Pasang Iklan Detik Sumsel
Beranda Daerah Nekad Melintas, Walikota akan Laporkan Langsung ke Gubernur 

Nekad Melintas, Walikota akan Laporkan Langsung ke Gubernur 

Tanggal : Pukul :
1338
0
Walikota Prabumulih Ridho Yahya (Ichal/detiksumsel.com)

# Terkait Larangan Angkutan Batubara

Prabumulih, Detik Sumsel – Setelah resmi menjabat Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru akhirnya menepati janjinya untuk mencabut izin Pergub No 23 tahun 2012 tentang angkutan batubara di jalan umum. Larangan melintas di jalan umum bagi angkutan batubara ini akan diberlakukan pada Kamis 8 November 2018.

Nah, kebijakan Gubernur Sumsel ini disambut positif dari semua pihak. Termasuk Wali Kota Prabumulih Ir H Ridho Yahya MM yang mengaku sudah sangat resah dengan angkutan batubara yang kerap melintas di wilayah Kota Prabumulih.

“Kita menyambut baik kebijakan yang telah dikeluarkan oleh gubernur. Apalagi ini adalah janji politik yang disampaikan beliau dalam kampanyenya saat maju menjadi calon Gubernur Sumsel,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (06/11).

Baca Juga :   Boyong Keluarga, Ridho Yahya Habiskan Weekend di Mall

Lebih lanjut Ridho menjelaskan, banyak dampak negatif yang disebabkan oleh angkutan batubara. Selain merusak jalan, angkutan batubara juga kerap konvoi melintas dalam jalan kota sehingga menyebabkan kemacetan.

“Belum lagi banyak korban jiwa akibat kecelakaan yang disebabkan oleh angkutan batubara ini. Tidak hanya saya, masyarakat Prabumulih khususnya tentu sangat menyambut baik kebijakan ini,” bebernya.

Disinggung jika aturan tersebut dilanggar oleh angkutan batubara, dengan tegas Ridho mengaku akan melaporkan hal tersebut langsung ke gubernur. Sehingga tindakan tegas bisa diterapkan bagi angkutan batubara yang nakal.

“Aturannya kan sudah jelas, jalan umum bukan untuk angkutan tambang. Mereka sudah ada jalur khusus. Jika masih ada yang nekad maka pihak provinsi harus bertanggungjawab dalam menerapkan sanksi tegas,” ungkapnya.

Baca Juga :   Dongkrak PAD. Hotel, Restoran dan Tempat Hiburan Dipasang Tapping Box

Pria yang juga getol dalam melakukan aksi penyetopan angkutan batubara yang kerap melintas di jalan kota ini menuturkan, dalam mengeluarkan kebijakan tentunya gubernur juga melibatkan LSM, Polri dan TNI. Sehingga isu yang selama ini berkembang jika angkutan batubara didekengi oleh aparat dapat ditepis.

“Nah, kalau sudah pimpinannya yang memberi komando tentunya semua aparat akan turun tangan. Apakah mereka akan menggelar razia atau semacamnya untuk memberikan penindakan,” tandasnya. (Ichal)

Hendri Zainuddin, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Selatan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here