Beranda Refleksi Pemilih yang Rasional adalah Pemilih yang Cerdas

Pemilih yang Rasional adalah Pemilih yang Cerdas

Tanggal : Pukul :
696
0
Oleh: Retno Fatmawati
Oleh: Retno Fatmawati

Pemilu merupakan salah satu bentuk penerapan sistem demokrasi di Indonesia. Kegiatan tersebut dilakukan untuk menentukan siapa yang akan memimpin dan menjadi wakil rakyat di negara ini 5 tahun mendatang setelah pemilihan.


Dalam pemilu, para peserta pemilu akan menawarkan janji-janji dan program-progamnya pada masa kampanye yang telah ditentukan menjelang hari pemungutan suara. Pada saat kampanye inilah kerap terdengar isu money politic yang dilakukan oleh calon-calon yang akan dipilih, pada umumnya yang sering terlibat adalah calon legislatif. Tentunya ini merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Karena itu, untuk menghindari adanya keberlangsungan kegiatan money politic, pemilih harus bersifat rasional.

Seperti yang disampaikan oleh Iin Irwanto selaku ketua Bawaslu provinsi Sumatera Selatan dalam Dialog Interaktif Gerakan Cerdas Memilih pada 5 Desember 2018, bahwa “Jika pemilih cerdas, maka yang dipilih adalah juara”. Maksudnya disini adalah, dikatakan cerdas apablia ketika tidak salah dalam memilih. Memilih itu harus sesuai dengan keyakinan yang menurut pemilih paling baik dan tidak berdasarkan “berapa banyak yang mereka berikan”.

Karena wawasan politik dan pemilu yang belum begitu dipahami oleh masyarakat, maka pemilu dijadikan sebagai mobilisasi politik uang dikalangan pemilih pemula. Dalam hal ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harusnya berperan untuk masalah tersebut. Pemilih pemula harusnya memahami bahwa tidak menggunakan hak pilih merupakan suatu pelanggaran berat, karena dengan mengikuti pemilu adalah tanggung jawab anak bangsa untuk mewujudkan cita-cita nasional. Adapun syarat sudah wajibnya mengikuti pemilu adalah telah berumur 17 tahun, sudah menikah, dan/atau sudah pernah menikah.

Berdasarkan data yang diperoleh KPU, pemilih pemulayang berusia 17 tahun pada 1 Januari sampai 17 April 2018 adalah sebanyak 1,2 juta. Mereka belum mendapatkan e-KTP hingga Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditetapkan. UU Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa KTP dapat diberikan kepada penduduk ketika berusia 17 tahun. Sementara ketentuan Pasal 348 ayat 1 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu mengharuskan pemilih untuk menggunakan e-KTP saat hari pemungutan suara.

KPU Sumatera Selatan telah menetapkan jumlah pemilih pada DPT adalah sebanyak 5.921.584 untuk pemilu serentak mendatang. Dari 17 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan, DPT terbanyak adalah kota Palembang dengan jumlah 1.244.716 pemilih. Selain itu, KPU juga menetapkan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 16.899 TPS. Ribuan TPS itu tersebar di 3.238 desa/kelurahan yang ada di 234 kecamatan seluruh Sumatera Selatan.

Dengan adanya pemilu ini, pilihan yang diberikan oleh masyarakat sangat mempengaruhi bagaimana nasib bangsa ini kedepan. Jika yang dipilih benar, maka yang memilih tidak akan kecewa karena yang dipilih mungkin menepati janji-janjinya yang disampaikan ketika kampanye berlangsung. Namun apabila pemilih bersifat tidak jujur, kemungkinan besar akan kecewa termakan janji-janji para calon terpilih. Oleh karena itu, sebagai generasi milineal yang baik hendaknya menjadi pemilih yang rasional agar menjadi pemilih yang cerdas.


*Penulis adalah Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam Fakuktas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang

Hendri Zainuddin, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Selatan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here