Penghapusan Denda dan Bunga Pajak Kendaraan oleh Pemprov Sumsel
Bupati Musi Banyuasin, Dodi Reza Alez, saat memimpin saat rapat paparan percepatan pelaksanaan evaluasi jabatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi kabupaten Muba, di Guest House Griya Bumi Serasan Sekate, Rabu (19/9).

Pemetaan Jabatan di Muba, Bakal Jadi Percontohan Nasional

Sekayu, Detik Sumsel – Pelaksanaan evaluasi jabatan dalam mendukung reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), dijadikan role model oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan akan dijadikan percontohan bagi pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

“Hasil kerja tim reformasi birokrasi dalam rangka melaksanakan visi dan misi birokrasi yang bersih dan rapi. Kami lakukan ini hasil kerjasama dengan Kemendagri, kita Pemkab Muba diminta Kemendagri untuk memaparkan hasil kerja kita, karena satu-satunya Pemkab yang telah memetakan peta jabatan dalam rangka penerapan Tunjangan Kinerja (Tukin), meski kita baru konsep saja tapi belum implementasi, Kemendagri melirik Pemkab Muba agar konsep ini diikuti oleh seluruh Pemkab se Indonesia, “jelasnya.Sekretaris Muba, Drs H Apriyadi MSi saat rapat paparan percepatan pelaksanaan evaluasi jabatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi kabupaten Muba, di Guest House Griya Bumi Serasan Sekate, Rabu (19/9).

Baca Juga :   Tiga Pencuri Hewan Ternak Diamuk Massa, Satu Orang Tewas

Sekda juga menjelaskan, Ini akan segera di verifikasi ke Menpan, selanjutnya sistem ini akan diterapkan untuk diujikan, tinggal nanti di 2019, Tukin yang kita laksanakan atau mungkin peta jabatan yang kita jalankan. Arah kedepan  selain menghilangkan korupsi, salah satu keungtungan yaitu mempermudah penempatan jabatan sesuai keahlian dan kompetensi pegawai, serta mengetahui kebutuhan atas  kekurangan pegawai.

Sementara itu, Bupati Muba, H Dodi Reza Alex Noerdin meyambut baik atas hasil kinerja tim reformasi birokrasi ini. Sesuai dengan Visi dan Misi Pemkab Muba untuk mengedepankan disiplin kerja, etika kerja, etos kerja dan fokus kinerja.

“Sistem ini sudah bagus dan baku, nantinya jika diterapkan pada perangkat daerah tentu menjadi penilaian dari pimpinan masing-masing OPD, jadi segerakan verifikasi dengan Kemendagri, kita implementasikan dalam beberapa bulan ini untuk beberapa perangkat daerah, nanti di tahun 2019 kita lihat postur keuangan daerah jika memang tepat dan mencukupi maka kita implementasikan,” tegasnya.

Baca Juga :   Johan Anuar Daftarkan Diri Cabup OKU Ke PDIP

Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Muba, Azizah menjelaskan Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang, mengubah, memperbaiki, dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi lebih profesional, efisien, ekfektif dan produktif.

“Adapun tujuannya secara umum untuk membangun profil dan perilaku aparatur negara yang berintegritas tinggi, produktif, dan mampu memberikan prlayanan yang prima kepada publik masyarakat. Sedangkan secara khususnya bertujuan membangun birokrasi yang bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam melayani dan memberdayakan masyarakat, “ujarnya. (edy)

H. Hendri Zainuddin, Manager Sriwijaya FC
Lakukan Penukaran Uang

About Edy Parmansyah

Avatar

Check Also

Plt Bupati Muara Enim H Juarsa SH saat bersaksi di Sidang OTT PUPR Muara Enim Di PN Klas 1 A khusus Tipikor Palembang, Selasa (20/10) Detik Sumsel.com, Putra

Bantah Terima Fee, Plt Bupati Muara Enim Mengaku Difitnah

Palembang, Detik Sumsel,- Setelah namanya disebut beberapa saksi dipersidangan lalu,  Plt Bupati Mauara Enim H …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *