Penghapusan Denda dan Bunga Pajak Kendaraan oleh Pemprov Sumsel

Pemkab Banyuasin Raih Predikat Baik Akuntabilitas Kinerja

Pangkalan Balai, DetikSumsel – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia memberikan penghargaan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018 dengan predikat nilai B kepada Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

Penghargaan ini menunjukan kinerja Pemkab Banyuasin dibawa komando Bupati H Askolani dan Wabup H Slamet bergerak cepat dan semakin baik dibanding sebelumnya, dimana pada tahun 2017 lalu Akuntabilitas Kinerja Pemkab Banyuasin adalah C.

Penghargaan yang membanggkan ini diterima Bupati H Askolani yang diwakili Wabup H Slamet di Trans Luxury Hotel Bandung Jawa Barat, Senin (28/1). Dan diserahkan secara langsung oleh Menteri PAN dan RB Drs Syafrudin Msi.

” Penghargaan ini merupakan hasil kerja kita semua, hasil kerja seluruh jajaran Pemkab Banyuasin. Ini sangat membanggakan dan harus di tingkatkan, “kata Wabup H Slamet.

Sementara itu, Bupati H Askolani mengatakan bahwa penghargaan ini merupakan motivasi dan semangat untuk mencapai predikat yang lebih baik lagi yakni nilai dengan predikat BB. ” Kalau sekarang kita capai Predikat B, maka target tahun depan harus lebih baik lagi yakni predikat BB, inilah implementasi semangat perubahan sesuai visi misi Banyuasin Bangkit Adil dan Sejahtera, “katanya.

Baca Juga :   Papa Online Beri Pelatihan ke Ratusan Wirausaha

Maka kuncinya, terang Bupati, seluruh aparatur sipil negara lingkup Pemkab Banyuasin harus memiliki komitmen yang kuat untuk bekerja secara baik dan tentu sesuai dengan aturan yang ada. ” Maka dari awal kepemimpinan kami, kami ingin ada perubahan. ASN yang mau mengikuti sistem kerja kami ayok ikut namun yang tidak mau silahkan undur diri, “tegasnya.

Sementara itu, Menpan RB Syafrudin memgatakan Seluruh instansi pemerintah telah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja di setiap tahunnya, hal itu merupakan salah satu wujud penguatan akuntabilitas kinerja yang merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Selanjutnya untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan SAKIP-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. ” Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah di pusat dan daerah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMN/RPJMD, “terangnya.

Baca Juga :   Sebelum Korban di Serang, Toleh Dkk Tenggak Miras Dulu

Untuk melaksanakan evaluasi sistem SAKIP tersebut maka Kementerian PAN & RB menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

” Cakupan/ruang lingkup Implementasi SAKIP yang dievaluasi adalah Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja, dan sistem pengukuran kinerja, Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja, Evaluasi terhadap program dan kegiatan; dan Evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan, “tandasnya. (Faz)

H. Hendri Zainuddin, Manager Sriwijaya FC
Lakukan Penukaran Uang

About Faz Detik Sumsel

Avatar

Check Also

Hadiri Puncak Hari Santri Nasional, HD Minta Santri Manfaatkan Teknologi

Palembang, Detik Sumsel – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel)  H Herman Deru meminta para santri di …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *