Beranda Refleksi Meningkatkan Kenyamanan Konsumen Online

Meningkatkan Kenyamanan Konsumen Online

Tanggal : Pukul :
189
0
Oleh: Rini Tri Hadiyati, S.ST, M.Si
Oleh: Rini Tri Hadiyati, S.ST, M.Si

Hari belanja online nasional (harbolnas) menjadi hari penting baru yang kita tunggu-tunggu. Kegiatan berbelanja secara online telah menjadi gaya hidup generasi milenial saat ini. Namun sayangnya sebagai konsumen, kita cenderung melakukan transaksi jual beli tanpa mengetahui hak dan kewajiban konsumen. Perlindungan konsumen awal mulanya diatur dalam UU No.8 Tahun 1999, yang diberlakukan efektif pada 21 April Tahun 2000. Bahkan kemudian, melalui Kepres No.13 tahun 2012 tanggal 20 April pun ditetapkan sebagai Hari Konsumen Nasional. Tujuannya adalah untuk mencerdaskan konsumen Indonesia dan meningkatkan etika berusaha bagi para pelaku usaha.


Semenjak kehadiran perdagangan secara online (e-commerce), media jual beli dan transaksi semakin cepat, mudah dan murah. Bagi perekonomian, e-commerce juga memiliki andil untuk meningkatkan Produk Domestik Bruto/Produk Domestik Regional Bruto (PDB/PDRB) di kategori perdagangan. Peningkatan penjualan secara otomatis meningkatkan output di kategori lainnya. Kenaikan permintaan (penjualan) menyebabkan peningkatan produksi. Proses selanjutnya juga berdampak pada peningkatan logistik, komunikasi, jasa asuransi dan sebagainya. Efek multiplier ini akan meningkatkan PDB/PDRB secara total.

E-commerce menawarkan kemanjaan luar biasa untuk konsumen karena seluruh proses jual beli hingga transaksi dapat dilakukan hanya dengan bermodalkan smartphone. Proses tersebut juga dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja, selama smartphone terhubung dengan jaringan internet. Kemajuan teknologi dalam aplikasi jual beli sangat sesuai dengan tipikal konsumen jaman now yang menyukai segala sesuatu yang serba instan dan praktis. Namun disamping semua kelebihan tersebut, e-commerce juga masih menemui banyak kekurangan akibat terbatasnya informasi dan interaksi diantara penjual dan pembeli. Umumnya konsumen dalam e-commerce menjadi pihak yang lebih lemah dibandingkan dengan penjual. Contohnya saja, konsumen e-commerce kurang leluasa untuk mendapatkan keterangan rinci terkait spesifikasi produk yang dijual dan cenderung tidak memiliki kekuatan tawar terhadap harga produk. Kekhawatiran akan keamanan data juga masih menjadi persoalan yang meresahkan konsumen kebanyakan.

Baca Juga :   Personil Polairud Lumpuhkan Gerombolan Penghadang Logistik Pemilu di Wilayah Perairan

Bercermin dari pengalaman tahun sebelumnya, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mencatat konsumen paling banyak mengeluhkan pengalaman saat bertransaksi belanja online. Dari 642 pengaduan yang diterima YLKI sepanjang Januari hingga November 2017, sebanyak 101 keluhan atau 16% terkait belanja online. Jumlah keluhan terkait belanja online meningkat dua kali lipat dibandingkan dengan keluhan sepanjang 2016 yang hanya sebesar 8%, menggeser keluhan konsumen terkait perbankan yang berada di urutan pertama kala itu. Keluhan terhadap perbankan hanya sebesar 13% pada 2017. Berdasarkan data YLKI, konsumen kerap mengeluhkan lambatnya respon komplain (44%), belum diterimanya barang (36%), sistem merugikan (20%), tidak diberikannya refund (17%), dugaan penipuan (11%), barang yang dibeli tidak sesuai (9%), dugaan kejahatan siber (8%). Adapula keluhan mengenai cacat produk (6%), pelayanan (2%), harga (1%), informasi (1%), dan terlambatnya penerimaan barang (1%).

Peningkatan keluhan konsumen biasanya terjadi pada saat harbolnas. Seperti pada saat harbolnas tahun lalu, tingkat keluhan konsumen sebesar 46%, meningkat sangat signifikan
dibandingkan dengan tingkat keluhan pada 2016 yang hanya sebesar 6%. Peningkatan keluhan konsumen ini sejalan dengan peningkatan jumlah pedagang dan konsumen e-commerce yang membludak pada saat Harbolnas.

Pemerintah sebetulnya telah menerbitkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016. Keamanan data konsumen telah diatur dalam pasal 26 ayat (1) yang menyebutkan bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Dengan adanya pasal ini setidaknya menjadi sebuah jaminan bagi konsumen akan keamanan data pribadi yang mereka berikan. Meskipun pengaksesan dan penyalahgunaan data konsumen masih kerap terjadi akibat sistem keamanan elektronik pada toko-toko online yang belum andal dan memadai.

Pihak-pihak yang melakukan penyadapan data konsumen dan penipuan juga diatur dalam pasal 43 ayat (6), yang berbunyi, “Penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.” Dengan keluarnya UU Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE setidaknya dapat menjadi payung hukum bagi konsumen untuk bisa melakukan jual beli dan transaksi dengan lebih nyaman.

Baca Juga :   Jasad Sera Ditemukan 300 Meter dari Lokasi Tempatnya Tenggelam

Kesadaran akan hak-hak konsumen selayaknya memang lahir dari konsumen itu sendiri sebagai pihak yang berpotensi dirugikan. Namun, kebanyakan konsumen e-commerce terlalu permisif terhadap berbagai tindakan yang merugikan diri mereka dengan dalih bahwa harga produk yang mereka beli tidaklah seberapa. Sikap yang terlalu permisif ini tentu bisa membuat konsumen menjadi sasaran eksploitasi pelaku usaha “nakal”. Adanya jeratan hukum untuk pihak- pihak yang telah menyalahgunakan data konsumen atau melakukan penipuan juga kemungkinan tidak dimanfaatkan konsumen secara optimal, mengingat adanya paradigma bahwa pelaporan kepada aparat penegak hukum membutuhkan biaya dan proses yang cukup memakan waktu, tidak sebanding dengan kerugian yang diderita konsumen.

Konsumsi rumah tangga sebagai penyumbang terbesar terhadap perekonomian selayaknya memang terus dijaga pertumbuhannya. Salah satunya dengan meningkatkan pertumbuhan e-commerce. Peningkatan e-commerce tentu menuntut adanya perbaikan yang terus menerus terhadap segala kekurangan sistem, baik dalam interaksi antara penjual dan pembeli, keamanan data maupun keamanan dalam bertransaksi. Transaksi secara elektronik yang sarat akan kemudahan, selayaknya sejalan dengan proses pelaporan terhadap tindakan penipuan yang juga sarat akan kemudahan. Pelaporan penipuan secara online tentu diharapkan dapat dilaporkan secara online pula. Dengan sistem pelaporan yang lebih praktis kemungkinan akan banyak konsumen yang menjadi lebih perduli terhadap hak-hak mereka. Diharapkan dengan tumbuhnya kesadaran konsumen dapat berdampak pula terhadap berkurangnya tingkat kriminalitas dalam interaksi dan transaksi berbasis online.


Penulis : Rini Tri Hadiyati, S.ST, M.Si (Statistisi Ahli Muda)

Hendri Zainuddin, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Selatan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here