Pemerintah Sumatera Selatan
Beranda Refleksi Pilkada 2020 Tantangan dan Harapan

Pilkada 2020 Tantangan dan Harapan

Tanggal : Pukul :
856
0
Pilkada 2020 Tantangan dan Harapan
Oleh : Redi Kales, Komisioner KPU Muara Enim

Moment Pemilihan kepala daerah serentak Gelombang ke III yang akan dilaksanakan pada 23 September 2020 diikuti oleh 270 Daerah terdiri dari 9 Provinsi, 37 Kota dan 224 Kabupaten dan di Provinsi Sumatera Selatan terdapat 7 kabupaten yang melaksanakan pilkada yaitu : Kabupaten OKUT, OKUS, OKU OI, MURA, MURATARA DAN PALI, kalau kita lihat sejarahnya semua ini tidak terlepas dari Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 56 menyebutkan “ bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilkasanakan secara demokratis berdasarkan azas langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil “ Regulasi inipun sudah beberapa kali mengalami perubahan sehingga yang terakhir menjadi  Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota.


Penyelenggaran pilkada secara langsung oleh rakyat merupakan Evolusi dari upaya bangsa indonsia dalam upaya meningkatkan kualitas demokrasi lokal dan pemerintahan daerah menyusul bergulirnya agenda demokratisasi pasca-Orde Baru. Seperti diketahui, era reformasi yang ditandai oleh lengsernya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 tidak hanya membuka peluang bagi bangsa Indonesia untuk meninggalkan sistem otoriter dan membangun sistem demokrasi, tetapi juga menjadi momentum emas bagi implementasi agenda desentralisasi dan otonomi luas bagi daerah.

Baca Juga :   Gelombang Populisme Politik

Tetapi Terdapat sejumlah argumen mengapa pilkada harus dilakukan secara langsung oleh rakyat. Pertama, pilkada secara langsung diperlukan untuk memutus mata-rantai oligarki pimpinan partai dalam menentukan pasangan kepala dan wakil kepala daerah yang dipilih oleh DPRD. Selain itu, pemilihan oleh segelintir anggota DPRD pun cenderung oligarkis karena berpotensi sekadar memperjuangkan kepentingan para elite politik belaka.

Kedua, pilkada langsung diharapkan dapat meningkatkan kualitas kedaulatan dan partisipasi rakyat karena secara langsung rakyat dapat menentukan dan memilih pasangan calon yang dianggap terbaik dalam memperjuangan kepentingan mereka.

Ketiga, pilkada langsung bagaimana pun mewadahi proses seleksi kepemimpinan secara bottom-up, dan sebaliknya meminimalkan lahirnya kepemimpinan yang didrop dari atas atau bersifat top-down.

Keempat, pilkada langsung diharapkan dapat meminimalkan politik uang yang umumnya terjadi secara transaksional ketika pemilihan dilakukan oleh secara tidak langsung. Karena diasumsikan relatif bebas dari politik uang, pimpinan daerah produk pilkada langsung diharapkan dapat melembagakan tata kelola pemerintahan yang baik, dan menegakkan pemerintah daerah yang bersih. Kelima, pilkada langsung diharapkan meningkatkan kualitas legitimasi politik eksekutif daerah, sehingga dapat mendorong stabilisasi politik dan efektifitas pemerintahan local.

dari sisi demokratisasi, meskipun secara teknis Pilkada serentak ini menjadi penanda majunya demokrasi elektoral di Indonesia, namun dari segi substansi, kualitas demokrasi tentu masih perlu dipertanyakan. Sebagai praktik terbaru dalam demokrasi lokal di Indonesia, pelaksanaan Pilkada serentak sudah seharusnya membuka peluang untuk meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat lokal, yang pada akhirnya menyumbang kualitas demokrasi Indonesia secara keseluruhan.

Baca Juga :   Pilkada Damai yang Berkualitas

Jika Pilkada dapat berlangsung demokratis, jujur dan adil sebagai hasil  dari kinerja penyelenggaranya yang independen dan profesional, maka ini akan menyumbang kontribusi terhadap demokratisasi di provinsi, kabupaten/kota yang bersangkutan (yang menyelenggarakan Pilkada). Sebaliknya, jika pelaksanaan Pilkada penuh dengan kecurangan, sengketa, dan memunculkan bibit-bibit konflik sosial, maka kualitas demokrasinya berarti belum mencapai “ruh” demokrasi yang substansial, hanya berupa demokrasi prosedural belaka.

Pilkada serentak bisa menjadi pintu masuk membangun demokrasi yang berkualitas. Memang, ini pekerjaan berat dan kompleks. Tak hanya KPU Pusat dan KPU di daerah sebagai penyelenggara dan lembaga pengawas Pemilu yang bertanggungjawab untuk mewujudkan demokrasi yang berkualitas. Para kandidat, partai politik pengusung, dan masyarakat juga memiliki andil untuk mewujudkan Pilkada yang demokratis, jujur dan adil, yang mampu menghasilkan figurfigur kepala daerah yang bersih dan memiliki kecakapan untuk memimpin serta membangun daerah ke depan.


Penulis : Redi Kales, Komisioner KPU Muara Enim

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here