Beranda Refleksi Menyibak Labirin Sengketa Aset Antara Kabupaten Musi Rawas dan Kota Lubuk Linggau

Menyibak Labirin Sengketa Aset Antara Kabupaten Musi Rawas dan Kota Lubuk Linggau

Tanggal : Pukul :
1563
0
Oleh: Efran Heryadi  (Tokoh Pemuda Kabupaten Musi Rawas)
Oleh: Efran Heryadi  (Tokoh Pemuda Kabupaten Musi Rawas)

Pasca runtuhnya rezim orde baru, muncul kebijakan desentralisasi politik di Indonesia, yang dimulai sejak dikeluarkannya Undang-undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, meskipun di satu sisi diyakini akan membawa perbaikan pada kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan demokratisasi dan partisipasi masyarakat namun di sisi lain berdampak pada berbagai permasalahan baru yang muncul.


Dalam pasal 33 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan pemekaran daerah berupa pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten/ kota untuk menjadi dua atau lebih daerah baru. Pemekaran daerah harus didasari pada 2 (dua) persyaratan, yaitu persyaratan dasar dan persyaratan administratif.

Dengan persyaratan tersebut, diharapkan agar daerah yang baru dibentuk dapat tumbuh dan berkembang serta mampu menyelenggarakan otonomi daerah dalam rangka mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik, tata kelola
pemerintahan, daya saing nasional dan daya saing daerah serta memelihara keunikan adat istiadat, tradisi dan budaya daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mengutip pendapat Prof. Amzulian Rifai, SH.LLM.Ph.D dalam salah satu “master piece-nya” yang berjudul Sengketa Akibat Pemekaran Daerah, menyebutkan bahwa sengketa di era otonomi daerah juga sebagai akibat terjadinya pemekaran wilayah.

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa pemekaran wilayah membawa efek domino yang rentan menimbulkan sengketa. Salah satu sengketa yang terjadi akibat pemekaran wilayah adalah sengketa asset. Persoalan asset seringkali muncul manakala kota yang baru terbentuk berlokasi diwilayah ibukota kabupaten induk (kedua daerah berhimpitan).

Salah satu daerah otonom baru yang mengalami sengketa aset dengan daerah induk adalah Kota Lubuk Linggau. Kota Lubuklinggau merupakan hasil pemekaran Kabupaten Musi Rawas, (Dahulu Daerah Tingkat IIberstatus Kota Madya) adalah suatu kota setingkat kabupaten paling barat wilayah provinsi Sumatera Selatan yang terletak pada posisi antara 102 º 40′ 0” – 103 º 0′ 0” bujur timur dan 3 º 4′ 10” – 3 º 22′ 30” lintang selatan berbatasan langsung dengan kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Status “kota” untuk Lubuklinggau diberikan melalui UU No. 7 Tahun 2001 dan diresmikan pada 17 Agustus 2001.

Polemik terkait sengketa aset daerah antara Kota Lubuk Linggau dengan Kabupaten Musi Rawas belakangan ini kembali memanas dan memasuki babak baru.  Hal ini dipicu oleh pernyataan Walikota Lubuklinggau saat memberikan kata sambutan saat acara pembukaan Musrenbang RPJMD tingkat Kota Lubuklinggau, Jumat (23/11) di gedung Kesenian Kelurahan Kayuara.
Dalam catatan penulis yang dirangkum  dari beberapa media online, adapun transkrip pidato Walikota Lubuk Linggau sebagai berikut:

(“Kebetulan pada kegiatan Musrenbang kota 2018-2023 ada perwakilan dari Bappeda Kab.  Musi Rawas. Tolong sampaikan jika tidak ada “win-win solution” atas masalah aset ini jangan salahkan Pemkot kalau bangunan tersebut kita pasang plang segel.

Saat ini ada beberapa aset yang belum ada penyelesaian yakni gedung eks perkantoran Pemkab Musi Rawas yang sekarang ditempati UNMURA, GOR Megang di jalan Lintas Sumatera dan RSUD Sobirin. Tindakan tegas akan dilakukan Pemkot Lubuklinggau jika masalah aset tak kunjung selesai. Pemkot akan melayangkan surat kepada KPK untuk mengangkat kasus ini. Sebab dengan tidak adanya penyelesain aset akan mengakibatkan kerugian negara yang cukup besar.”).

Gayung pun bersambut, berdasarkan fakta yang penulis temukan, pernyataan ini viral diperbincangkan dan diperdebatkan oleh masyarakat luas di lini masa. Efeknya justru menimbulkan gejolak dan membelah publik menjadi dua kubu,  yakni yang pro dan kontra.

Kubu yang pro terhadap pernyataan Wali Kota Lubuk Linggau berpedoman pada Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah menyatakan pada daerah yang baru terbentuk, maka aset/ barang milik daerah atau yang dikuasai dan atau yang dimanfaatkan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/ kota induk yang lokasinya berada dalam wilayah daerah yang baru dibentuk, wajib diserahkan dan menjadi milik daerah yang baru dibentuk begitupun dengan hutang piutang.

Pelaksanaan penyerahan ini dilakukan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peresmian provinsi/ kabupaten/ kota yang baru dan dalam hal aset daerah kabupaten induk yang bergerak dan tidak bergerak serta utang piutang yang akan diserahkan kepada kota yang baru dibentuk yang cakupan wilayahnya merupakan ibukota kabupaten, penyerahan dapat dilakukan secara bertahap dan paling lama 5 (lima)
tahun sejak ditetapkannya ibukota kabupaten induk yang baru. Hal ini diperparah dengan adanya statemen dari beberapa elemen masyarakat yang mendukung upaya penyegelan terhadap aset yang disengketakan. Bahkan, adanya ancaman untuk melaporkan hal ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sementara kubu yang kontra menganggap persoalan  penyerahan aset tidak sesederhana itu.  Sebagai Kabupaten induk yang justru harus pindah dari ibukota sebagai konsekuensi dari lahirnya DOB Kota Lubuk Linggau, Pemkab Musi Rawas membutuhkan dana yang tidak sedikit guna membangun ibukota kabupaten di Muara Beliti. Apalagi jika melihat objek aset yang disengketakan yang merupakan penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD)  serta merupakan fasilitas umum yang unsur kebermanfaatannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Musi Rawas,  bahkan bagi masyarakat Kota Lubuk Linggau sendiri dan daerah tetangga.  Laiknya sebuah perdebatan,  pihak yang kontra juga menyoroti banyaknya aset milik kota Lubuk Linggau yang terbengkalai.

Hemat penulis, sengketa aset ini harus diselesaikan dengan segera. Jika tidak, dikhawatirkan akan mendatangkan konflik horizontal antara kedua belah pihak.   Ketimbang melontarkan pernyataan kontroversial, mengedepankan ego etnis,  dan bersiasat untuk memperoleh keuntungan pribadi, baik kepala daerah maupun  pendukung,  yang justru akan menjadi bahan bakar pemicu konflik, alangkah baiknya jika mengeluarkan statemen yang menyejukkan suasana serta membuka ruang diskusi guna mendinginkan suasana dan mencari formula “win-win solution” untuk menyelesaikan permasalahan sengketa aset.

Catatan penulis, dalam konteks sengketa aset antara Kabupaten Musi Rawas dan Kota Lubuk Linggau  ini ada kemiripan dengan apa yang terjadi antara Kabupaten Tasik Malaya selaku pemerintah induk dan Kota Tasik Malaya sebagai daerah hasil pemekaran. Dengan dibentuknya pansus DPRD dan di mediasi oleh Gubernur Jawa Barat,  Hasilnya terjadi penyelesaian sengketa yang sama-sama menguntungkan. Dimana ada kesepakatan untuk membagi aset antar kedua daerah.

Pada akhirnya,  penulis dan kita semua yakin bahwa baik Wali Kota Lubuk Linggau maupun Bupati Musi Rawas adalah pemimpin yang bijaksana dan memiliki niat luhur untuk membangun daerahnya masing-masing. Cita-cita pemerintah Kota Lubuk Linggau yang sedang bersolek membangun kota yang maju dan pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang giat membangun guna terlepas dari status daerah tertinggal dapat tercapai.  Lebih membanggakan, daripada larut dalam labirin konflik yang tak berujung, alangkah baiknya,  jika terjalin kerjasama yang harmonis dengan dasar simbiosis mutualisme untuk kesejahteraan masyarakat di kedua daerah. Tentu dengan membuka ruang seluas-luasnya untuk partisipasi masyarakat. Aamiin… Aamiin Ya Allah.


*Penulis adalah tokoh pemuda Musi Rawas

Hendri Zainuddin, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Selatan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here