Pasang Iklan Detik Sumsel
Beranda Advertorial Penerapan SAKIP di Lubuklinggau Dinyatakan Baik

Penerapan SAKIP di Lubuklinggau Dinyatakan Baik

Tanggal : Pukul :
268
0

Lubuk Linggau, Detik Sumsel- Paparan Walikota Lubuklinggau dalam implementasi sakipĀ  sekaligus arahan dan bimbingan dari Deputi Bidang RB & Kunwas Kementeriam PAN & RB-RI, M Yusuf Ateh di Gedung Kesenian Sebiduk Semare, Rabu Malam (26/12/2018).

Kegiatan ini juga dalam rangka tindak lanjut evaluasi penerapam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP 2018).

Walikota, H SN Prana Putra Sohe memaparkan sejumlah visi dan misi Lubuklinggau yang sudah dijalankan dan belum dijalankan selama ini, serta berbagai kendala selama ini yang telah diatasi.

“Alhamdulillah, selama 5 tahun sudah banyak direalisasikan walaupun terlihat masih banyak yang belum selaras namun pada tahun ini Pemerintah Optimis bakal melakukan berbagai pembenahan,” jelas dia.

Dijelaskannya dengan kegiatan ini kegiatan ini juga seluruh SKPD mengenal SAKIP secara menyeluruh.Awalnya, SAKIP pada 2016 masih C yang kemudian dibentuk komunitas kecil melakukan koordinasi internal di Bappeda. Kemudian, Membentuk TIM SAKIP daerah yanh langsung berkoordinasi dengan Kemenpan. Barulah ditahun 2017 nilainya naik menjadi B.

Wako juga menerangkan jika dipahami secara menyeluruh maka banyak sekali program selaras yang bisa dijalankan sekaligus menghemat anggaran untuk prioritas anggaran lainnya.

“Saya optimis dengan memahami SAKIP menyeluruh Pemkot akan lebih bisa berbenah dan fokus dalam menjalankan pembangunan dan mensejahterakan masyarakat,” tegas Wako.

Deputi Bidang RB & Kunwas Kementeriam PAN & RB-RI, M Yusuf Ateh menjelaskan setiap daerah memiliki masalah masing-masing. Tanpa SAKIP kesalahan akan terjadi mulai dari perencanaan dan cara kerja kurang terkoordinir tidak efisien dan berdampak pada masyarakat.

“Sering terjadi hanya membuang banyak anggaran. Semua anggaran tidak jelas karena dana tidak seimbang dengan apa yang dihasilkan. SAKIP membantu sistem perencanaan dan sistem manajemen kinerja,” paparnya.

Ditegaskannya, Pemerintah harus memiliki prioritas dan harus memiliki target yang jelas. Juga, penguraian masalah untuk memecahkannya pada dinas pengguna. Kemudian, anggaran yang kurang efisien bakal dipangkas.

“Secara berkala Pemimpin daerah melaksanakan evaluasi dan monitoring, mencari solisi perbaikan akan berguna mengukur masing2 kinerja,” jelas M Yusuf Ateh. (Adv)

Hendri Zainuddin, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Selatan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here