Pasang Iklan Detik Sumsel
Pasang Iklan Detik Sumsel
Beranda Liputan Khusus Proses Panjang, Pungli Merajalela

Proses Panjang, Pungli Merajalela

Tanggal : Pukul :
335
0
Ilustrasi

Lipsus, Detik Sumsel- Mantan Lurah Timbangan 32 Kabupaten Ogan Ilir (OI), AB, kena batunya. Beberapa waktu lalu, melalui sebuah video yang viral di media sosial, AB terekam melakukan pungutan liar (pungli) pada warga yang mengurus Surat Keterangan Usaha (SKU).

Akibatnya, ia dicopot dari jabatannya sehari pasca kejadian. Ia mengaku telah melakukan pungli dan meminta maaf atas perbuatannya.

Namun, kasus pungli sebenarnya sudah cukup ‘mendarah daging’. Banyak kasus pungli yang tidak diekspos, karena mulai dianggap ‘wajar’ jika memberikan sedikit uang untuk melicinkan jalan.

Berkaca dari kasus pungli mantan Lurah AB, sejumlah sektor dianggap paling besar peluang terjadinya pungli, dimulai dari Kelurahan, Kecamatan, Disdukcapil, Disdik, hingga Dinas PMPTSP.

Ariyanto, warga KM 5 Palembang menilai, pungli terjadi akibat terlalu panjangnya proses pengurusan suatu berkas. Ditambah banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi, menyebabkan tak sedikit warga yang akhirnya ‘mengupah’ petugas untuk segera menyelesaikan urusannya.

“Ya akhirnya muncul pungli, kita yang mau urusan cepat selesai, ya ikhlas saja kasih uangnya, walaupun sadar itu melanggar aturan,” ungkapnya.

Ia mengakui beberapa kali menjadi korban pungli, tetapi merasa hal tersebut tak perlu dipersoalkan. “Intinya kan biar urusan cepat selesai. Anggap saja upah petugasnya,” katanya.

Baca Juga :   Banjir Promo, Beli Cat di Istana Bangunan Bisa Dapat Mobil Xpander

Kasus pungli juga pernah dialami Yanti, warga Kecamatan Sako. Menurutnya, ia pernah diminta ‘uang makan’ oleh petugas kelurahan ketika mengurus pernikahannya. Seingatnya, saat itu ia hanya melaporkan rencana pernikahannya ke kelurahan dan menunggu tanda tangan Lurah.

“Prosesnya sebentar sih, tapi setelah dapat surat yang ditanda tangani Lurah, saya dimintai uang, katanya untuk makan siang. Saya bingung mau kasih berapa, saya kasih saja Rp 20 ribu. Dan selain saya, ada juga yang ngurus berkas, dimintai hal yang sama,” ucapnya.

Menurutnya, agak kurang pantas petugas kelurahan meminta ‘uang makan” kepada warga yang sedang memproses suatu urusan.

“Kan petugas itu ada gajinya, apalagi kalau mereka PNS. Tapi ya karena saya mau nikah waktu itu, saya gak persoalkan apalagi mau divideokan. Yang penting berkas urusan nikah saya untuk daftar ke KUA sudah lengkap,” ujarnya.

Sementara itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palembang, terus berusaha meningkatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam hal pengurusan perizinan. Terlebih, dalam pengurusan izin, cukup banyak celah untuk terjadinya pungutan liar (pungli) yang mungkin dilakukan sejumlah oknum.

Baca Juga :   Promo Tak Tingkatkan Kunjungan Hotel

Salah satunya, dengan pengembangan aplikasi untuk mengakomodir digital signature.”Kita akan mengitegrasike pelayanan, dalam satu atap di Mall Pelayanan Publik (MPP),” ujar Kepala DPM PTSP Kota Palembang, Akhmad Mustain.

Melalui aplikasi digital signature ini, dokumen bisa langsung ditandangani secara digital, dengan kode yang dimiliki oleh pejabat berwenang.”Ya, dengan penerapan sistem tersebut, secara langsung bisa meminimalisir pungli,” terang Mustain.

Kepala DPM PTSP bersama Walikota Palembang, usai menerima penghargaan pelayanan publik terbaik beberapa waktu yang lalu

Saat ini, pihaknya sedang mempersiapkan MPP yang akan menggunakan gedung Sriwijaya Promotion Centre di Jakabaring. Di MPP akan dilayani semua pelayanan dokumen yang ada di Kota Palembang, akan terintegrasi dalam satu gedung.

“Akan dibangun kerjasama dengan sejumlah instansi yang selama ini memberikan pelayanan seperti Capil, Disnaker, Imigrasi, Samsat, PTSP Provinsi, dan lainnya,” ungkapnya.

Diharapkan ke depan, pengurusan beberapa perizinan bisa selesai dalam satu hari. “Tapi yang secara prinsip butuh peninjauan lapangan seperti KRK dan IMB, tidak bisa selesai dalam satu hari,” ucapnya.(Pen)

Hendri Zainuddin, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Selatan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here