Penghapusan Denda dan Bunga Pajak Kendaraan oleh Pemprov Sumsel
Pertemuan para pedagang, terkait penolakan pajak dan pemasangan e-tax

Pedagang Tolak Pemasangan e-Tax dan Pajak, Ini Jawaban Sulaiman Amin

Palembang, Detik Sumsel – Setelah mengadukan permasalahan ke Ombudsman RI perwakilan Sumatera Selatan, Forum Komunikasi Kuliner Bersatu Palembang (FK-PKBP), juga segera menyampaikan aspirasi ke Dewan Perwakilan Rayat Daerah Kota Palembang.

Hal tersebut diungkapkan Ketua FK-PKBP H. Idrasil kepada DetikSumsel, seusai pertemuan dengan persatuan Pengelola Rumah Makan Minang (PPRMM) Sumatera Selatan dan Palembang, Asosiastith Pengusaha Pempek (ASPPEK), Paguyuban Bakso Solo Berseri (PBSB), Asosiasi Pecel Lele dan Asosiasi Sate Madura, Senin (30/7) di salah satu resto di Jalan MP. Mangkunegara.

“Kami meminta revisi Perda Kota Palembang Nomor 12 tahun 2010, tentang Pajak Restoran, kami juga menolak pengenaan pajak restoran sebesar 10 persen dan Menolak dengan tegas pemasangan taping box bagi restoran,” jelas Idasril.

Baca Juga :   Direktur Reserse Narkoba Polda Sumsel Apresiasi Hakim yang Vonis Mati Letto CS

“Jika tuntutan kami tidak di respon, 1000 pedagang akan lakukan mogok jualan,” jelasnya.

Hal senada disampaikan Asosiastion Pengusaha Pempek (ASPPEK) Yeni Anggraini, yang menginginkan sosialisasi tentang e-tax, serta kejelasan berapa omset resto yang di kenakan untuk komsumen.
“Mohon di revisi terkait omset, jadi biar ada kejelasan omset berapa yang di kenakan pajak untuk konsumen,” imbuhnya.

Terkait hal tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang, Sulaiman Amin menjelaskan bahwa apa yang menjadi gugantan para pedagang, silakan saja, tetapi apa yang dilakukan BPPD telah berdasarkan aturan.

“Kita mengacu undang-undang 28 tahun 2009 tentang pajak daerah, dan Perwali nomor 2 tahun 2018, dan Perwali 84 tahun 2018 tentang tata cara pembayaran transaksi usaha,” jelas Sulaiman Amin.

Baca Juga :   Besi Penahan Jembatan Jadi Sasaran Bandit di Lahat

Pajak sepuluh persen itu jelas Sulaiman, sebenarnya telah lama diterapkan, hanya saja saat ini dilakukan pemasangan e-tax, agar tejadi transparasi.

“Pajak itu bukan di bebankan kepada pengusaha, tetapi kepada konsumen, dan itu kepada yang beromset besar,” jelasnya.

“Kita tempatkan petugas, supaya jika ada masyatakat yang komplain, biar petugas menjelaskan. Ini kita dilarang menempatkan petugas, ada apa sebenarnya,” lanjutnya.

Bila ada pengusaha yang meras omset mereka turun lanjutnya, BPPD bersedia menyabut pemasangan alat tersebut, tetapi biarkan petugas melalukan sampling.

“Alat tidak boleh di pasang, sampling tidak boleh, artinya mereka tidak mau berkonstribusi untuk Kota Palembang. Jika tidak mau berkonstribusi untuk masyarakat jangan berusaha di Palembang,” tandasnya. (Pen)

H. Hendri Zainuddin, Manager Sriwijaya FC
Lakukan Penukaran Uang

About Efen Permata

Avatar

Check Also

Kebakaran Hebat Melanda Pemukiman Padat di Jalan Perintis Kemerdekaan

Palembang, Detik Sumsel — Kebakaran hebat kembali terjadi di pemukiman padat di Jalan Perintis Kemerdekaan, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *