Pasang Iklan Detik Sumsel
Pasang Iklan Detik Sumsel
Beranda Politik Revisi UU BPK, Komisi XI Minta Pendapat Pakar HTN dari Unsri

Revisi UU BPK, Komisi XI Minta Pendapat Pakar HTN dari Unsri

Tanggal : Pukul :
434
0
Wakil ketua Komisi XI DPR RI, Ir H Hafisz Tohir memimpin rapat dengar pendapat dengan Universitas Sriwijaya

Palembang, Detik Sumsel- Komisi XI DPR RI meminta pendapat pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Sriwijaya (Unsri) terkait naskah akademis Revisi UU BPK RI. Hal ini dilakukan agar landasan hukum sistem tata kelola keuangan transparan dan kredibel.

“Kami mencatat ada 15 pasal usulan pemerintah, bisa jadi berkembang nanti dalam pembahasan. Kita minta masukan dari pakar dan tim ad hoc Unsri,” kata wakil ketua komisi XI DPR RI, Ir H Hafizs Tohir usai rapat dengar pendapat di gedung KPA Unsri Palembang, Kamis (18/10).

Dikatakan, beberapa pendapat yang disampaikan seperti pembentukan tim seleksi (timsel) dalam perekrutan anggota BPK diperbolehkan asal dari independen.

Begitu juga dalam beberapa pergerakan pengelolaan keuangan negara ini, ada beberapa yang dikhawatirkan kepala daerah, entitas lembaga yaitu semacam kebijakan atau dikresi yang dilahirkan tanpa proses sesuai dengan hukum yang bisa back fire dikemudian hari.

Baca Juga :   Ubah Pengelolaan Kelapa Sawit dari Tradisional Menjadi Modern

“Ini kita perjelas sampai mana deskresi dan oleh siapa dilakukan agar tidak menjadi persoalan dikemudian hari,” kata Hafisz.

Persoalan lainnya, lanjut politisi PAN ini, tata kelolaan penyelenggara karena banyaknya entitas yang ditangani oleh BPK. Setidaknya, ada 1.000 lembaga yang harus diselesaikan pemeriksaannya secara bersamaan, sehingga sistem pengawasannya harus akurat dan kredibel.

“Saat pemeriksaan waktunta bersamaan dan itu selesai dalam 3 bulan, sementara BPK tidak gendut terbatas di wilayah dan pusat. Ini sudah memadai? apakah perlu kita perkuat kembali,” ungkapnya.

Soal WTP? Kata Hafisz, juga termasuk pembahasan walaupun ini akan dibahas khusus nanti. Karena tren WTP diterima tetapi ada beberapa hasil temuan lain yang membuat WTP itu tercorengn. “Sehingga gairah untuk dapat wtp terganggu,” ungkapnya.

Baca Juga :   Hafisz Tohir Yakin Akan Pilihan Masyarakat

Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara Dr Febrian menyambut baik langkah komisi XI DPR RI meminta pendapat akademisi yang disebut Daftar inventarisasi masalah (DIM).

“Persoalan BPK bukan indepedensi, tapi hasil pemeriksaan juga persoalan. Misalnya, apakah betul WTP menurunkan korupsi,” tukasnya.

Hadir juga dalam rapat dengar pendapat tersebut, Rektor Unsri Prof Anis Saggaf dan beberapa akademisi lainnya. “Ini merupakan kontribusi dan upaya kami sebagai perguruan tinggi, dan kami memiliki banyak pakar hukum yang bisa memberikan masukan, agar ketika disahkan UU BPK ini benar-benar baik,” pungkas Anis. (Buy)

Hendri Zainuddin, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Selatan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here