Iklan Detik Sumsel

Sakralisasi Khutbah Jum’at

0
149
Sakralisasi Khutbah Jum'at - Suwendi: Dikutip dari Opini website nu.or.id
Sakralisasi Khutbah Jum'at - Suwendi: Dikutip dari Opini website nu.or.id

BELAKANGAN, muncul polemik terkait khutbah Jum’at. Isu yang dimunculkan oleh Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, merupakan salah satu ikhtiar pemerintah untuk merespon kegelisahan dan pengaduan kalangan masyarakat, terutama apa yang terjadi di mimbar khutbah jumat.

Tiga hingga lima tahun belakangan, telah terjadi fenomena pergeseran mimbar khutbah Jum’at dari yang semestinya menjadi ruang ibadah yang sakral kemudian bergeser menjadi ruang profan yang dipenuhi dengan ujaran kebencian, politisisasi atas nama agama, mengoyak-oyak ideologi negara, bahkan dimanfaatkan untuk isu “mendirikan negara di dalam negara”.

Dalam forum yang relatif tidak ada “interupsi” itu, sang khatib jumat dengan garangnya secara leluasa menyampaikan orasi-orasi untuk mensosialisasikan pemahaman keagamaannya yang seringkali dibubuhi dengan menjelek-jelekkan seseorang—yang seringkali menyebut nama orang—bahkan meruntuhkan persaudaraan dan kebangsaan, bahkan anehnya itu juga terjadi di masjid-masjid yang berada di Kementerian/Lembaga serta UKM-UKM milik pemerintah.

Penulis sendiri pernah melihat langsung secara nyata akan fenomena ini. Tentu fenomena ini harus disudahi dan tidak boleh dilanjutkan. Mengapa? Karena mimbar khutbah jumat sejatinya adalah bagian dari ibadah shalat jumat itu sendiri yang bernilai sakral dan seharusnya mampu menjadi perekat umat, merajut kedamaian, pemersatu bangsa, serta menambah keimanan dan ketaawaan kepada Allah SWT.

Jika merunut pada pernyataan Umar bin Al-Khathab RA, maka khutbah jumat itu adalah forum ibadah yang kedudukannya sama dengan shalat 2 (dua) rakaat. Jika kita tidak menemui khutbah jumat, maka hendaknya menggantinya dengan shalat zhuhur 4 rakaat. “al-khutbatu maudhi’u al-rak’atayni. Man faatathu al-khutbat shalla arba’an” (Artinya: Khutbah itu kedudukannya sama dengan shalat dua rakaat. Siapa saja yang terlewat dari khutbah maka hendaklah dia shalat empat rakaat).”

Bahkan, sebelum khatib naik mimbar, sang pemandu shalat seringkali mengutip hadits nabi yang meminta para audien untuk diam dan harus mendengarkan serta menta’ati apa yang disampaikan sang khatib. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa khutbah jumat itu adalah ibadah yang sangat sakral, yang tidak boleh dinodai dengan ujaran kebencian atau kepentingan politik tertentu.

Dalam konteks ini, ide Menteri Agama agar khutbah jumat itu disterilkan dari ujaran kebencian dan kepentingan politik-praktis, menurut hemat penulis, sangat tepat untuk dilakukan dan didukung penuh. Sudah saatnya kita harus berani untuk mengembalikan forum khutbah jumat itu pada tempat yang semestinya. Khutbah jumat harus disterilkan dari ujaran kebencian, caci maki, dan hal-hal yang merusak persaudaraan.

Demikian juga, khutbah jumat harus dijauhkan dari maksud dan kepentingan politik-praktis, apalagi propaganda untuk menggulingkan atau mengganti ideologi negara. Tentu, khutbah jumat semacam ini bukanlah khutbah jumat yang sewajarnya dan tentu jauh dari nilai-nilai ibadah.

Sungguhpun demikian, polemik yang berkembang di masyarakat terkait gagasan Menteri Agama itu cenderung disalahfahami bahkan bisa jadi ditanggapi oleh masyarakat dalam perspektif yang “gagal-faham”. Bagi kalangan yang berkepentingan untuk memanfaatkan forum khutbah jumat sebagai instrumen politik atau mewacanakan gagasan penggantian ideologi negara, tentu gagasan sang Menteri itu akan ditolak habis-habisan, bahkan tidak sedikit yang menjadikannya sebagai isu-viral yang terus “digoreng”.

Akan tetapi, bagi kalangan yang kritis atas fenomena khutbah jumat belakangan, gagasan yang dilontarkan oleh Menteri Agama itu perlu diapresiasi. Demikian juga, bagi kalangan yang arif dan dewasa dalam menyikapi persoalan, tentu ide itu perlu untuk difahami secara mendalam dalam konteks yang lebih konstruktif.

Standarisasi atau Sertifikasi?

Ada 2 (dua) terminologi yang seringkali mencuat di publik terkait isu khutbah jumat, yakni standarisasai dan sertifikasi khatib jumat. Kedua term ini meski pada sisi tertentu memiliki kesamaan, tetapi jika melihat lebih jauh cenderung terdapat deferensiasi yang jelas. Term standarisasi khatib merupakan upaya untuk mendorong masyarakat agar khatib jumat itu memiliki kompetensi secara minimal harus dipenuhi. Terminologi standarisasi ini lebih diorientasikan pada kompetensi keilmuan dan kualitas kepribadian sang khatib jumat yang setidaknya harus terpenuhi.

Baca Juga :   KPU Sumsel dan Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada Serentak 2018

Dengan keilmuan dan kepribadian yang matang dan baik, dipastikan materi-materi khutbah jumat itu juga berkualitas, yang tentu saja tidak diisi dengan sesumbar caci maki, ujaran kebencian, apalagi merongrong ideologi negara. Dengan demikian, masyarakat atau pengurus masjid hendaknya selektif betul terhadap memilah dan memilih sang khatib jumat. Aspek kompetensi inilah yang perlu dirumuskan lebih lanjut dan dijadikan sebagai indikator akan kelayakan sang khatib.

Adapun terminologi sertifikasi khatib, dalam amatan penulis, lebih cenderung difahami oleh khalayak didekat-dekatkan pemahamnnya sebagaimana layaknya guru dan dosen. Sebagaimana dimaklumi, pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru dan dosen diposisikan sebagai sebuah profesi atau pekerjaan yang dituntut untuk dilakukan secara profesional. Profesionalitas dipentingkan sehingga harus dilakukan proses PLPG (pendidikan dan latihan profesi guru) dan yang lulus diberikan sertifikat guru/dosen yang profesional.

Bagi yang mendapatkan sertifikat ini maka guru atau dosen yang bersangkutan mendapatkan tunjangan profesi. Terlepas dari bagaimana proses dan mekanisme sertifikasi guru dan dosen itu, secara substantif sertifikasi itu diarahkan pada terpenuhinya 2 (dua) hal, yakni kualifikasi dan kompetensi. Kualifikasi dimaksud adalah lulusan seseorang pada jenjang pendidikan formal tertentu, seperti jenjang S1, S2, atau S3. Sedangkan kompetensi adalah penguasaan keilmuan tertentu yang harus dipenuhi oleh seseorang. Dengan merujuk pada sertifikasi guru atau dosen ini, masyarakat cenderung lebih memahami sertifikasi khatib ini dengan sertifikasi guru dan dosen sebagaimana yang telah dijelaskan.

Merujuk pada terminologi sertifikasi di atas, penggunaan term sertifikasi khatib ini lebih cenderung direspon secara resistensial. Setidaknya terdapat beberapa alasan. Pertama, lagi-lagi dengan pengalaman sertifikasi guru dan dosen, khutbah lebih difahami sebagai sebuah profesi, sebuah pekerjaan yang harus profesional. Sementara khutbah tidak selamanya difahami sebagai sebuah pekerjaan (ma’isyah), tetapi juga mengandung unsur dakwah, sebuah kewajiban agama untuk menyebarkan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu keagamaan.

Kedua, sebagai implikasi dari sebuah pekerjaan yang profesional, persoalan sertifikasi sebuah profesi itu akan tunduk pada pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ini kemudian menjadi lebih rumit lagi. Ketiga, persoalan kualifikasi yang difahami sebagai jenjang tamatan pada lembaga pendidikan formal tentu ini juga berhadapan dengan para pemuka-pemuka agama, termasuk para ulama, yang tidak sedikit belum mengenyam pada lembaga pendidikan formal.

Meski berkompeten, tetapi karena belum memenuhi kualifikasi jenjang pendidikan formal, pemuka agama atau ulama itu difahami tidak memenuhi syarat. Jika hal ini terjadi tentu terjadi penolakan. Keempat, jika sertfikasi ini kemudian berujung pada tunjangan profesi maka perlu adanya dukungan dan tersedianya anggaran yang tidak sedikit dari pemerintah.

Atas dasar problem terminologi di atas, penulis secara pribadi cenderung tidak menggunakan istilah sertifikasi khtaib, dengan alasan-alasan sebagaimana yang telah diungkapkan di atas. Sebab, faktanya memang, secara sosial, masyarakat lebih dekat memahami istilah sertifikasi ini kepada pengalaman-pengalaman yang pernah dan hingga kini dialami oleh mereka terutama dengan sertifikasi guru dan dosen. Dalam konteks itu, kita perlu memikirkan secara matang arah dan terminologi yang pas untuk maksud yang dikehendaki dari persoalan khutbah jumat ini.

Solusi

Sebagaimana yang diungkap di awal tulisan ini, persoalan khutbah jumat ini di antaranya sebagai respon atas pergeseran fenomena khutbah jumat dari yang semestinya sebagai ruang ibadah yang sakral kemudian berubah menjadi ruang yang profan penuh dengan caci-maki, ujaran kebencian, dan melunturkan militansi kebangsaan, maka sudah saatnya gagasan Menteri Agama ini untuk diamini bersama. Jangan sampai, karena persoalan terminologis yang debatable, lalu gagasan dasar atas persoalan ini dinegasikan sama sekali. Jika ini yang terjadi maka fenomena khutbah jumat yang menyimpang dari ruh aslinya ini akan terus liar dan semakin masif sehingga pada titik tertentu kita sudah tidak lagi beribadah dalam shalat jumat dan nilai-nilai kebangsaan akan hilang, yang ujung-ujungnya negeri inipun akan semakin carut marut.

Baca Juga :   Mencerdaskan Konsumen Sejak Dini

Setidaknya perlu dilakukan beberapa strategi yang harus kita lakukan. Pertama, kita perlu menyadarkan seluruh stakeholders dalam kaitan khutbah jumat ini bahwa memang telah terjadi pergeseran atas fenomena khutbah jumat dan itu menjadi tantangan kita bersama. Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan ormas-ormas yang berideologi toleran ini, termasuk Dewan Masjid Indonesia dan perguruan tinggi keagamaan, diajak untuk duduk bersama secara intensif. Landasan penelitian dan bisa jadi base-practises yang pernah terjadi di provinsi atau daerah tertentu, jika ada, perlu diungkap.

Kita perlu menegaskan bahwa khutbah jumat harus didudukan sebagai rangkaian dari ibadah dan disterilkan dari hinaan dan kepentingan politik-praksis. Kedua, perlu mendorong terbitnya aturan legal-formal yang menata dan membimbing para pengurus masjid (takmir al-masjid) agar selektif dalam  memilah dan memilih khatib jumat. Norma-norma dalam khutbah jumat termasuk kriteria dan syarat rukun khutbah jumat perlu difasilitasi oleh pemerintah sehingga para pengurus masjid mendapatkan referensi dan justifikasi pembenaran atas sikapnya, jika ternyata didapati ada khatib jumat yang melenceng dari sakralitas khutbah jumat.

Ketiga, lembaga-lembaga fatwa, seperti MUI, PBNU, PP Muhammadiyah, dan lain-lain perlu melakukan kajian secara kritis dan mengeluarkan fatwa tentang boleh tidaknya “interupsi” ketika khutbah jumat berlangsung. Jika dibenarkan ada intertupsi maka perlu dijelaskan bagaimana mekanisme dan proseduralnya serta apa konsekuensi-konsekuensi ibadah yang harus dilakukan oleh jamaah. Meski ini juga penuh pro-kontra, fatwa “interupsi” ini bisa jadi sebagai salah satu pilihan bagi jamaah jika memang di dalam pelaksanaan khutbah jumat didapati sang khatib yang sudah tidak mengindahkan norma dan ketentuan syari tentang khutbah jumat itu.

Isu khutbah jumat hendaknya menjadi perhatian serius oleh kita semua. Persoalan radikalisasi agama yang kini telah menyentuh pada sendi-sendi kebangsaan dan keumatan semakin nyata, tak terkecuali menggunakan forum khutbah jumat. Di lapangan, tidak sedikit para khatib jumat yang radikal menggunakan arena khutbah jumat itu untuk mengkampanyekan faham-faham keagamaan-radikal-nya sehingga caci-maki, hinaan, hujatan, dan bahkan rongrongan terhadap ideologi negara terus dilakukan. Fenomena ini jamak kita temui, tidak hanya di masjid-masjid yang dibangun masyarakat, tetapi juga masjid-masjid yang berada di lingkungan kementerian/lembaga dan BUMN/BUMD yang dimiliki negara juga telah banyak diisi dengan para khatib model itu.

Untuk itu, gagasan sang Menteri Agama patut untuk kita dukung dan amini sepenuh hati. Dengan terminologi yang pas dan strategi yang melibatkan semua stakeholders melalui organisasi yang berideologi toleran, perlu untuk dirumuskan bersama terkait isu khutbah jumat ini, bukan malah menolaknya sama sekali. Dengan menolaknya, maka kita dengan sendirinya membiarkan khutbah jumat itu semakin masif untuk digunakan sebagai wahana radikalisasi agama dan bahkan politisasi atas nama agama. (Oleh Suwendi: Dikutip dari Opini website nu.or.id)

Penulis adalah Alumni Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon dan Pendiri Pondok Pesantren Nahdlah Bahriyah Cantigi Indramayu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here