Palembang, Detiksumsel.com -- Memasuki tahun politik menuju Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 menjadi pesta demokrasi lima tahunan.
Dimana ketika Pemilu tiba yang menjadi pesta demokrasi tersebut seringkali diwarnai dengan berbagai polemik.
Namun kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) yang telah berlangsung selama ini di Indonesia tak pernah luput dari kecurangan.
Hal ini pun mengundang perhatian berbagai pihak, salah satunya Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
Mahfud MD sendiri pun mengakui bahwa Pemilu yang seharusnya menjadi pesta demokrasi lima tahunan tersebut selalu diwarnai dengan kecurangan dari berbagai sisi.
Dilansir dari laman Harianhaluan, Mahfud MD menegaskan bahwa peran sebagai wakil pemerintah hendaknya tidak berhenti sebatas pengakuan saja, tetapi juga harus ditimpali dengan langkah serius untuk menindak tegas kecurangan dalam Pemilu.
Pernyataan tersebut menjadi refleksi bagi segenap elemen bangsa ini agar mewaspadai adanya potensi kecurangan yang sama pada Pemilu yang akan datang, terutama Pemilu 2024.
Menurutnya sudah menjadi rahasia publik bahwa negara dengan seluruh cabang dan kekuatan yang dimilikinya justru berpotensi melakukan kecurangan.
Namun kecurangan tersebut tidak bisa dianggap remeh karena kecurangan yang dilakukan bersifat masif, sistematis bahkan terstruktur.
Bentuknya pun beragam seperti intervensi atau penyelewengan kewenangan.
Kendati demikian, Mahfud MD berkesimpulan bahwa peran wakil pemerintah harus dibarengi dengan langkah konkrit untuk mencegah praktik curang dan culas pada Pemilu mendatang
