Pasang Iklan Detik Sumsel
Beranda Ekonomi Perenungan Kreatif Hingga Stop Operasional Beberapa Jam, Untuk Rebut Kembali Blok Corridor

Perenungan Kreatif Hingga Stop Operasional Beberapa Jam, Untuk Rebut Kembali Blok Corridor

Tanggal : Pukul :
176
0
Ketua Umum Serikat Pekerja Pertamina RU III - FSPPB, Muhammad Yunus bersama jajaran dan pengurus GSPPB saat menjelaskan terkait blok corridor (Tohir / Detik Sumsel.com)

Palembang, Detik Sumsel – Serikat Pekerja Pertamina RU lll FSPPB yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekena Pertamina Bersatu (FSPPB) kecewa atas keputusan Pemerintah yang memperpanjang kontrak pengelolaan blok Corridor kepada kontraktor eksisting. yaitu Conoco Phillips untuk 20 tahun kedepan mulai tahun 2023.

Seperti diketahui, kontrak awal blok kolidor yang ada di Banyuasin Sumatera Selatan ini pada awalnya kontrak pengelolaan dilakukan pada 21 Desember 1983 dengan jangka waktu 40 tahun dan baru berakhir di 2023 nanti, tapi kenyataanya pemerintah secara dian-diam sudah melakukan perpanjangan kontrak secara diam-diam.

Ketua Umum Serikat Pekerja Pertamina RU III – FSPPB, Muhammad Yunus mengatakan, keputusan tersebut telah melanggar Permen ESDM nomor 15 tahun 2015 setelah Permen ESDM nomor 23 tahun 2018 dibatalkan oleh hasil gugatan FSPPB ke Mahkamah Agung pada November 2018 lalu.

Maka semua kebijakan Kementrian ESDM harusnya berpedoman pada Permen ESDM nomor 30 tahun 2016 dan Permen ESDM nomor 15 tahun 2015 yang memberikan hak istimewa kepada Pertamina untuk menjadi operator blok migas yang akan berakhir kontrak kerjasamanya.

“Kita khawatir bila ini tidak dikelola pertamona makan bisa dipastikan ini mengangu suplay keblok Rokan dan kilang RU II dumai, karena blok corridor yang memiliki tptal produksi mencapai 1.028 mmscfd atau1 BCG perhari, menjadi produkai gas terbesar di Indonesia,”jelas Yunus yang didampingi pengurus lainya saat prescon, Jumat (02/08).

Ia menambahkan, pertamina 100 persen bisa memperbesar konstribusi National Oil Company (NOC) dalam produksi migas nasional sehingga meningkatkan ketahanan dan kedaulatan energi,sebagai perusahaan milik negara tentu saja 100 persen keuntungan masih ke negara untuk kemakmuran rakyat.

Pertamina sudah terbukti dan berpengalaman mengelola blok di onshore maupun offshore hasil alih kelola sebelumnya. bahkan mampu meningkatkan produksi migas di blok-blok tersebut.

“Saat ini Blok Corridor menyumbang sekitar 17% dari total produksi gas di Indonesia, hingga April 2019 produksi gas Lapangan Gn’sik, Blok Corridor mencapai 1.028 mmscfd (1 BCF per hari), sedangkan lifting gas sebesar 834 mmscfd,”katanya.

SPP RU lli FSPPB menyayangkan Kepala SKK Migas sebagai mantan Dirut Pertam na yang seharusnya paham bisnis migas dan kondisi internal Pertamina namun tidak berpihak kepada Pertamina.

SPP RU FSPPB juga kecewa dengan kinerja Direksi dan Komisaris Pertamina yang tidak berusaha keras mempenuangkan pengambilalihan blok Corridor 100 persen Pertamina

Ia menambahkan, melihat kondisi ini pihaknya mendesak Pemerintah wajib mempertahankan proses bisnis LNG pada Pertamina yang keuntungannya 100 persen untuk kemakmuran rakyat.

Pemerintah untuk menghentikan segala upaya pengalihan bisnis LNG yang dilakukan melalui holding migas ke PGN, karena menyebabkan potensi kerugian negara karena kepemilikan saham publik (pengusaha swasta/lokal/asing) di PGN sebesar 43,04 persen.

Mereka juga meminta Pemerintah cq. Menteri ESDM, untuk memastikan Pertamina dapat menyusun program kerja rencana Bisnis LNG, yang mendukung Security of Supply Nasional. Baik jangka pendek ataupun jangka panjang, karena proses bisnis LNG yang bersifat jangka panjang untuk tetap menjaga kedaulatan energi nasional.

Pemerintah juga membatalkan keputusan perpanjangan Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja Blok Corridor kepada Conoco Phillips dan selanjutnya memberikan 100 persen hak pengelolaannya kepada PT Pertamina (Persero).

Serta Kementerian BUMN segera mengganti Direktur Utama dan Direktur Hulu PT. Pertamina (Persero) karena telah gagal merebut blok Corridor.

Dikatakanya, Apabila tuntutan tidak dipenuhi maka kami SPP RU lll FSPPB siap menunggu komando dari Presiden FSPPB untuk melakukan “perenungan kreatif”.

Seluruh pekerja pertamina dari Sabang sampai Merauke secara serentak akan meninggalkan pekerjaannya beberapa jam untuk bersama-sama merenung. Apa yang salah dengan pekerja, apa dosa rakyat Indonesia sehingga pemerintah Iebih pro kepada perusahaan Migas Asing.
(May)

Hendri Zainuddin, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Selatan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here