Pemerintah Sumatera Selatan
Beranda Daerah Raperda OT Tinggal Ketok Palu Saja

Raperda OT Tinggal Ketok Palu Saja

Tanggal : Pukul :
249
0
Raperda OT Tinggal Ketok Palu Saja
Bupati Lahat, Cik Ujang, saat meninggalkan ruang sidang paripurna. Foto Heru/DS

Lahat, Detik Sumsel — Raperda tentang penyelenggaraan hiburan orgen tunggal tinggal tunggu ketok palu. Untuk itu, Panitia Khusus 1 DPRD Lahat yang diberi mandat membahas persoalan OT mengharapkan. Fraksi-fraksi di DPRD Lahat kiranya bisa segera menentukan sikap, dalam pengambilan keputusan terhadap Raperda OT.

Wiwin Andaini selaku juru bicara Pansus 1 DPRD Lahat menuturkan, dari hasil kunjungan ke daerah lain, terkait Raperda OT ada hal yang harus dicermati. Seperti izin dari pemilik hajat dari kepolisian, maupun izin pemilik usaha OT. Lalu terkait penekanan waktu pelaksanaan dimalam hari. Juga sanksi terhadap pemilik hajat, pemilik OT, dan biduan.

Baca Juga :   Belajar Pengolahan Sampah, DPRD Kota Bengkulu Sambangi DLH Lahat

“Sanksinya harus jelas. Contoh jika melanggar jam operasi, jika ada keributan, perjudian, miras, hingga narkoba. Apakah kegiatan itu hanya dihentikan sementara, atau langsung dibubarkan,” tutur Wiwin, saat melaporkan hasil pembahasan Pansus 1 saat Rapat Paripurna X masa sidang kedua, di Gedung DPRD Lahat, Jumat (28/2).

Wiwin juga menyampaikan, kiranya Pemkab Lahat dalam penyusunan Raperda ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga Reperda ini bisa diketahui lebih jauh, dan memang bisa memberikan dampak baik bagi masyarakat, tanpa menimbulkan persoalan baru.

“Pada prinsipnya Pansus 1 menyetujui Raperta OT ini. Untuk itu kita mengharapkan kepada fraksi-fraksi, bisa segera menentukan sikap dalam pengambilan keputusan,” sampainya.

Baca Juga :   Haryanto Siapkan Kado Istimewa Untuk Warga Lahat

Sementara, Bupati Lahat, Cik Ujang SH mengatakan, sebenarnya terkait jam operasi, selama ini di zaman Bupati Lahat sebelumnya, (Saifudin Aswari Rivai Red), sudah ada Perbup pembatasan jam operasi hingga pukul 21.00 WIB. Karena korban akibat OT semakin banyak bahkan ada yang meninggal, Perbup itu kita perbaiki lagi dan ditegaskan untuk dijadikan Perda.

“Raperda ini lagi dibahas anggota DPRD Lahat, Senin nanti jawabannya. Kalau pemerintah menginginkan, OT hanya boleh beroperasi pada siang hari. Kita tidak ingin ada lagi korban OT yang berjatuhan,” kata Cik Ujang. (heru).

Hendri Zainuddin, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Selatan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here