Palembang, Detiksumsel.com - Larangan Presiden Jokowi soal buka puasa bersama bagi pejabat dan pegawai pemerintah turut dikomentari oleh Menko Polhukam Mahfud MD.
Mahfud MD mengatakan karena larangan tersebut bersifat surat edaran maka pencabutan larangan tersebut tidak akan rumit dan bisa saja dilakukan secara sederhana.
"Saya belum dengar, itu kan SE. Jadi pencabutan juga sederhana tidak usah pakai bilang ke menteri. Kalau mau cabut, cabut. Karena itu bukan keputusan presiden, SE Kemenseskab atas arahan Presiden," ucapnya.
Diakuinya jika dirinya akan patuh terhadap keputusan tersebut karena ditujukan kepada pejabat pemerintah.
"Banyak juga seperti saya sudah menyiapkan buka bersama beberapa sesi tapi jadinya buka bersama dengan istri," tambahnya.
Seperti diketahui, jika larangan pejabat pemerintah mengadakan acara buka puasa bersama tertuang dalam surat R-38/Seskab/DKK/03/2023 yang dikeluarkan Sekretariat Kabinet pada 21 Maret.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung menekankan surat itu ditujukan kepada para menteri atau pejabat pemerintahan.
