Detik
Oleh: Dr. Drs. Ahmad Rifai Abun, M. Hum, M.H.

Pencerabutan Makna dan Hakikat Demokrasi Politik Berlangsung Pada Penyelenggaraan Pilkada

Beberapa bulan yang lalu tepatnya tanggal 4 Mei 2020, Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. H. Joko Widodo, telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pilkada, yang mengatur tentang mekanisme pilkada yang salah satu pasalnya seperti disebutkan dalam pasal 201 A ayat (2), bahwa pelaksanaan Pilkada serentak akan dilangsungkan pada bulan Desember 2020 mendatang.


Saat ini, masyarakat diberbagai wilayah nusantara yang akan menggelar pilkada serentak tersebut, termasuk di dalamnya wilayah Provinsi Sumatera Selatan, akan menggelar pilkada tersebut  di 7 (Tujuh) kabupaten, yaitu Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Muratara, Kabupaten OKU, Kabupaten OKU-T, Kabupaten OKU-S dan Kabupaten Pali. Sejak lama sudah disodorkan oleh elit-elit politik local dari kalangan partai politik yang mencoba berkolaborasi dan atau membangun komitemen politik dalam berbagai bentuknya pasangan balon bupati dan wakilnya, baik yang sifatnya incumbent maupun person baru bermental lama, dan person lama berwajah baru. Dan juga pasangan dari jalur independent (penulis menyebutnya sebagai pengembira pesta demokrasi).

Dengan mencermati pelaksanaan pilkada sebagai salah satu system demokrasi di tingkat local, yang memiliki hubungan yang sangat erat dengan ketatanegaraan dan ketatapemerintahan suatu negara, yang fokusnya terletak pada adanya peran serta masyarakat yang cukup menentukan dan berpengaruh terhadap semua hasil-hasil keputusan dalam pemerintahan. Dan juga menuntut adanya atau partisipasi langsung langsung dari rakyat sebagai subjek penting demokrasi. Tanpa adanya keterlibatan rakyat, maka demokrasi tidak memiliki makna apapun. Hal ini sejalan dengan pemikiran Andrew Heywood dalam bukunya “Politic 4 th edition” yang diterbitkan oleh Palgrave Macmillan, 2002 pada halaman 154, yang menyebutkan:

Demokrasi mengandung makna sebagai satu bentuk pemerintahan [yang mana] rakyat memerintah diri mereka sendiri secara langsung dan terus menerus, tanpa membutuhkan para politisi profesional atau pejabat-pejabat publik. Demokrasi adalah sebuah cara dalam mengisi jabatan-jabatan publik melalui kompetisi untuk memperoleh suara rakyat. Demokrasi sebuah sistem pemerintahan yang melayani kepentingan-kepentingan rakyat dari rakyat tanpa memandang partisipasi mereka dalam kehidupan politik.

Frasa ini memberikan gambaran dan penjelasan bahwa demokrasi memiliki keterkaitan dan hubungan pemerintah dengan rakyat, dan hubungan ini dapat dibentuk dalam berbagai cara: di antaranya melalui pilkada yang merupakan sebuah proses untuk mencapai otoritas secara legal formal yang dilaksanakan atas partisipasi kandidat, pemilih (rakyat), dan dikontrol oleh lembaga pengawas agar mendapatkan legimitasi dari masyarakat yang didasarkan atas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seiring dengan perkembangan perjalanan demokrasi di Indonesia, yang didasarkan pada demokrasi Pancasila, yang lebih memberikan peluang dan otonomi yang luas kepada warga Negara untuk terlibat langsung di dalam proses politik, di antaranya adalah berupa Pilkada secara langsung dipilih oleh rakyat, yang sudah dimulai sejak tahun 2010 secara serentak diselenggarakan di wilayah provinsi, kabupaten/kota, yang mula pertama kalinya didasarkan pada keputusan politik Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Sebagai sebuah produk perundangan pertama dalam sejarah politik Indonesia yang mengatur tentang pilkada secara langsung dan demokratis. Dan UU No. 12 Tahun 2008, tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur adanya calon perseorangan (dikenal dengan calon independen) dapat ikut dalam pilkada setelah melalui proses persyaratan tertentu.

Tujuan pelaksanaan pilkada adalah menghasilkan kepala daerah yang lebih berkualitas, lebih baik, dan memiliki akseptabilitas politik yang tinggi serta mendapat legitimasi yang kuat dari rakyat. Hal ini bisa dimaklumi karena Kepala Daerah terpilih sesuai prinsip mayoritas. Pilkada itu memberikan penekanan bahwa Vox Populi Vox Dei; bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Dalam tradisi politik Indonesia, hal baru selalu mempesona dan memancarkan daya magnit yang seringkali dipahami secara artifarsial. Padahal, bersama dengan ‘kebaruan’ tersebut persoalan-persoalan baru serta-merta muncul pula dan perlu diantisipasi. Pada titik itulah, maka diperlukan pemahaman pilkada langsung secara komprehensif, termasuk persoalan-persoalan yang mendasar atau elementer. Sebab, hampir setiap perhelatan pilkada daerah kabupaten/kota dan provinsi dimulai, selalu terjadi kontestasi politik antar calon yang cukup memberikan tensi politik kian memanas.

Baca Juga :   Kreatif ala DPD PDIP Sumsel, Gelar Parade Perlombaan

Kontestasi politik membuat dinamika perpolitikan nasional menjadi menarik, apalagi ketika muncul sejumlah fakta politik pilkada yang melahirkan berbagai fenomena konflik antar calon maupun pendukungnya. Konflik politik memang merupakan bagian dari dinamika politik, tapi bisa juga justru akan mereduksi makna politik yang sesungguhnya.

Politik itu bukanlah sekedar perebutan kekuasaan, ketika politik diaktualisasikan dalam berbagai bentuknya dengan tidak memiliki landasan filsafat atau etika politik, yang terjadi adalah pendangkalan dan atau pencerabutan  terhadap maknaan politik. Politik yang mengandung makna yang sangat dalam sebagai tata kelola bersama demi peradaban yang lebih baik, tiba-tiba mengalami pendangkalan. Politik yang bermakna luhur demi masa depan kemanusiaan, tiba-tiba terjebak dalam wilayah perebutan kursi kekuasaan belaka.

Politik yang demikian, akhirnya menjadikan politik sebagai pertandingan menang kalah, bukan benar salah. Mengapa demikian? Karena, pelaku-pelaku politiknya lebih menempatkan politik sebagai upaya meraih dan mempertahankan kekuasaan, daripada sebagai tata kelola bersama yang konstruktif. Konstruktif dalam pengertian bahwa, pengelolaan kekuasaan tidak lain hanya demi kepentingan bersama atau kepentingan orang yang dikuasainya. “Politik mengandung aneka ragam makna, umpamanya politik bisa dimaknai sebagai seni pemerintahan, politik sebagai urusan publik, politik sebagai sebuah kompromi dan konsensus, politik sebagai kekuasaan”.

Dengan keanekaragaman makna seperti di atas, maka sesungguhnya politik itu sangat terpaut dan mempunyai hubungan dengan persoalan-persoalan yang sedang dihadapi manusia dan pengalaman kehidupan umat manusia, baik itu menyangkut persoalan kebudayaan, perkembangan demokrasi dan politik, tata religius, tata kelola sumberdaya alam dan manusia, dan juga hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara. Adanya hubungan semacam itu, merupakan ciri khas bangsa Indonesia khususnya dalam pembagian kekuasaan antar lembaga negara yang diatur secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pilkada yang sudah berlangsung selama ini telah menimbulkan pujian dan celaan. Eksistensi atau keberadaanya dipuji dikarenakan, telah memberikan ruang luas bagi rakyat untuk mengaktualisasikan dirinya sebagai insan politik. Keresahan dan celaan juga muncul dirasakan dengan adanya fenomena dominasi politik uang (money politics), dan dinasti politik – yang seringkali diikuti dengan tindakan kekerasan antar para pendukung yang tidak pernah berhenti. Dua sisi dikotomis ini memerlukan refleksi filosofis, sehingga aktualisasi dasar-dasar hukum dalam pelaksanaan pemilukada lebih akomudatif, dan responsip. Hal ini, sangat dimungkinkan untuk dapat menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang demokrasi yang sesungguhnya.

Di samping menyuguhkan aktualisasi hak politik seluruh rakyat, demokrasi juga cenderung membentuk ketidakstabilan yang konstan karena dinamika kompetisi adalah sesuatu yang penting bagi demokrasi. Demokrasi tidak pernah akan menghasilkan harmoni kedamaian sejati, karena demokrasi memungkinkan siasat tipu daya untuk saling berebut kekuasaan politik. Disinilah letak kelemahan mendasar dari demokrasi. Lebih-lebih dalam kaitannya dengan pelaksanaan pilkada yang seringkali menimbulkan ekses-ekses negatif seperti fenomena politik uang (money politics), konflik antar pendukung calon kepala daerah, penghancuran kantor atau institusi KPUD, retaknya kerukunan sosial, lemahnya legimitasi kekuasaan daerah yang berakibat langsung pada jalannya pemerintahan, dan lain sebagainya. Rakyat lapis bawah yang umumnya dari kalangan miskin, menjadi rebutan permainan para elit untuk mendapatkan suara terbanyak. Rakyat miskin yang rentan dan permisif ini dijejali dengan konflik dari para pemimpin informal daerah yang saling bersaing secara negatif mendukung calon-calon kepala pemerintah daerah.

Politik yang tadinya sebagai kegiatan yang adiluhung untuk mengelola kehidupan bersama menjadi lebih baik, tidak jarang dicederai oleh perilaku politik yang jauh dari etika politik. Dalam banyak hal, diskursus etika politik kemudian cukup mencuat terkait dengan pelaksanaan pilkada yang terjadi di berbagai daerah. Muncul konflik antara massa pendukung, praktik politik uang, dan sebagainya, seringkali menjadi wajah dominan dalam pelaksanaan pilkada. Artinya, sebagai representasi pelaksanaan nilai-nilai demokrasi dan otonomi manusia, pilkada memberikan makna meningkatkan kualitas tata kelola bersama demi kehidupan yang lebih baik. Itulah sebabnya, perilaku politik yang kontraproduktif dengan cita-cita tersebut mencederai pelaksanaan demokratisasi yang seharunya menjadikan politik sebagai alat dalam mencapai kehidupan yang demokratis.

Baca Juga :   Lagi, Muba Gelar Kejurnas Motoprix dan Bupati Muba Cup Prix

 Menurut Haryatmoko, ketika praktik politik yang mencuat ke permukaan adalah politik uang dan korupsi, maka politik hanya mempunyai tujuan kekuasaan belaka. Pada akhirnya kecenderungan kekuasaan adalah semakin memperkokoh dominasi, yang tentu saja membutuhkan fasilitas penopangnya terutama ekonomi. Pada gilirannya, kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan begitu mudah terjadi, ketika praktik politik uang menjadi realitas empirik pelaksanaan pemilukada.

Demokrasi dapat menghasilkan keputusan etis, apabila dilandasi dan diformat dalam kerangka etika dasar yang utuh, yang menghargai kehidupan dan martabat manusia dalam aktualisasi kebebasan dan kesetaraannya yang dipupuk secara beradab dalam eksistensi dan kesempatan ekonomi yang luas. Proses demokrasi harus menyertakan format etika sejak awal. Etika harus menjadi teropong bagi kehendak awam, kehendak yang mungkin merusak kehidupan secara langsung maupun tidak langsung. Rakyat dan wakilnya yang arif, harus dibimbing secara etis sebelum membuat keputusan-keputusan yang signifikan bagi pengembangan potensi kemanusiaan secara universal. Secara filosofis, nilai-nilai “kemanusiaan yang adil dan beradab” lebih tinggi daripada nasionalisme yang membabi buta. Nasionalisme maupun patriotisme yang tidak bermoral tidak perlu menjadi tameng bagi tindakan-tindakan yang merusak kehidupan dan martabat manusia.

Demokrasi dan kontra demonstrasi yang saling berhadapan dengan menggunakan ”rakyat bayaran” mengeliminasi kebermaknaan demokrasi menjadi rendah dan tidak etis. Money Politics menjadi konsekuensi logis ajang debat publik dan saling pengaruhi dalam proses politik demokrasi. Kekuatan dana menjadi amunisi kekuatan politik demokrasi untuk menebar pengaruh dan merebut kekuasaan. Popularitas dan uang menjadi andalan yang sangat stretegis untuk memenangkan perebutan kekuasaan dalam proses Pilkada

Mencermati pelaksanaan Pilkada di berbagai daerah, baik pada tahap persiapan maupun tahap pelaksanaan, yang telah diwujudkan oleh masing-masing aktor utama dari pilkada seperti tersebut di atas, ternyata regulasi yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pilkada dan dasar-dasar filosofis pentingnya pilkada dilaksanakan sebagai hal-hal ideal, dalam realitasnya dihadapkan pada bias-bias dan distorsi praktik penyelenggaraan pilkada, seperti praktik politik uang, mobilisasi birokrasi, dan sebagainya.

Dalam penyelenggaraan pilkada, di samping harus melahirkan nilai-nilai seperti tersebut di atas, namun yang tidak kalah pentingnya adalah upaya membangun ”etika dan moral-moral politik baru” terutama bagi para aktor utama pilkada itu sendiri yaitu “rakyat, parpol, calon kepala daerah, dan KPUD”, yang sebangun dengan sistem politik demokratis – yang dalam aktualisasinya terangkum ke dalam asas pilkada langsung, yaitu: ”umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, serta menjunjung tinggi nilai-nilai objektivitas dan keterbukaan” .

 Jika melihat fenomena yang terjadi dalam setiap kali penyelenggaraan pemilukada, baik pada level provinsi, kabupaten/kota, yang telah berlangsung sejak tahun 2005 hingga saat ini, ternyata pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pilkada belum sepenuhnya mematuhi rambu-rambu tersebut. Padahal, rambu-rambu pilkada seperti tersebut di atas harus menjadi acuan, demi terciptanya suasana demokrasi lokal yang lebih kondusif.

Dengan kondisi semacam itu, ada kemungkinan besar bagi seorang kepala daerah terpilih, pada waktu menjalankan roda pemerintahannya dapat bekerja dengan baik, tenang, aman dan penuh konsentrasi dalam mengimplementasikan konsep, gagasan, program kerja dan ide-ide progres dalam membangun daerah, tanpa diganggu oleh konflik politik berbagai kepentingan yang sulit dikelola, yang sedikit banyak berdampak kepada stabilitas politik di daerah tersebut.

Mudah-mudahan Pilkada yang berlangsung di 7 kabupaten dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang akan berlangsung pada bulan Desember 2020 mendatang berjalan lancer tanpa diciderai oleh oknum oknum yang tidak bertanggungjawab dan menghasilkan kepala daerah yang berkualitas.


Penulis: Dr. Drs. Ahmad Rifai Abun, M. Hum, M.H. (Pengajar Logika Politik di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang)

H. Hendri Zainuddin, Manager Sriwijaya FC

About Raam

Raam

Check Also

Pasal Upah, Pasutri Asal Empat Lawang Dibantai

Lahat, Detik Sumsel — Nasib naas dialami Zakani (55) dan Nur Aini (50) warga Pasar …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *