detik Sumsel – Melalui kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia serta mengoptimalkan pendapatan asli daerah, baik pajak rekalame ataupun pajak Restoran dan hotel, Pemerintah kota (Pemkot) Palembang sengaja gelar Deklarasi Optimalisasi Pendapata Daerah di Wilayah Kota Palembang, Kamis (06/12).

Kegiatan yang digelar di Halaman kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan terbut nampak dihadiri langsung oleh Pimpinan KPK Saut Situmorang, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Walikota Palembang Harnojoyo, serta jajaran FKPD dan OPD Provinsi Sumatera Selatan serta Kota Palembang.

Pimpinan KPK, Saut Situmorang menjelaskan, bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk gerakan moral untuk memberikan kesadaran bagi pelaku usaha dan masyarakat umum tentang pentingnya membayar pajak.

Baca Juga :   149 SD di Palembang "Tenggelam"

“Tidak ada negara yang bisa hidup tanpa pajak, menunjukkan betapa pentingnya pajak ini, kita ingin memberikan pencerahan kepada masyarakat untuk sadar dalam membayar pajak, karena dari pajak inilah dapat membangun suatu daerah,” ungkapnya.

Sementara Walikota Palembang, Harnojoyo mengungkapkan, bahwa saat ini Pemerintah Kota Palembang telah menargetkan kenaikan PAD sebesar 500 Milyar di tahun 2019.

“Kami optimis akan mampu mencapai target tersebut, potensi itu ada, dengan sistem Tiping Box dari Bank Sumsel Babel, akan mengoptimalkan penerimaan pajak, karena pajak yang masuk dari setiap konsumen akan masuk saat itu juga tanpa ada penyalahgunaan, hingga akhir 2018 ini akan dipasang sebanyak 400 tiping box dan akan terus ditambah sampai ribuan tiping box di tahun 2019,” tuturnya.

Baca Juga :   Antisipasi Lonjakan Penumpang Jelang Natal dan Tahun Baru

Masih dikatakan Harnojoyo, tidak hanya pemasangan Tiping Box, KPK RI juga melalakukan pendampingan terhadap penertiban reklame yang melanggar Perda di Wilayah Kota Palembang.

“Dari data yang kita himpun, ada sekitar 164 reklame yang melanggar, mulai dari kadaluarsa izinnya, dan tidak bayar pajak, audah kita beri surat peringatan dan akan kita tindak secara tegas, bahkan akan kita tebang, karena ini sangat merugikan Pemerintah Kota Palembang dalam hal penerimaan pajak, kita harus tegas, apalagi sudah didampingi langsung oleh KPK,” tutupnya. (Rill/Wira)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here