Pasang Iklan Detik Sumsel
Beranda Daerah Penghitungan Suara Ditunda, Ini Langkah Cakades Sungai Tepuk

Penghitungan Suara Ditunda, Ini Langkah Cakades Sungai Tepuk

Tanggal : Pukul :
221
0
Arif didampingi kuasa hukumnya Sofhuan Yusfiansyah di Palembang, Minggu (24/11).

Palembang, Detik Sumsel– Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di sejumlah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), pada 19 November 2019 lalu menimbulkan sejumlah masalah. Salah satunya di Desa Sungai Tepuk Kecamatan Sungai Menang.

Dimana, penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan pada saat itu (19 November), terpaksa dilakukan penundaan ditengah jalan, meski sebagian surat suara telah dilakukan penghitungan.

Calon Kades Sungai Tepuk nomor 3 Mat Arif yang memperoleh suara terbanyak sementara dari dua calon lainnya, mensinyalir ada upaya pihak- pihak tertentu untuk melakukan perubahan surat suara sisa sekitar 81 suara, untuk membalikkan keadaan yang ada.

“Memang saat perhitungan kotak pertama berjalan lancar dan kita unggul 9 suara, saat kotak kedua tersisa 81 terjadi kekacauan,” kata Arif didampingi kuasa hukumnya Sofhuan Yusfiansyah di Palembang, Minggu (24/11).

Dijelaskan Arif, kotak surat suara kedua sempat hendak dirusak keluarga calon lainnya, namun tidak berhasil dan akhirnya diamankan pihak kepolisian. Selain itu pendukungnya sempat mengalami ancaman dan penganiayaan, yang telah dilaporkan ke Polres OKI.

“Kejanggalan mulai terjadi, dimana kotak suara sisa dibawa ke Kantor Kecamatan Sungai Menang oleh panitia dan pihak kepolisian. Tapi saksi kita tidak dilibatkan, dan kita tidak tahu kondisi terakhir bagimana,” ungkap Arif yang mengklaim mendapatkan 62 suara perhitungan kotak pertama dari 581 surat suara yang digunakan. Sedangkan 268 suarat suara rusak.

Sementara kuasa hukum Mat Arif, Sofhuan Yusfiansyah mengaku pihaknya sudah melakukan rapat dan melakukan somasi kepada pihak terkait dalam hal ini Bupati terkait situasi panasnya Pilkades di Sungai Tepuk.

“Pertama kita lihat ada pelanggaran administrasi oleh panitia Pilkades, dimana tahapan sosialissi dan pencoblosan sangat minim sehingga terdapat surat suara rusak banyak, dan jumlah TPS yang tidak sesuai dari usulan 2 hanya menjadi TPS, dan ini tidak dilakukan melalui pleno,” bebernya.

Ditambahkan pengacara dari kantor hukum SHS Law Firm ini, adanya proses kegaduan penghitungan suara itu, harusnya panitia pemilihan harus melakukan pleno terlebih dahulu, sebelum ada pergeseran kotak suara dari TPS ketempat lain, termasuk harus diikutkan saksi saksi calon untuk dilanjutkan jadwal penghitungan lanjutan.

“Na, disini kami menganggap karena surat suara itu sudah lebih 5 hari, dan klien kami serta saksi tidak dilibatkan, maka surat suara yang sisa itu sudah kami anggap rusak, karena ada unsur perlawanan hukum,” bebernya.

Sofuan melanjutkan, jika berdasarkan Peraturan Mendagri yang diteruskan melaluiPerbup nomor 18 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Bupati OKI nomor 11 tahun 2015, tentang tata cara pemilihan kepala desa serentak dan pemberhentian kepala daerah.

“Pada Perbup tersebut yang tercantum di pasal 60  ayat 3, jika ada pengaduan dan keberatan atas perselisihan jalannya pemilihan disampaikan diluar tahapan, sebagaimana dimaksud diselesaikan oleh Bupati paling lambat 30 hari, setelah diterimanya hasil Pilkades,” tandasnya.

Pihaknya juga menghimbau kepada Bupati dan pihak terkait lainnya untuk tidak melaksanakan musyawarah dan pelanjutan penghitungan hasil Pilkades yang tersisa, karena sudah dianggap pihaknya telah rusak.

“Jadi kita minta untuk dilaksanakan proses lanjutan ini, dan kita menghimbau ini ke pemerintah agar tetap kondusif, dan berpihak pada kebenaran. Jika tetap dilakukan, kita akan gugat Bupatinya,” pungkas Sofuan. (Ril)

Hendri Zainuddin, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Selatan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here