Pemerintah Sumatera Selatan
Beranda Refleksi Menebak Arah Pilkada ditengah kondisi Pandemi Covid-19

Menebak Arah Pilkada ditengah kondisi Pandemi Covid-19

Tanggal : Pukul :
1021
0
Menebak Arah Pilkada ditengah kondisi Pandemi Covid-19
Oleh: Abrar Amir, M.AP

Corona Virus Disease 2019 atau yang sering disebut dengan Covid-19, sebagaimana yang dijelaskan oleh organisasi kesehatan sedunia, WHO (World Health Organization) adalah Virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Penyebaran virus Corona inilah yang sangat dikhawatirkan dan bahkan ditakuti oleh semua negara, betapa tidak hingga kini virus Corona menyebar dengan sangat cepat hingga ke 213 (dua ratus tiga belas) negara di seluruh belahan dunia dan memakan korban meninggal dunia sebanyak 123.126 (seratus dua puluh tiga ribu seratus dua puluh enam) jiwa. Di negara kita, Indonesia, hingga kini penyebaran virus Corona memakan korban meninggal dunia mencapai 416 Jiwa dengan jumlah kasus poistif terkena infeksi mecapai 5.136 (lima ribu seratus tiga puluh enam) orang dan pasien yang sembuh sebanyak 446 (empat ratus empat puluh enam) orang. Dampak dari virus Corona ini berakibat langsung disegala sendi-sendi kehidupan mulai dari sendi kemanusiaan, kesehatan, perekonomian, investasi, agama, politik, sosial, budaya hingga ke sektor pariwisata.


Akibat pandemi Covid-19 tersebut, tidak terkecuali dengan rencana penyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota atau secara umum dikenal dengam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 yang juga akan berimbas dan akan mengalami penundaan tahapan demi tahapan Pilkada,  seyogyanya perhelatan politik daerah tersebut akan dilaksanakan tanggal 23 September 2020 sebagaimana telah diagendakan secara nasional temaktub didalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Dasar hokum dimungkinkannya penundaan Pilkada Serentak 2020 adalah adanya penetapkan status eadaan tertentu darurat nencana wabah penyakit akibat virus Corona di Indonesia melalui Keputusan Kepala BNPB No. 13.A Tahun 2020, selain itu juga yang menjadi dasar hukumnya adalah terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 31 Maret 2020 dan yang terakhir dengan keluarnya Keputusan Presiden (Keppres) nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional. Dari dasar hokum aturan yang diatas, yang paling rill terjadi adalah pada fakta yang ada dilapangan, ternyata telah terjadi penyebaran virus Corona secara masif di hampir seluruh wilayah Indonesia yang akan melaksanakan Pilkada di 9 (sembilan) Provinsi, 224 (dua ratus sua puluh empat) Kabupaten, dan 37 (tiga puluh tujuh) Kota. Dengan kondisi dan situasi yang tidak pernah terjadi dan tidak biasa terjadi akibat penyebaran Covid-19, langkah cepat pihak legislatif di Senayan sebagai Pembuat UU dan Pengawas UU Pilkada cukup responsif menanggapi situasi yang terjadi. Langkah penundaan Pilkada Serentak 2020 ysng sksn diambil juga sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada Pasal 120 Ayat (1) yang menyatakan “Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan Pemilihan lanjutan”.  Atas dasar norma hukum tentang Pandemi Covid-19 dan ketentuan UU tentang Pilkada, trobosan Komisi II DPR RI bergerak dan melangkah ekstra ditengah kondisi Pandemi Covid-19 patut diapresiasi, DPR bersama Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengambil Kebijakan Konstitusional untuk mengambil kebijakan Penundaan jadwal dan tahapan Pilkada 2020 untuk kepentingan dan keselamatan bersama anak negeri.

Sangat disayangkan, fenomena yang terjadi ternyata KPU mendahului pihak legislatif “mengumbar” Penundaan Pilkada 2020 ke Publik sebelum terlaksananya Rapat Kerja (raker) dan Rapat dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR. Secara Internal, sebelumnya KPU telah mengeluarkan Keputusan KPU No. 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 berisi tentang 1).Menunda pelantikan PPS atau melanjutkan pelantikan PPS jika KPU Kabupaten/Kota telah siap melaksanakannya setelah berkoordinasi dengan pihak berwenang. 2).Menunda pelaksanaan verifikasi syarat dukungan calon perseorangan. 3).Menunda pembentukan PPDP. 4),Menunda pelaksanaan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Sangat disayangkan lankah maju KPU mengambil sikap dalam penundaan tahapan Pilkada 2020 berbau “offside” hal ini dikarenakan KPU mempulikasikan penundaan tahapan Pilkada serentak 2020 dengan cara menyampaikannya ke pihak eksternal diluar Lembaga KPU, dimana seharusnya KPU terlebih dahulu meminta pertimbangan dan keputusan  dari pihak Senayan sebagai mitra kerja sebelum publik mengetahuinya secara luas. Sesuai dengan mekanisme Ketatanegaraan, KPU tidak dapat menjalankan keputusan lembaganya tanpa pesetujuan DPR RI. Walupun pada akhirnya KPU diajak untuk Raker dan RDP Komisi II DPR RI  tanggal 30 Maret 2020, atas kejadian diatas, bukan berarti tindakan KPU sebelumnya dapat dibenarkan. Sebagaimana yang disampaikan KPU ke publik, dalam rapat, ternyata KPU pun menyampaikan beberapa opsi yang sama tidak berbeda, jika opsi penundaan Pilkada Serentak 2020 disetujui bersama antar Komisi II DPR, Mendagri. Opsi waktu Penyelenggaraan Pilkada yang disampaikan KPU tersebut yakni :

  • Opsi A : Pelaksanaan Pemungutan Suara dilakukan pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020, artinya ditunda sekitar 3 bulan
  • Opsi B : Pelaksanaan Pemungutan Suara dilakukan pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021, artinya ditunda sekitar 6 bulan
  • Opsi C :Pelaksanaan Pemungutan Suara dilakukan pada hari Rabu tanggal 29 September 2021, artinya ditunda sekitar 12 bulan

Terhadap opsi-opsi diatas KPU dan Pemerintah belum bisa menjabarkan secara detil bagaimana simulasi-simulasi yang dapat diterapkan, oleh karena kondisi dan situasi yang sifatnya sangat mendesak, akhirnya Raker dan RDPU memutuskan Pilkada Serentak 2020 secara umum terlebih dahulu. Adapun kesimpulan rapat sebagai berikut :

  1. Melihat perkembangan pandemi Covid 19 yang hingga saat ini belum terkendali dan demi mengedepankan keselamatan masyarakat, Komisi II DPR RI menyetujui penundaan tahapan Pilkada Serentak 2020 yang belum selesai dan belum dapat dilaksanakan.
  2. Pelaksanaan Pilkada Lanjutan akan dilaksanakan atas persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah dan DPR.
  3. Dengan penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, maka Komisi II DPR RI meminta Pemerintah untuk menyiapkan payung hukum baru berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU).
  4. Dengan penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, Komisi II DPR RI meminta kepada kepala daerah yang akan melaksanakan Pilkada Serentak 2020 merealokasi dana Pilkada Serentak 2020 yang belum terpakai untuk penanganan pandemi Covid 19.
Baca Juga :   Puasa Sarana Menjaga Hati, Lisan, dan Akal

Keputusan raaker tersebut sifatnya hanya kesimpulan untuk memastikan bahwa tahapan Pilkada Serentak 2020 ditunda dan belum memastikan tanggal pasti pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 akan dilaksanakan. Hal ini untuk memastikan agar KPU secara lembaga menghentikan semua tahapan yang berhadapan dengan publik dan masyarakat secara langsung seering dengan himbauan Pemerintah untuk memberlakukan Social Distancing dalam menghadapi Pendemi Covid-19.

Dalam rangka menjalankan Kesimpulan khusunya pada point nomor 2 (dua) Raker dan RDP tanggal 30 Maret 2020, maka Raker dan RDP lanjutan dilaksanakan oleh Komisi II DPR RI yang awalnya dilaksanakan pada tanggal 08 April 2020 ternyata ditunda setelah Mendagri “berhalangan hadir” dan dengan mendengar aspirasi anggota Komisi II DPR, hingga akhirnya pada  tanggal 13 April 2020 Raker dan RDP pun terlaksana dan rapat dilaksanakan secara fisik dan virtual melalui teleconfence dan raker pun berjalan begitu alot dimana setiap pihak berargumen dan menilai dari setiap opsi Penundaan Pilkada yakni opsi A, B dan C yang diajukan oleh KPU kepada DPR.

Analisa Opsi Penundaan Waktu Pilkada

Terhadap penyebaran Covid-19 makin meluas maka harus dipertimbangkan terkait dengan penundaan Pilkada Tahun 2020 karena dalam keadaan force majeure, sesuai dengan Pasal 120, Pasal 121, dan Pasal 122 UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Maka Analisa opsi penudan waktu Pilkada Serentak 2020 sebagai berikut :

  1. Pelaksanaan Pemungutan Suara apabila dilakukan pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020, cukup beresiko karena tidak ada yang bisa mengetahui secara persis kapan pandemi Covid-19 akan berakhir. Jika opsi A ini dilaksanakan, maka masa jabatan Plt Kepala Daerah tidak berlangsung lama. Opsi A paling konstitusional karena masih dalam tahun yang sama pada 2020, sehingga tidak berimplikasi banyak terhadap masa jabatan kepala daerah ysng memang sesuai dengan aturan di UU nomor 10 Tahun 2016 dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  2. Apabila perkembangan penyebaran Covid-19 sampai dengan bulan September 2020. Maka pelaksanaan pilkada yang paling cepat untuk dilaksanakan pada bulan Maret 2021 sebelum bulan puasa. Jika opsi B ini dilaksanalan, maka permasalahannya waktunya yang terlalu mepet dalam siklus Anggaran di daerah untuk menetapkan Hibah Daerah. Sehingga ditakutkan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan pencairannya tidak tepat waktu sehingga ditakutkan menganggu pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak 2020. Jika opsi B ini dilaksanakan, yang menjadi pertanyaan adalah masa jabatan Kepala daerah apakah diperpanjang? Sementara Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota pada Pasal 201 Ayat (6) mengatakan bahwa Pemungutan suara serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2015 dilaksanakan pada bulan September tahun 2020. Pasal 201 Ayat (6) tersebut secara jelas dan eksplisit bahwasanya Pilkada yang dilaksanakan pada tahun 2015, kepala daerah yang akan menjabat sampai pada Tahun 2020. Jadi Kepala Daerah yang terpilih pada Pilkada tahun 2015 tidak dapat dilakukan perpanjangan masa jabatan melebih tahun 2020. Artinya, tidak ada dasar hukum untuk perpanjangan masa jabatan kepala daerah sampai tahun 2021. Jika Masa jabatan Kepala Daerah tidak diperpanjang maka Plt Kepala Daerah cukup berlangsung cukup lama.
  3. Apabila perkembangan penyebaran Covid-19 sampai dengan bulan Desember 2020. Maka pelaksanaan pilkada yang ideal dilaksanakan pada bulan September 2021. Opsi C ini lebih menjamin kepastian hukum serta aspek ekonomi dan aspek keamanan yang terjamin akibat dari penyebaran Covid-19. Apabila pelaksanaan pilkada 2020 ditunda selama 1 (satu) tahun maka akan terjadi Preseden dalam perpolitikan Nasional. Hampir Sama seperti opsi B diatas, Jika masa jabatan Kepala Daerah tidak diperpanjang maka Plt Kepala Daerah cukup berlangsung lama mencapai kurang lebih selama 1(satu) tahun. Tetapi jika mengacu pada UU Nomor 10 Tahun 2016, maka masa Jabatan kepala daerah yang terpilih cuma berlangsung selama kurang lebih 3 (tahun) apabila skenario Pelaksanaan Pemilu Nasional dan Pelaksanaan Pemilu serentak daerah pada tahun 2024.

Analisa Opsi A diatas sejalan dengan hasil Raker DPR, Mendagri dan KPU. Hal ini pemting karena opsi A menngandung kekuatan terhadap aturan yang konstitusional walaupun disisi lain permasalahan Pandemi Covid-19 masih menjadi peertanyaan yang besar, tetapi Pandemi Covid-19 memang berlangsung secara global dan tidak bisa terhindarkan, adapun keputusan  Raker DPR-Pemerintah dan KPU menyepakati secara Bersama sebanyak 2 (dua) point penting yakni, Pertama;Komisi II DPR RI menyetujui usulan Pemerintah terhadap penundaan pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak tahun 2020 menjadi tanggal 9 (Sembilan) Desember 2020. Sebelum dimulainya pelaksanaan lanjutan tahapan Pilkada Serentak tahun 2020, Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri dan KPU RI akan melaksanakan Rapat Kerja setelah masa tanggap darurat berakhir untuk membahas kondisi terakhir perkembangan penanganan Pandemi Covid 19, sekaligus memperhatikan kesiapan pelaksanaan tahapan lanjutan Pilkada Serentak tahun 2020. Kedua;Merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:55/PUU-XVII/2019 dan evaluasi terhadap Keserentakan Pemilu pada tahun 2019, maka Komisi II DPR RI mengusulkan kepada Pemerintah agar Pelaksanaan Pilkada kembali disesuaikan dengan masa jabatan 1 (satu) periode 5 (lima) tahun yaitu di 2020, 2022, 2023, 2025 dan seterusnya, yang nanti akan menjadi bagian dalam perubahan Pasal 201 UU Nomor 10 Tahun 2016 untuk masuk ke dalam Perppu.

Baca Juga :   Hari Pers Nasional dan Resolusi untuk Pariwisata Indonesia

Konsekuensi Penundaan Pilkada

Konsekuensi Penundaan Pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 sudah barang tenttu menjadi kewajiban bagi Komisi II DPR dan Mendagri, jalan konstitusional yang ditempuh dalam kesimpulam adalah permintaan DPR kepada Pemerintah untuk  menerbitka Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (Perppu). Hal ini ditempuh semata karena efektifitas waktu yang sudang tidak memungkinkan dalam masa Pandemi Covid-19. Jika Pilkada Serentak sudah diputuskan akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desemner 2020, maka setidaknya Perppu harus terbit paling lambat di Awal Mei 2020.

Walaupun ada opsi konstitusional yang lain selain Perppu yakni melakukan revisi terhadap UU tentang Pilkada. Tetapi revisi UU Pilkada sangat membutuhkan waktu di DPR, Tarik menarik antara Fraksi Partai dapat terjadi dan Tarik menarik antara DPR dan Pemerintah pun dimungkinkan akan terjadi. Hal lain dari konsekuensi diatas adalah Pemerintah Daerah dan KPU harus memastikan kembali Anggaran penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 tidak jadi terpakai untuk penanganan Pandemi Covid-19. Anggaran penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 perlu di Freezing atau dibekukan sementara sampai keputusan DPR, Mendagri dan KPU Pusat menyatakan memualinya tahapan lanjutan Pilkada 2020 sehingga dapat dipergunakan lagi nanti oleh KPU di daerah.  Kemudian permasalahan aturan pelaksanaan Pilkada yang perlu dilakukan perubahan kembali, baik itu Peraturan KPU maupun Surat Keputusan KPU yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada Serentak. Juga pada Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri harus melakukan perubahan Peraturan Menteri dalam Negeri beserta turunannya yang mengatur tentang Pilkada dan yang paling penting dan krusial adalah KPU harus membuat Road Map Pilkada Serentak 2020 ditengah-tengah kondisi Pandemi Covid-19, membuat setiap tahapan penyelenggaran Pilkada Serentak dengan kemungkinan-kemungkinan terburuk yang akan ditempuh dan dijalankan, Pertanyaan yang harus terjawab oleh KPU setelah keluarnya Perppu, Apakah setiap tahapan dapat dipersingkat dan apakah tahapan yang melibatkan banyak orang, yang tidak sesuai dengan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dapat dilaksanakan dengan cara lain seperti cara Virtual dan cara menjaga Jarak Psyical Distancing dengan mematuhi Protokol Kesehatan Covid-19. Sebagai contoh tahapan Pilkada pelantikan PPS dapat dilaksanakan oleh masing-masing per-Kelurahan dengan mematuhi prtokol Kesehatan dengan menjaga jarak dan memakai Maker. Tahapan Pilkada pelaksanaan verifikasi syarat dukungan calon perseorangan dan verifikasi faktual juga dapat dilakukan via teknologi Handphone dan Video Call serta virtual memakai aplikasi telecofrence. Bengitu juga dengan pelaksanaan Petugas Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pencocokan dan penelitian (Coklit) hendaknya dengan membatasi orang yang bertugas dan mematuhi prtokol Kesehatan dengan menjaga jarak dan memakai Maker dan sampai pada tahapan Kampanye yang lebih mengkampanyekan program Pasangan calon (paslon) Pilkada melaui media masa, TV, Radio dan Media cetak serta memakai aplikasi telecofrence. Pada saat pemungutan suara kita berharap Pandemi Covoid-19 sudah berkahir dan semua peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB telah dicabut.

Muatan isi dalam Perppu

Ada beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang perlu masuk menjadi muataan isi dari Perppu yakni sebagai berikut :

  1. Pasal 201 secara keseluruhan apabila normalisasi Pelaksanaan Pilkada serentak kembali disesuaikan dengan masa jabatan 1 (satu) periode 5 (lima) tahun yaitu di 2020, 2022, 2023, 2025 dan seterusnya
  2. Hanya Pasal 201 ayat (6) apabila Perpu hanya mengakomodasi penundaan Pilkada serentak tahun 2020. Pasal 201 ayat (6) berbunyi : Pemungutan suara serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2015 dilaksanakan pada bulan September Tahun 2020.
  3. Pengaturan perpanjangan Surat Keterangan (Suket) yang masa berlaku sampai bulan Desember 2018, sebagaimana diatur dalam Pasal 200A Ayat 3 UU No. 10 tahun 2016 tentang Pilkada, Pasal 200A. Adapun bunyi Pasal 200A Ayat 3 yakni Surat keterangan sementara dari kepala dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil di kabupaten/kota setempat, baik sebagai syarat dukungan calon perseorangan maupun sebagai syarat terdaftar sebagai pemilih dapat dipergunakan paling lambat sampai dengan bulan Desember 2018.
  4. Penambahan pasal baru untuk mengakomodir perihal Penundaan Tahapan Pilkada secara nasional akibat adanya kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan Pemilihan lanjutan. Dimana pelaksanaan Pemilihan lanjutan dimulai dari tahap penyelenggaraan Pemilihan yang terhenti.
  5. Adanya ruang diaturan peralihan yang mengatur tentang kelonggaran waktu pelaksanaan Pilkada serentak 2020, bahwasanya Apabila Pilkada serentak 2020 tidak dapat dilaksanakan karena Pandemi Covid-19 masih terjadi penyebaran, makan Pilkada Serentak dapat dilaksanakan selambat-lambatnya pada tahun 2021.

Semoga semua permasalahan Pandemi Covid-19 di Indonesia cepat berkahir dan menjadi titik persatuan dan kesatuan bagi semua anak Bangsa.


Penulis: Abrar Amir, M.AP (Tenaga Ahli Komisi II DPR RI/Pemerhati Kepemiluan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here