Pasang Iklan Detik Sumsel
Beranda Refleksi Negara dan Kecenderungan Pembangunan

Negara dan Kecenderungan Pembangunan

Tanggal : Pukul :
689
0
Negara dan Kecenderungan Pembangunan
Oleh: Agung Prihatna

Salah satu tanggung jawab negara adalah sebagai penyedia kesejahteraan. Fungsi ini berasal dari ide bahwa negara merupakan entitas yang dibentuk untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari perspektif ini, negara sebagai penyedia kesejahteraan dapat dipromosikan dengan kekuasaan koersif yang dimiliki. Negara dipercaya memiliki kemampuan untuk mendistribusikan sumber daya nasional untuk menciptakan kesetaraan (social justice) dalam masyarakat. Melalui kekuasaannya, negara bisa menjalankan fungsi dengan menegakkan berbagai peraturan dan kebijakan yang bisa ditargetkan melindungi kelompok yang lemah dan termarginalisasi dalam masyarakat.


Sepanjang perjalanannya yang menjangkau lebih dari setengah abad, Indonesia telah mengalami berbagai peningkatan kesejahteraan semu, pada sekolompok kecil orang yang sangat kaya, daripada secara riil dirasakan oleh mayoritas penduduk. Jika negara ini konsisten mengikuti standar garis kemsikinan yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), maka penurunan angka kemiskinan yang telah dicapai selama periode ini tentu tidaklah demikian mengagumkan. Kondisi kesejahteraan sosial negara ini masih diwarnai tingginya angka kemiskinan, angka pengangguran, angka putus sekolah, dan meningkatnya jumlah anak kekurangan gizi. Pada tahun 2018, sekitar 127 juta orang menganggur atau bekerja secara tidak teratur. Laporan terakhir yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (September 2018) menunjukkan bahwa 9,66 Persen warga negara Indonesia mengalami kemiskinan.

Dalam beberapa tahun terakhir pemerintah telah melakukan upaya pembangunan berkelanjutan. Siapapun tentu berkepentingan dengan proses pembangunan. Politikus, akademisi, perencana, dan pembuat kebijakan sepaham bahwasanya proses pembangunan sangat dibutuhkan dan menjadi suatu “ideologi” yang harus diimplementasikan. Persoalannya muncul manakala mereka harus bersepakat untuk mengartikan apa sesungguhnya yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Terdapat kesepakatan bahawa isu dalam pembangunan tidak pernah tunggal, dan oleh karenanya masalah pembangunan adalah masalah siapa yang memahami. Kecenderungan seperti ini tentu merupakan tantangan pokok negara kita tentang pentingnya refocusing persoalan pembangunan. Sebagai upaya sadar dan melembaga akan pembangunan yang bermuatan nilai, yaitu keinginan untuk mewujudkan keadaan yang lebih baik.

Dirkursus mengenai pembangunan pada prinsipnya telah menegasikan situasi perdebatan sosial yang dirumuskan oleh sebagaian besar pemangku kebijakan di Indonesia, perihal mengadvokasi segala bentuk keberhasilan implementasi pembangunan itu sendiri. Di dalam banyak literatur tentu selalu bermuara kepada kerangka pembangunan sosial. Hal ini pun kerap dipandang sebagai masalah sosial yang menghadirkan negara sebagai institusi institusi tunggal. Dalam hal menyoroti persoalan kesejahteraan sosial di mana negara menguasai segala sumber sektor pembangunan, baik sosial politik, ekonomi, hukum, pertahanan maupun beragam sektor pembangunan lainnya. Proses pembangunan tentu selalu merespon terhadap seperangkat tindakan, yang dalam orientasinya selalu bermuara dan berupaya menterjemahkan kebutuhan konkrit di tataran akar rumput masyarakat. Hal ini, pada esensinya menjadi tanggung jawab di dalam membangun kesadaran yang berorientasi pada perluasan pembangunan berkelanjutan.

Jaminan Sosial sebagai Fokus Penting Pembangunan

Salah satu fokus penting di dalam pembangunan berkelanjutan adalah program jaminan sosial. Persepsi mengenai jaminan sosial ini telah berkembang sejak lama dan sangat bervariasi antar negara. Jaminan sosial pada umumnya dianggap sebagai salah satu fokus pembangunan dan menjadi pilar negara kesejahteraan, dengan peringkat signifikasi di samping kesehatan dan pendidikan. Para pakar di bidang jaminan sosial sering berargumen bahwa, salah satu majunya sebuah negara dilihat dari sektor jaminan sosial yang diberikan. Sejauh mana rakyat memiliki akses pelayanan dasar (basic services) meliputi kesehatan, pendidikan, dan akses terhadap kebutuhan lain yang mendukung kualitas survival dari manusia.

Studi yang berkembang dewasa ini banyak mempertanyakan apakah memang hubungan antara jaminan sosial dengan pembangunan bagi rakyat bersifat trade-off? Jawabannya akan berbeda-beda antara kasus satu dengan lainnya. Pelayanan dasar seperti kesehatan merupakan ukuran untuk melihat seberapa baik penghidupan dan kehidupan yang layak bagi masyarakat. Namun yang menjadi variabel penting adalah kebijakan pembangunan yang diambil pemerintah untuk memprioritaskan kebutuhan rakyat. Midgley, seorang pakar pembangunan sosial mengatakan pembangunan sosial merupakan proses perubahan sosial yang terencana yang didesain untuk mengangkat kesejahteraan penduduk secara menyeluruh.

Dalam membahas bagaimana peranan negara dalam pembangunan, bisa dilihat proses penyelenggaraan jaminan sosial nasional di negara kita. Juga perlu kita renungkan sejenak perjalanan sistem jaminan sosial di negara-negara maju. Studi yang dilakukan Espin Anderson (1990) ataupun John D Stephans (2007) dalam buku  “Tanggung Jawab Negara” telah menyampaikan dua fakta menarik. Pertama, sistem jaminan sosial merupakan konsesi politik yang getir dan panjang. Melalui perjuangan politik yang tidak diberikan secara cuma-cuma. Oleh karenanya, jika kita memang menginginkan ekonomi pasar terus berlangsung, sistem jaminan sosial harus diciptakan untuk membuat ekonomi pasar memiliki sentuhan yang manusiawi dan juga memilik akar yang kuat di masyarakat. Kedua, variasi dari model sistem jaminan sosial di antara negara-negara industri maju sangat ditentukan politik yang diberikan seluruh lapisan sosial. Di negara Skandinavia misalnya, yang dikenal memiliki cakupan jaminan sosial yang sangat universal, dukungan yang sangat luas dari berbagai lapisan sosial telah ada sejak sistem jaminan sosial di negeri ini diperkenalkan pada abad ke-19. Situasi yang hampir mirip ditemukan juga di negara-negara Eropa.

Sebagai upaya pembangunan sosial yang nyata, kebijakan jaminan sosial direncanakan akan membawa dampak yang begitu besar terhadap masyarakat Indonesia, di dalam mempertahankan hidup dan kehidupan untuk bagaimana merespon kebutuhan dan permasalahan yang berkembang di masyarakat. Kita sadar betul bahwa, sejatinya di dalam konteks pembangunan sosial, tentunya akan selalu bersentuhan dengan kebijakan sosial yang di dalamnya terdapat beberapa hal hal pokok misalnya berupa perangkat, mekanisme maupun sejumlah sistem yang pada prinsipnya mengarahkan dan menterjemahkan tujuan tujuan pembangunan itu sendiri. Dalam telaah pembangunan jaminan sosial ke depan, agar berkelanjutan tentu menjelaskan bahwa ada seperangkat fungsi kebijakan, yang di dalamnya memberikan kerangka ataupun rumusan rumusan, yang diwujudnyatakan pada program pelayanan sosial di dalam mendobrak dan memulihkan langkah mencapai tujuan pembangunan.

Di lain sisi, keberhasilan pembangunan tidak selamanya menegasikan ruang formal semata, akan tetapi jauh dari itu, pembangunan juga memerlukan perubahan perubahan dari semua elemen sosial di Republik ini, misalnya kesadaran bergotong-royong mensukseskan program jaminan sosial bidang kesehatan, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang di dalamnya mencakup manfaat untuk seluruh sturktur dan lapisan masyarakat. Kita tahu betul bahwa keberadaan pembangunan di Indonesia tidak serta merta hadir begitu saja, hal ini tentunya menegaskan kepada kita bahwa pembangunan harus dipandang sebagai proses multidimensional, yang melibatkan keberadaan suprastruktur politik maupun infrastruktur politik di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.


*Penulis adalah Direktur Eksekutif Center of Social Security Studies (CSSS), Kandidat Doktor Ilmu Sosial Fisip Undip

Hendri Zainuddin, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Selatan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here