Penghapusan Denda dan Bunga Pajak Kendaraan oleh Pemprov Sumsel
Bupati/Wakil Bupati Lahat, Cik Ujang SH/Haryanto SE MM MBA, ketika meredamkan masa saat memimpin rapat mediasi. Foto Heru/DS

Perebutan Lahan Pelatihan Gajah Antara BKSDA dan Desa Padang Baru Kembali Memanas

Lahat, Detik Sumsel — Masih belum menemukan titik terang, terkait sengketa lahan antara warga Desa Padang Baru,  Kecamatan Merapi Selatan, dengan pihak BKSDA. Gara-gara berebut hak kepemilikan terkait lahan, di area pusat pelatihan gajah BKSDA wilayah II. Kembali memanas, ketika diadakannya rapat mediasi di ofroom Setda Lahat.

Persoalan ini rupanya muncul, setelah adanya sejumlah oknum yang mencoba merubah tapal batas, antara Desa Padang Baru dulunya masuk dalam wilayah Desa Ulak Pandan, dengan lahan yang telah dihibahkan ke pihak BKSDA.

“Lahan itu sudah dihibahkan masyarakat desa saat itu, kepada pihak BKSDA. pihak BKSDA juga sudah memberikan konfensasi,”ujar Susiawan Rama, sembari menceritakan sejarah desa, dengan menunjukkn bukti otentik terkait tapal batas desa, Rabu (9/1).

Kades Padang Baru, Syamrul menuturkan,  terkait tapal batas yang sebenarnya, ini hanya tersirat, sejarah tidak menuliskan. Saat itu pihaknya pernah mendapat perintah dari provinsi melalui camat, untuk membuat peta. Karena dibuat tanpa mengetahui sejarah, peta yang ada saat ini dianggap salah.

Baca Juga :   Stan Disdukcapil OI Diserbu Warga

“Peta itu dinggap bohong, karena saat itu, tahun 1965 peta dibuat karena didesak camat. Soal ganti rugi masyarakat desa padang tidak merasa mendapatkan ganti rugi,”tuturnya.

Kepala Seksi Wilayah II BKSDA, Martialis Puspiro menjelaskan BKSDA hanya menggunakan lahan yang sudah disediakan. Di BATB tertulis, bahwa area yang bakal dijadikan pusat pelatihan gajah sudah tidak ada persoalan sengketa.

“Mohon maaf, bagaimana kami disebut sebagai perampas, sedangkan yang mengusulkannya daerah sendiri. Kita ini hanya menggunakan baju yang sudah dipersiapkan,” jelasnya.

Waka Polres Lahat, Kompol Budi Santoso memberikan pandangannya, soal dasar hukum, saat ini jelas kita bakal pakai yang tertulis. Sedangkan untuk kawasan hutan, semua yang ada didalam area tersebut sudah tercatat jelas, dan disepakati oleh negara.

Baca Juga :   Karena Hal Ini, Hubungan Kepsek dengan Guru Honor di OKU Tak Harmonis

“Peta ini sudah ada payung hukumnya. Jadi patuhi aturan yang ada, jangan merambah kawasan hutan. Masyarakat harus bersabar,” ucapnya. 

Sementara, Bupati Lahat, Cik Ujang menegaskan, masyarakat Desa Padang dan Desa Ulak Pandan, diharapkan dapat bersabar. Dirinya masih bekerja, untuk itu seluruh pihak yang bertikai diundang. Jangan sampai masyarakat Desa Padang dengan Ulak Pandan jadi berbenturan.

“Persoalan ini juga karena administrasi, harus ada hitam diatas putih pemerintah terdahulu. Jadi masyarakat harus bersabar. Jangan sampai kita diadu domba oleh sejumlah orang,” tegasnya. (heru).

H. Hendri Zainuddin, Manager Sriwijaya FC
Lakukan Penukaran Uang

About Heru Senovlan

Avatar

Check Also

Selamat, 352 Peserta Lulus CPNS Lahat

Lahat, Detik Sumsel — Seleksi penerimaan CPNS Kabupaten Lahat Tahun 2019 yang dilaksanakan Tahun 2020, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Jajaran Redaksi Media Online DetikSumsel.com mengucapkan Sumpah Pemuda