Beranda Refleksi Menilik Potensi Konflik Pilkada

Menilik Potensi Konflik Pilkada

Tanggal : Pukul :
380
0
Menilik Potensi Konflik Pilkada - Fatkurohman
Menilik Potensi Konflik Pilkada - Fatkurohman

PEMILIHAN Kepala Daerah (Pilkada) Sumatera Selatan diikuti oleh 9 Kabupaten/Kota dan Gubernur Sumatera Selatan yang akan berlangsung serentak 27 Juni 2018. Daerah tersebut yakni Kota Palembang,  Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kota Prabumulih, Kabupaten Muara Enim,  Lahat, Empatlawang, Kota Pagaralam, Kabupaten Banyuasin dan Pilgub Sumatera Selatan.

Pesta Demokrasi ini jika tidak diantisipasi dengan baik bisa menimbulkan persoalan konflik ditengah masyarakat. Potensi konflik tersebut terlihat jelas didepan mata kita dan pihak kepolisian telah menempatkan Sumatera Selatan peringkat ke-12 salah satu daerah rawan konflik jelang berlangsungnya Pilkada Setentak tersebut.

Kapolda Sumsel Irjen Pol Zulkarnain menyebut Kabupaten Empat Lawang dan Kota Pagar Alam sebagai contoh daerah rawan konflik Pilkada. Namun demikian daerah lain seperti Kota Palembang juga punya potensi sama jika tidak diantisipasi.r

Polda Sumatera Selatan telah menggelar Fokus Group Discussion (FGD) bersama Forkompinda Sumatera Selatan dengan tema Tabayyun Pilkada Santun, Rabu (28/3/2018) yang dihadiri Kapolda Sumsel Irjen Pol Zulkarnain, Panglima Kodam II Sriwijaya Mayjend AM Putranto, KPU Sumatera Selatan, Bawaslu Sumatera Selatan, Pemprov Sumatera Selatan, tokoh agama,  tokoh masyarakat, tokoh pemuda,  tokoh adat dan imam masjid dan organisasi mahasiswa.

Tujuan tidak lain menyamakan persepsi untuk mewujudkan pilkada santun dan mencegah konflik ditengah – tengah masyarakat serta mempertahankan Sumatera Selatan sebagai daerah zero konflik. Dengan begitu Sumatera Selatan menjadi daerah yang dinamis serta iklim investasi yang baik sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi terutama menghadapi event akbar Asian Games 2018.

Dalam FGD bersama Polda Sumatera Selatan tersebut terungkap potensi – potensi konflik yang bisa terjadi saat berlangsungnya tahapan pilkada serentak Sumatera Selatan.

Pertama, Tidak profesionalnya penyelenggaran Pilkada. Penyelenggara pilkada yakni KPU dan Bawaslu diseluruh jajaran bisa menjadi pemicu konflik pilkada jika tidak netral dan tidak profesional dalam menjalankan proses pesta demokrasi.

Diharapkan para penyelenggara untuk bersifat netral, profesional serta menjunjung kode etik. Misalkan pengawas pemilu tentunya kita berharap harus bekerja maksimal melakukan pengawasan tidak tebang pilih pengawasan sehingga benar – benar menjadi lembaga pengawas bukan justru menjadi lembaga yang diawasi.

Baca Juga :   Ketegangan di Meja Uji Kompetensi Wartawan

Kedua, tidak netralnya Aparatur Sipil Negara (ASN). Keperbihakan ASN terhadap kandidat tertentu bisa menimbulkan potensi konflik apalagi jika dilakukan dengan istilah TSM terstruktur, sistematik dan masif. Secara aturan ASN telah dilarang untuk politik praktis bahkan berbagai aturan adanya sanksi tegas.

Ketiga, Ketidaknetralan Aparat Keamanan. Aparat keamanan dalam hal ini kepolisian sebagai ujung tombak pengamanan berlangsungnya tahapan pilkada juga dituntut netral tidak memihak salah satu kandidat. Jika hal ini terjadi potensi konflik bisa terbuka ditengah-tengah masyarakat.

Keempat, Daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah. DPT bermasalah ini bisa menjadi potensi konflik terutama lahirnya sengketa pilkada. Pilkada Sumatera Selatan berdasarkan data KPU Sumsel ada sekitar 5,7 juta pemilih. Dari jumlah tersebut sekitar 400 ribuan tidak memiliki e-ktp sebagai syarat pemilihan zaman now.

Jika hal ini tidak diantisipasi bisa menimbulkan potensi konflik berlarut – larut. Persoalan DPT ini sebetulnya bukanlah hanya persoalan KPU tetapi juga menuntut kepedulian kandidat, kepedulian parpol dan kita sebagai pemilih juga perlu peduli untuk memastikan telah menjadi pemilih yang berdaulat.

Kelima, Sengketa Perbatasan. Sengketa perbatasan wilayah antar daerah menjadi persoalan potensi konflik pilkada apalagi jika daerah tersebut sama-sama menyelenggarakan pilkada. Misalkan saja Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin sengketa wilayah Tegal Binangun jadi persoalan.

Daerah tersebut secara aturan sampai saat ini masuk wilayah Banyuasin namun penduduknya banyak yang ber KTP Kota Palembang.

Potensi konfliknya secara wilayah masuk ranah Pilkada Banyuasin namun secara DPT masuk Pilkada Kota Palembang. Dari persoalan tersebut perlu ada kepastian status jangan sampai hal ini berlarut – larut.

Kita patut bersyukur dari FGD Polda Sumsel terungkap dan akan segera ditindaklanjuti penyelesaian dari para pemangku kepentingan. Namun bagaimana dengan daerah lain yang masih terdapat sengketa wilayah ini juga harus diantisipasi dari para pemangku kepentingan.

Keenam,  Informasi Hoaks dan ujaran Kebencian. Hoaks atau berita fitnah serta ujaran kebencian belakangan marak di media sosial bahkan Masyarakat Telematika Indonesia menyebut 91,8 persen Hoaks bersumber dari media sosial. Dari jumlah tersebut 92,40 persennya persoalan hoaks terkait isu pilkada dan pemerintahan.

Baca Juga :   Memotret Pilkada Palembang

Sumber hoaks teridentifikasi berasal dari web 34,9 persen, televisi 8,7 persen dan radio 1,2 persen. Tujuan hoaks ini untuk mempengaruhi publik dengan berita bohong fitnah dan lain sebagainya.

Sementara Sumatera Selatan berdasarkan data dari Index Politika 2017 data pengguna sosial media di Sumatera Selatan antara 22 – 25 persen dari pemilih. Mayoritas tersebar diperkotaan dan terbesar di Kota Palembang.

Dengan persoalan tersebut masyarakat diminta waspada serta jangan mudah menyebarkan informasi yang belum jelas sumber beritanya.

Kita harus cerdas bisa melakukan cek dan ricek informasi dan tentunya lebih baik menyebarkan informasi yang positif dan inspiratif dari pada konten negatif namun diragukan sumbernya yang akhirnya menimbulkan sumber konflik.

Ketujuh, Politik Uang. Politik uang atau money politic menjadi ancaman serius potensi konflik pilkada. Karena dengan politik uang yang tadinya pilihan masyarakat lebih rasional dan bernurani bisa berubah lantaran persoalan ini.

Namun politik uang tidak hanya terjadi dilevel pemilih, dilevel penyelenggarapun perlu diwaspadai. Disini semua pihak terutama pengawas pemilu untuk bekerja keras mencegah praktik politik uang.

Khusus antisipasi politik uang dilevel penyelenggara pemilu tidak salahnya jika KPK RI ikut mengawasi dan memantau agar tidak terjadi pratik politik uang. Jika perlu dan tidak salahnya juga dilakukan tindakan seperti halnya apa yang dilakukan KPK terhadap para kandidat yang melakukan praktik korupsi dan suap untuk menyiapkan dana pilkada.

Sebagai penutup potensi konflik ini bisa diantisipasi jika semua pihak menjunjung tinggi profesionalisme dan etika. Menjaga intergritas dalam menjalankan tugas serta tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan.

Mulai dari penyelenggara Pilkada, kandidat, aparat keamanan, ASN, para tokoh serta sebagai pemilih sama – sama menjaga nurani dan integritasnya.

Pilkada yang berintegritas dan berkualitas terjadi karena penyelenggara, kandidat, aparat keamanan,  ASN, para tokoh serta pemilih juga berintegritas dan berkualitas. Mari kita sukseskan Pilkada Serentak Sumatera Selatan.

Penulis adalah analis sosial politik RCI/Pengurus IKA FISIP Unsri.

Hendri Zainuddin, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Selatan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here