Iklan

Detik
Pemprov
Wabup OKU nonaktif Johan anwar sekaligus terdakwa korupsi Tanah makam di OKU saat menjalani sidang pada PN Klas 1 A khusus Tipikor Palembang
Wabup OKU nonaktif Johan anwar sekaligus terdakwa korupsi Tanah makam di OKU saat menjalani sidang pada PN Klas 1 A khusus Tipikor Palembang

Perkara Tanah Makam, Wabup OKU Divonis 8 Tahun Bui

Palembang, Detik Sumsel,– Johan Anuar (JA), wakil Bupati OKU nonaktif sekaligus terdakwa kasus dugaan korupsi tanah makam kabupaten OKU akhirnya divonis 8 tahun penjara pada persidangan yang digelar PN Klas 1 A khusus Tipikor Palembang, Selasa (4/05).

Tak hanya itu JA juga diganjar denda Rp 500 juta dan subsidaer 6 bulan kurungan serta harus membayar uang pengganti sebesar Rp 3,2 Milyar subsidaer 1 tahun penjara oleh ketua Majelis hakim Erma Suharti SH MH.

” Menyatakan terdakwa terbukti bersalah dengan menjatuhkan pidana selama 8 tahun. Lalu menyatakan terdakwa tetap dalam tahanan, mengganti denda Rp 500 juta atau subsider 6 bulan,” Tegas Hakim.

Vonis tersebut sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, M Asri Irwan SH pada persidangan pekan lalu yang juga menuntut terdakwa dengan pidana 8 tahun penjara.

Baca Juga :   Datangi Rumah Warga Kurang Mampu, Irjen Pol Eko Indra Heri Serahkan Bantuan Sembako

Atas putusan tersebut, kuasa hukum Johan anwar, advokad Titis Rachmawati SH MH, mengatakan pihaknya keberatan atas putusan tersebut dan pihaknya segera menyiapkan nota banding nya guna menjadi pertimbangan di tingkat peradilan lebih tinggi atau selanjutnya.

“Dalam hal ini, seolah-olah majelis hakim telah bekerja dalam menghakimi persoalan ini. Tapi kami lihat tidak ada keadilan, sehingga dengan putusan tersebut kami jelas akan mengajukan upaya hukum ditingkat selanjutnya,” terang Titis.

Sementara itu JPU mengatakan akan merespon apapun upaya hukum dari pihak terdakwa,” kami menunggu respons dari penasihat hukum terdakwa. Dan ketika mereka mengajukan banding, maka kita juga pastinya akan mengajukan banding,” terangnya.

Diketahui, terdakwa saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD OKU pada 2012 diduga mengatur pengadaan tanah bersama empat pejabat Pemkab OKU yakni sekda, kadisnaker dan asisten sekda.

Baca Juga :   Ciptakan Atlet, Wakapolda Minta Event Kejuaraan Menembak Kedepan di Peluas Lagi

TPU tersebut berada di Kelurahan Kemelak Bidung Langit, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU seluas 10 hektare.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigatif perhitungan kerugian negara dari BPK RI di Dinsos OKU Tahun Anggaran 2012-2013, kerugian negara berasal dari nilai pembayaran SP2D senilai Rp6 miliar dan nilai pembayaran pajak 5 persen senilai Rp300.000.000.

Terdakwa dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(vot)

H. Hendri Zainuddin, KETUM KONI SUMSEL

Check Also

Usai Apel Pagi, Perwakilan Personel Polda Sumsel Tes GeNose Covid 19

Palembang, Detik Sumsel — Lebaran idul fitri hari keempat Kapolda Sumsel Irjen Pol Prof Dr …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *