Pemerintah Sumatera Selatan
Pemerintah Musi Banyuasin
Beranda Tak Berkategori Rapat dengan Menkopolhukam, HD  Blak-blakan Keluhkan Soal Informasi Titik Api yang Kurang...

Rapat dengan Menkopolhukam, HD  Blak-blakan Keluhkan Soal Informasi Titik Api yang Kurang Update

Tanggal : Pukul :
334
0

Jakarta, Detik Sumsel – Dalam rangka evaluasi dan antisipasi Karhutla tahun 2019-2020, Gubernur Sumsel H.Herman Deru terbang ke Jakarta menghadiri Rapat Koordinasi Gabungan (Rakorgab) Tingkat Kementerian/Lembaga Tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan  di Gedung Dr Soedjarwo Gedung Manggala Wanabakti Gatot Subroto, Jakarta,  Jumat (6/12).

Rakorgab ini dipimpin langsung oleh Menkopolhukam Prof Mahfud MD didampingi Mendagri Jenderal Pol Tito Karnavian, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Sosial RI Julian Fiter Batubara, Panglima TNI Jenderal Hadi Tjahjanto, serta Kapolri Jenderal Pol Drs Idham Aziz, Kepala BNPB dan Kepala BMKG.

Menkopolhukam Prof Mahfud MD dalam arahannya menjelaskan sesuai Inpres Nomor 11 Tahun 2015, pihaknya ditugaskan mengkoordinasikan sejumlah lembaga terkait dan daerah  untuk aktif mengendalikan ancaman karhutla sesuai tupoksi.

“Hari ini kita akan evaluasi penanganan Karhutla dengan berbagai kondisi di lapangan untuk menghadapi tahun 2020. Dengan pengalaman di 2015 seharusnya kita sudah bisa menangani masalah Karhutla ini lebih baik dan sistematis,” ujar Mahfud.

Dikatakannya sejak tahun 2015 Presiden RI sebenarnya sudah memberikan perhatian khusus untuk penanganan Karhutla. Sebab selain menyebabkan transboindary haze, Karhutla yangmenyebabkan timbuknya asap juga menganggu kesehatan serta hubungan Indonesia dengan negara tetangga.

” Masa sulit 2015 akan menjadi pembanding untuk kita melakukan penanganan karhutla di tahun mendatang. Meskipun saat ini lahan yang terkena Karhutla jauh menurun dsri 2,6 juta hektare pada 2015 menjadi sekitar 920 ribu hektare,” jelasnya.

Terkait penanganan Karhutla di tahun 2020, Presiden kata Mahfud juga telah meminta pihaknya untuk memprioritaskan segala bentuk pencegahan. Selain itu juga melakukan tata pengelolaan ekosistem gambut dengan hidrologi. Serta melakukan pemadaman sesegera mungkin untuk tiap titik api yang muncul agar tidak membesar serta melakukan penindakan tegas terhadap pelaku pembakar hutan dan lahan.

Sementara itu Gubernur Sumsel dalam laporannya secara terang-terangan mengungkapkan beberapa kendala yang mereka hadapi saat menanggulangi Karhutla di Sumsel 2019. Selain minimnya peralatan, Ia juga mengeluhkan kurang update nya informasi mengenai keberadaan titik hotspot.

“Kami di daeerah ingin ada pembenahan IT, karena selama ini informasi titik api yang kami terima selisih waktunya bisa sampai 5-6 jam. Jadi ketika tim bergerak memadamkan kadang api sudah padam atau sudah terlanjur besar,” tegas HD.

Selain itu data tersebut menurutnya masih terlalu luas per provinsi. Sementara untuk pemadaman yang cepat data titik api yang diperlukan hendaknya sudah dipetper kecamatan. “Karena di lahan ini kadang jangkauan petugas di desa terdekat dengan titik hot spot itu bisa puluhan Km jar dgn desa terdekat jaraknya bisa mencapai puluhan Km. Soalnya kebakaran ini sangat masif dan sporadis,” jelas HD.

Kendala lainnya kata HD adalah keterbatasan sumber air dan tangki untuk mensuplai air. Sementara di permukaan gambut justru air tidak boleh kurang dari 40 cm dan pihaknya juga harus membuat kanal-kanal, sehingga menyulitkan langkah-langkah antisipasi.

“Titik hotspot  yang terpantau hanya  mengindikasikan titik panas bukan kebakaran karena informasi belum real time dan update,” jelasnya.

Sedikitnya ada 6 rekomendasi diajukan Gubernur HD untuk mengatasi kendala pemadaman Karhutla di Sumsel.  Yang pertama penguatan kegiatan pencegahan karhutla  dengan cara pelibatan masyarakat melalui sosialsiasi patroli dan pengawasan ketat secara bersama Pemda, kecamatan hingga desa.

Kemudian perkuatan kelembaga desa dalam pencegahan karhutla yaitu penyiapan dana ke masyarakay untuk tidak membakar di musim kering serta memantau lingkungan sekitar dan melaporkan secara periodik kondisi lingkungan.

Kemudian mengusulkan untuk peninjauan kembali peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 10 Tahun 2010 tentnag mekansime pencegahan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan Karhutla dan atau lahan.

” Kesimpulan belum ada, ini baru sebatas pengarahan untuk dilaporkan ke Presiden. Karena kendala dan penanganan Karhutla untuk daerah  berbeda-beda dan ini perlu sinkronisasi. Namun di Sumsel Saya akan lebih fokus pencegahan dilakukan mulai dari desa yang terpapar karena titiknya paling dekat dengan kejadian. Dan tidak menunggu birokrasi untuk segera melakukan pemadaman,”pungkas HD. (riil/Pen)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here