Pemerintah Sumatera Selatan
Pemerintah Musi Banyuasin
Beranda Refleksi Mengepak Sayap Cendrawasih : Membangun Papua Mengejar Cita-Cita

Mengepak Sayap Cendrawasih : Membangun Papua Mengejar Cita-Cita

Tanggal : Pukul :
565
0
Mengepak Sayap Cendrawasih : Membangun Papua Mengejar Cita-Cita
Oleh : Dr. Ardiyan Saptawan, MSi

Burung Cendrawasih adalah salah satu burung terindah didunia. Warnanya yang beragam dan saling mendukung satu sama lain membuat suatu tatanan seni yang indah pada bulu Durung Cenderawasih. Senada dengan kenyataan tersebut adalah Papua, tempat Burung Cenderawasih tersebut banyak bermukim, sehingga burung ini menjadi icon Provinsi Papua.


Papua adalah provinsi terluas Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Papua atau bagian paling timur wilayah Papua milik Indonesia. Di bagian sebelah timurnya adalah Negara Papua Nugini. Provinsi Papua sebelumnya bernama Irian Jaya yang mencakup seluruh wilayah Pulau Papua Bagian barat. Sejak tahun 2003, Provinsi Papua dibagi menjadi dua provinsi. Bagian timur tetap memakai nama Papua sedangkan bagian baratnya diberi nama Papua Barat Provinsi Papua memiliki luas 316.553,07 km2 dan merupakan provinsi terbesar di Indonesia.

Potensi ekonomi di papua sangatlah tinggi, Kekayaan alam papua begitu kaya dan itu semua belum digali. Provinsi Papua memiliki luas area sekitar 421.981 kilometer persegi dengan jumlah populasi penduduk hanya sekitar 2,3 juta. Lebih dari 71% wilayah Papua merupakan hamparan hutan hujan tropis yang sulit ditembus karena terdiri atas lembah-lembah yang curam dan pegunungan tinggi, dan sebagian dari pegunungan tersebut diliputi oleh salju. Tidak kalah dengan hal tersebut, Provinsi Papua Barat juga memiliki potensi yang luar biasa, baik itu pertanian, pertambangan, hasil hutan maupun pariwisata, mulai dari mutiara dan rumput laut, industri tradisional tenun ikat (kain Timor), sirup pala harum, dan potensi wisata alam seperti Taman Nasional Teluk Cenderawasih,yang membentang dari timur Semenanjung Kwatisore sampai utara Pulau Rumberpon dengan panjang garis pantai 500 km dengan 80.000 ha kawasan terumbu karang dan 12.400 ha lautan.

Pembangunan merupakan proses perubahan yang dilakukan secara berkesinambungan menuju ke arah yang lebih baik melalui serangkaian usaha dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa yang terencana. Artinya, pembangunan adalah suatu proses dinamis yang diatur melalui kebijakan Pemerintah yang memberi peluang terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan ideologi negara. Saling dukung antara Pemerintah, pihak swasta, dan pemerintah merupakan hal mutlak yang harus berlangsung secara sinergik. Dengan demikian cita-cita dapat disusun dalam tahapan realistik yang bisa menampung aspirasi secara harmonis dan saling melengkapi selaras dengan  kemampuan anggaran.

Sejak kemerdekaan, pembangunan di Papua sudah dimulai seiring dengan pembangunan di wilayah-wilayah lain di Indonesia. Potensi kekayaan alam yang melimpah di Papua, secara bisnis sangat menjanjikan bagi investor karena potensi keuntungan yang sangat besar. Namun upaya pembangunan tersebut tidaklah selancar air terjun yang turun tanpa halangan. Banyak tantangan dan rintangannya. Keadaan politik yang dinamis dan keadaan geografis di Provinsi Papua yang heterogen dengan dan berbukit sehingga daerah tersebut menjadi sulit dijangkau, maka kecepatan pembangunan menjadi terhambat ditambah rumitnya pembagian dana pembangunan untuk Negara yang memiliki wilayah luas, sehingga potensi tersebut banyak yang belum terjamah. Selain itu di sudut lain, pengusaha yang akan melakukan investasi memerlukan  adanya infrastruktur atau sarana dan prasarana yang memadai seperti  jalan, jembatan, pelabuhan/dermaga, bandar udara dan sebagainya serta jaminan keamanan. Hal ini mengingat luas wilayah dan letak geografis daerah Papua yang terdiri dari pegunungan dan juga lautan, sehingga dibutuhkan sarana dan prasana tersebut untuk menghubungkan satu daerah dengan daerah yang lain, serta untuk menjual hasil eksploitasi sumber daya alam tersebut ke wilayah lain bahkan ke negara lain.

Baca Juga :   Tantangan Pers sebagai Pilar Demokrasi

Pembangunan daerah tertinggal merupakan salah satu program utama yang telah dituangkan Presiden Joko Widodo dalam Nawa Cita. Salah satu proyek yang menjadi primadona adalah pembangunan jalan Trans Papua yang telah dimulai sejak Era Habibie dan dilanjutkan SBY dipercepat pada Pemerintahan Presiden Jokowi. Pembangunan infrastruktur transportasi di Papua adalah alat utama masyarakat Papua dalam memobilisasi energi pembangunan, selain untuk mengurangi biaya tinggi juga menumbuhkan perekonomian masyarakat setempat dan sekitarnya di sepanjang jalan Trans Papua-Papua Barat. Sarana dan prasarana transportasi tersebut juga dipergunakan sebagai instrumen penunjang BBM satu harga, sembako murah, material harga murah, dan mempermudah akses warga dalam bergerak, serta menjalin hubungan dengan para investor. Pembangunan transportasi tersebut merupakan langkah nyata pemerintah dalam memperkuat laju peningkatan ekonomi melalui daerah pinggiran dengan mewujudkan pemerataan dan keadilan pembangunan. Karena itu Di sektor perhubungan udara telah dibangun dan dikembangkan 10 bandara yaitu masing-masing 6 Bandara di Provinsi Papua yaitu Bandara Ewer, Bandara Kepi, Bandara Ilaga, Bandara Oksibil, Bandara Nabire Baru dan Bandara Mopah. Sementara 4 Bandara di Provinsi Papua Barat yaitu Bandara Rendani Manokwari, Bandara Waisai Raja Ampat, Bandara Wasior Baru, dan Bandara Baru Siboru Fak-fak. Untuk menunjang pasokan energiya, Pemerintah telah meluncurkan Program Indonesia Terang (PIT) berupa 6 infrastruktur kelistrikan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yaitu pembangkit Listrik Tenaga Air Orya Genyem 2 x 10 MW, Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro Prafi 2 x 1, 25 MW, Saluran Udara Tegangan Tinggi 70 kilo Volt Genyem–Waena–Jayapura sepanjang 174,6 kilo meter sirkit, Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 70 kilo Volt Holtekamp-Jayapura sepanjang 43,4 kilo meter sirkit, Gardu Induk Wamena–Sentani 20 Mega Volt Ampere dan Gardu Induk Jayapura 20 Mega Volt Ampere. Pembangunan sarana dan prasarana ini sangat signifikan berperan meningkatkan kecepatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Gencarnya pembangunan di segenap pondasi pertumbuhan ekonomi ini memiliki varian yang dinamis dalam mendorong terciptanya kreatifitas masyarakat yang muncul dari nilai-nilai struktur budaya dan sosial sehingga pembangunan fisik merangsang pengembangan hubungan-hubungan dan peranan-peranan modernisasi kehidupan.  Hal ini dikarenakan  infrastruktur merupakan wujud dari modal publik (public capital) yang di bentuk dari investasi yang dilakukan pemerintah.

Baca Juga :   Belenggu Hiperealitas Kekuasaan Terhadap Demokrasi

Hal yang wajar bahwa dalam pilihan kebijakan ada pendapat yang berbeda mengenai tata cara pembangunan yang ajeg bagi Papua dan Papua Barat, namun secara faktual menunjukkan bahwa apa yang dilakukan dan dipilih Pemerintah untuk pembangunan di Papua dan Papua Barat adalah yang terbaik dalam kondisi saat ini. Percepatan pembangunan yang dilakukan dalam masa pemerintahan Jokowi merupakan tindakan terobosan yang efektif dan profesional. Hal ini terlihat dengan semakin menurunnya angka kemiskinan di Papua dan Papua Barat. Pada tahun 2012 kemiskinan di Provinsi Papua sebanyak 30,66 %  menurun menjadi 27,74 % pada tahun 2018 dan di Provinsi Papua barat dari 27, 04 % pada tahun 2012  menjadi 23,01 % pada tahun 2018.

Kesadaran masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik dan nyaman sangat mendukung kesuksesan pembangunan infrastruktur di Papua dan Papua Barat. Kehidupan berbangsa dan bernegara memerlukan kekompakan bersama antara masyakat dan Pemerintah. Pilihan keputusan adalah pertemuan antara pertimbangan faktor utama (fokus) dengan factor lingkungan yang mengitari. Pilihan keputusan pembangunan harus profesional berpijak pada nilai-nilai moral kenegaraan dan tanggung jawab sosial kebangsaaan. Sebagai bangsa yang memegang teguh dasar negara Pancasila tentu tanggung jawab kebangsaan haruslah kita tegakkan di atas kepentingan individu dan golongan. Perbedaan persepsi dan pilihan dalam keputusan merupakan anugerah Tuhan Yang maha Esa (sila ke 1 Pancasila) sehingga perbedaan harus disikapi dengan kehornatan terhadap kemanusiaan yang adil dan beradab (Sila ke 2). Karena itu cara mulia untuk menyelesaikan perbedaan atas pilihan pembangunan dengan menjunjung tinggi persatuan Indonesia di atas kepentingan kelompok dan golongan (sila ke 3) melalui musyawarah dan mufakat melalui aturan kenegaraaan (sila ke 4), sehingga kejayaan Bangsa dan Negara Indonesia sebagai cita-cita bangsa bermakna keadilan social bagi seluruh Rakyat Indonesia (sila ke 5). Jaya Papua, Jaya Indonesia.


Penulis: Dr. Ardiyan Saptawan, MSi, Lektor Kepala (Associate Professor) pada FISIP Universitas Sriwijaya dan Sekretaris LP3MP Unsri

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here