Palembang, Detiksumsel.com -- Pelaksanaan kegiatan
Pemerintah dalam menata regulasi yang sesuai dengan pancasila dinilai sangat penting lantaran menyangkut hajat hidup orang banyak.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Gubernur Sumatera Selatan Mawardi Yahya dalam rapat koordinasi Pembentukan Regulasi Daerah dan Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (Mou) antara Gubernur, Bupati, Walikota, dan Ketua DPRD se-Sumsel, Selasa (21/2/2023).
"Saya berharap seluruh pejabat terkait mengikuti kegiatan ini dengan serius agar kedepannya regulasi daerah yang dibentuk dapat memberikan manfaat dan menjamin rasa keadilan untuk pembangunan hukum di Sumsel,” ungkap Mawardi.
Menurutnya Pemerintah Daerah dalam menata regulasi yang sesuai dengan pancasila akan diberikan pendampingan melalui Kakanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dalam implementasinya.
"Dengan kegiatan ini kita ada panduan dalam merumuskan regulasi dan juga menyamakan persepsi supaya antara pihak eksekutif dan legislatif satu pandangan dalam pembentukan sebuah regulasi," ujarnya.
Di tempat yang sama Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Hj RA Anita Noeringhati,
menyebutkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan yang harmonis dan terintegrasi diperlukan untuk mendukung pembangunan nasional secara umum.
Dimana menurutnya keberadaan Kanwil Kemenkumham Sumsel melalui Perancang Peraturan Perundang-undangan bukan mengambil alih tugas dan fungsi, melainkan sebagai guiden.
"Sehingga dapat menjadi pendamping pada setiap pembentukan peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi tumpeng tindih, serta berpotensi terjadi pembatalan,” ucapnya.
Pihaknya berharap pelaksanaan nota kesepahaman dapat menguatkan komitmen dan sinergitas untuk mengimplementasikan seluruh kerja sama yang tidak hanya dibatasi dalam bidang pembentukan produk hukum saja, namun termasuk di bidang lainnya juga yang sesuai dengan tusi Kanwil Kemenkumham, seperti Bidang Keimigrasian, Pemasyarakatan dan sebagainya.
