Pasang Iklan Detik Sumsel
Pasang Iklan Detik Sumsel
Beranda Daerah Pemilik Walet, Wajib Bayar Pajak

Pemilik Walet, Wajib Bayar Pajak

Tanggal : Pukul :
580
0
Tim BP2RD Muba, bersama pihak Kerjadi Muba memberikan penjelasa tentang kewajiban membayar pajak sarang burung walet.

Sekayu, Detik Sumsel – Keseriusan Pemkab Musi Banyuasin (Muba) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), bukan berasal dari dana bagi hasil minyak dan gas tidak main-main. jika sebelumnya Badan Pendapatan dan  Pengelolaan  Retribusi Daerah (BP2RD) Muba, bersama dengan Kasi Perdata dan Tata Usaha (Datun) Kejari Muba, menindak para wajib pajak (wp) daerah dari pajak restoran dan rumah makan serta pajak hotel di Kecamatan Sekayu. Kali ini, membidik pajak dari sarang burung walet, yang mana sangat berpotensial.
“Kita melihat retribusi pajak dari pemilik sarang burung walet. Karena, sudah sangat banyak di Kabupaten Muba saat ini,” jelas Kepala BP2RD Riki Junaidi AP MSi melalui Kabid Penagihan dan Pembukuan, Solekhan AS, Selasa (23/10)

Menurutnya saat ini, pihaknya tengah melakukan sosialisasi di Kecamatan Keluang, yang mana dalam sosialisasi itu sebagian peserta para pemilik sarang burung walet.

“Saat ini, kita masih tahap upaya untuk memberikan pemahaman bagi pemilik atas kewajibannya untuk membayar pajak,” terangnya.

Karena, tidak hanya tim BP2RD saja, tetapi pihaknya juga melibatkan Kasi Intel dan Kasi Datun Kejari Muba, dalam memberikan pemahaman dari sudut pandang hukum, bilamana tidak membayar pajak. Mengingat, salah satu pajak daerah itu adalah sarang burung walet.

“Kami nilai sangat potensial, contohnya saja dari data kita tahun 2017 lalu, di Kecamatan Keluang peternak sarang burung walet sebanyak 170. Kini ketika kita cek dilapangan bisa mencapai 300 an. Belum lagi, di Kecamatan lain seperti Sanga Desa, Tungkal Jaya, Sungai Lilin dan yang paling banyak di Kecamatan Lalan,” jelasnya.

Kendati demikian, mantan Plt Kabag Humas ini menambahkan, untuk dipahami teknis dalam penagihan pajak sarang burung walet itu sendiri, setelah pemilik melakukan panen sehingga merekalah yang harus sadar dalam membayaran pajak sarang burung walet sebesar 10 persen.

“Nah, tentunya kalau dilihat, pasti dikedepankan masalah kejujuran para pemilik sarang burung walet, dalam hal ketika memanen dan menyetorkan pajaknya. Apakah sesuai, dengan hasil panen ketika menyetor 10 persen, ya pemiliknya sendiri mengetahui itu,” bebernya.

Namun, hal tersebut, bisa diawasi dan ditindak tegas. Karena, sambung Lehan, kalau nanti para pemilik dalam menyetorkan pajaknya tidak sesuai dengan hasil panen, BP2RD akan mengkroscek dilapangan. Kalau pun nanti data pajak tidak sesuai, ranahnya bisa pidana. “Ya, seperti itu kita melakukan pengawasa, dengan terjun langsung kroscek. Kalau tidak sesuai, bisa ranah pidana, “tegasnya.

Sementara itu, Kasi Datun Elyas Mozart Situmorang SH bersama Kasi Intelejen Kejari Muba, Achmad Arjansyah Akbar, SH menambahkan, dalam sosialisasi tersebut, diketahui hampir 95 persen bangunan sarang burung walet tidak mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB). Dan tentunya, juga dalam hal kewajiban pemilik untuk menyetorkan 10 persen pendapatan ketika memanen hasil sarang burung walet, karena dari hasil pendapatannya ada sebagian yang harus disetorkan kepada pemerintah daerah.

“Ya, kita akui banyak belum memiliki IMB, hanya saja ketika dilakukan sosialisasi tadi. Para pemilik, sangat merespon dan sanggup untuk mengikuti aturan serta membayar pajak tersebut. Hanya saja ada permintaan dari mereka untuk mempermudah dalam proses pembuatan IMB nantinya ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), makanya nanti kita akan koordinasi serta komunikasi kepihak DPMPTSP,” pungkasnya. (edy)

Hendri Zainuddin, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Selatan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here