Beranda Politik Sanksi Tegas Jika ada Pengurus IKAL Bawa Nama Lembaga dalam Pilpres dan...

Sanksi Tegas Jika ada Pengurus IKAL Bawa Nama Lembaga dalam Pilpres dan Pileg

Tanggal : Pukul :
510
0
Ketua IKAL Komprov Sumsel, Erry Gustion

Palembang, DetikSumsel – Dalam rangka menghadapi Pemilu tahun 2019, Pimpinan Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL), telah menginstruksikan kepada seluruh kepengurusan, baik Pusat maupun daerah, bahwa secara organisasi IKAL bersikap netral. Namun secara perseorangan/pribadi tetap memiliki hak politik sesuai pilihan hati nurani masing-masing.

Hal tersebut disampaikan Ketua IKAL Komisariat Provinsi (Komprov) Sumatera Selatan, Erry Gustion, SH, M.Kn kepada awak media melalui sambungan seluler, Jum’at (12/4).

“Saya hanya menyampaikan pesan sekaligus instruksi Pimpinan Lemhannas RI,”ucap pria yang akrab disapa Bowie ini.

“Jadi saya minta, kepada seluruh anggota dan pengurus IKAL Komprov Sumsel untuk tidak membawa nama lembaga untuk mendukung baik pasangan Capres maupun Caleg, tapi bila personal silakan saja,”tegasnya.

Baca Juga :   Erry Gustion Pimpin IKAL Lemhannas Sumsel, Ini Pesan Ketum Agum Gumelar

Hal ini jelasnya, menyikapi situasi dan kondisi kontestasi menjelang hari pencoblosan tanggal 17 April mendatang, sangat penting sambungnya, IKAL khususnya di Sumsel untuk mendukung sikap tegas Kapolri dan Panglima TNI untuk menjamin terselenggaranya Pemilu Tahun 2019 yang aman. langsung, umum, bebas, rahasia (luber), jujur dan adil.

“IKAL mendukung Kapolri dan Panglima TNI untuk menindak tega, setiap upaya yang berpotensi mengganggu jalannya Pemilu Tahun 2019 yang luber, aman, jujur dan adil,”terangnya.

Baca Juga :   Erry Gustion Pimpin IKAL Lemhannas Sumsel, Ini Pesan Ketum Agum Gumelar

Masih dikatakannya, sebagai organisasi tempat berhimpunnya para Alumni Lembaga Ketahanan Nasional Rl, yang berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945, IKAL berkomitmen untuk senantiasa ikut aktif menjaga dan melestarikan persatuan dan kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

“Jika ada pengurus yang membawa nama Lembaga mendukung kandidat pasangan Capres, maka sanksi dengan tegas diberikan,”tandasnya.(Pen)

Hendri Zainuddin, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Selatan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here