Palembang, detiksumsel.com - Provinsi Sumatera Selatan dinilai berhasil mengendalikan inflasi dengan melakukan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan yang dicanangkan sejak 2021 lalu.
Keberhasilan itu bisa dilihat dengan laju inflasi yang tetap terkendali sehingga harga pangan tetap terjangkau di pasar.
Deputi Bank Indonesia Aida S Budiman mengatakan gerakan nasional pengendalian pangan berhasil menekan inflasi sebab Juli 2022 inflasi mencapai 11 persen.
Karena kebutuhan pokok yakni beras, minyak goreng, juga produk holtikultura jumlahnya sedikit sehingga menyebabkan inflasi.
Berkat gerakan nasional pengendalian pangan sehingga pasokan holtikultura yang menjadi kebutuhan utama kita bisa dipenuhi sendiri oleh masyarakat sehingga tidak lagi terjadi inflasi.
Ketersediaan pangan ini harus terus dilakukan agar bisa menyediakan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, sehingga kebutuhan pangan tetap tersedia namun harganya juga terkendali bisa dijangkau masyarakat dan tidak merugikan petani.
Sebab selama ini masalah inflasi itu adalah masalah klasik. Saat barang tidak ada harganya mahal dan saat panen harganya anjlok.
"Jadi kita semua harus terus bersinergi untuk mendukung gerakan nasional pengendalian pangan untuk memastikan ketersedian stok dan jika sudah tersedia maka mudah mengendalikan harganya,"katanya
Sedangkan Gubernur Propinsi Sumatera Selatan , Herman Deru mengatakab sangar berterimakasih pada semua pihak yang telah mendukung gerakan Sumsel mandiri pangan karena berhasil mengubah minset masyarakat dari mengkonsumsi menjadi menghasilkan inflasi bisa terus ditekan dan terkendali.
"Sumsel sudah melaksanakan Gerakan Pengendalian inflasi Pangan ini sejak 2021 lalu dan berkat dukungan perbankan KUR juga terserap 100 persen sehingga masyarakat semakin bankable untuk meningkatkan usahanya,"Ungkap Deru saat menyampaikan sambutan di Gerakan Nasional Pengendalian inflasi Pangan (GNPIP) Sumatera Selatan di hotel Arista, Sabtu (25/02/2023).
Deru juga bersyukur pemerintah telah mengalokasikan pupuk subsidi yang cukup bagi petani dan didistribusikan dengan pola yang baik sehingga tepat sasaran dan memacu petani lebih produktif.
Meski berhasil menekan inflasi, namun Deru juga meminta agar pemerintah kembali menetapkan harga pokok pembelian (HPP) karena sejak tiga tahun belakangan harga pembelian beras tidak lagi ditetapkan pemerintah sehingga produksi gabah Sumsel yang surplus 1 juta ton hilang di pasaran karena diborong oleh yang punya modal.
Deru mengatakan produksi gabah Sumsel lebih dari dua juta ton dan Bulog hanya mampu menyerap satu ton saja sehingga surplus.
"Kalau ada yang ngomong beras langkah di pasaran itu bohong faktanya gabah Sumsel surplus tapi hilang di pasaran karena yang punya modal bebas membelinya karena pemerintah tidak menerapkan HPP sehingga bebas membelinya untuk mencari keuntungan,"Tutup Deru (May).
