Detik
Pemprov
Sat Pol PP Palembang ketika melakukan pembongkaran bangunan liar di Jalan Banten Palembang (Bakohumas)

Pemkot Palembang Ratakan 30 Bangunan Liar di Jalan Banten

Palembang, Detik Sumsel – Sebanyak 30 bangunan kios pedagang yang dibangunan tanpa memiliki izin di kawasan Jalan Banten Plaju dilakukan pembongkaran langsung oleh petugas gabungan, Sat Pol PP, TNI dan Polri.

Pembongkaran tersebut sengaja dilakukan setelah Pihak Pemkot Palembang resmi melayangkan Surat Peringatan (SP) hingga tiga kali kepada para pedagang untuk melakukan pembongkaran sendiri.

Kabid Linmas Sat Pol PP Kota Palembang, Herison mengatakan, bahwa lapak yang dibangun para pedangan tersebut dinilai telah melanggar Perda yang memang telah ditetapkan oleh Pemkot Palembang serta berada di atas drainase atau saluran air, sehingga dinilai mampu menyebabkan genangan air dan meresahkan masyarakat lainnya.

“Dan itu memang sesuai dengan Perda tentang ketentraman dan ketertiban yang berkaitan dengan gubuk-gubuk liar. Total jumlahnya 30 kios milik pedangan, seperti konter ataupun warung,” kata Herison, Senin (01/03).

Baca Juga :   Positif Covid 19 di Muba, Bertambah Dua Kasus

“Tadi Sat Pol PP kita turunkan sebanyak 40 personel dan dibantu juga dari Polrestabes, Polsek, Kodim 0418, Koramil, serta dari pihak Kecamatan Seberang Ulu II,” tambahnya.

Masih dikatakannya, pihaknya juga akan terus melakukan pengawasan terhadap bangunan-bangunan liar yang dinilai menyalahi aturan. “Setelah dilakukan pembongkaran, maka fungsi awal saluran air ini akan segera kita fungsikan. Selain kita lakukan pembongkaran, nanti juga akan kita lakukan pengawasan,” ujarnya.

Diungkapkan Herison, secara prosedur, pihak Kecamatan sebelumnya juga telah memberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga. Dan bertepatan pada waktu yang telah ditentukan, pihaknya langsung terjun ke lapangan guna menindak lanjuti apa yang telah menjadi ketetapan.

Baca Juga :   Masa pendemi Covid 19, Herman Deru Kucurkan Dana Bantu Kabupaten - Kota

“Dari surat peringatan tersebut, waktu yang diberikan, yaitu 3 kali 24 jam untuk peringatan pertama, 3 kali 24 jam untuk peringatan kedua, dan 7 kali 24 jam untuk peringatan ketiga,” ungkapnya.

Ditempat lainnya, Wakil Walikota Palembang, Fitrianti Agustinda menjelaskan, bahwa pihaknya sebelumnya telah memberikan kelonggaran waktu selama 2 minggu kepada para pedagang.

“Surat peringatan kepada para pedagang saat meninjau langsung kondisi jalan dan saluran air di banten.

“Seluruh mekanisme sudah kita jalankan, mulai dari surat peringatan satu, dua dam tiga dan hari ini adalah pelaksanaan,” ucap Fitri. (Bet)

H. Hendri Zainuddin, KETUM KONI SUMSEL

About Betta Agri

Betta Agri

Check Also

Pulihkan Pajak Daerah, BP2RD Muba Serahkan SKK ke Kejari

Sekayu, Detik Sumsel – Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab), Badan Pengelolaan Pajak …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *