Pasang Iklan Detik Sumsel
Beranda Daerah Mediasi Perselisihan Tapal Batas Muba dan Muratara

Mediasi Perselisihan Tapal Batas Muba dan Muratara

Tanggal : Pukul :
745
0
Ilustrasi Sengketa Tapal Batas (Ist)

Palembang, Detik Sumsel- Pemprov Sumsel menengahi permasalahan batas wilayah antara kabupaten Muratara dan Muba di Pemprov Sumsel, Rabu (12/9). Diketahui, Kedua daerah tersebut mensengketakan batas wilayah di Kecamatan Rawas Ilir, Muratara dan desa Sako Suban, Muba seluas 12 ribu hektar.

Kasubag Dokumentasi Batas Daerah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemprov Sumsel, Dodi Firmansyah mengatakan permasalahan tersebut sebenarnya telah menemui titik terang setelah dikeluarkannya Permendagri No 74 tahun 2014 atas perubahan Permendagri No 50 Tahun 2014 tentang pembentukan Kabupaten Muratara.

Dalam Permendagri tersebut, disebukan jika wilayah Suban IV masuk wilayah Muratara. Hanya saja, Muba masih menolak keputusan tersebut. Sebab, dalam lampiran peta wilayah UU pembentukan Kabupaten Muratara, wilayah Suban IV tidak termasuk di dalamnya.

“Muba sendiri sudah mengajukan dua kali upaya hukum melalui jalur Mahkamah Konstitusi. Hanya saja, dua kali tuntutan Muba ditolak,” kata Dodi usai menggelar rapat mediasi.

Baca Juga :   Herman Deru Intruksikan Pemda, BUMN dan BUMD Serius Tekan Karhutla

Menurutnya secara legalisasi, didalam pembentukan UU Daerah Otonomi Baru (DOB), pasti terdapat pasal pengesahan atau penetapan batas wilayah dilakukan melalui Permendagri. “Jadi tim dari Kemendagri akan turun ke lapangan untuk mengumpulkan bukti dan pengukuran batas wilayah lalu menerbitkan Permendagri,” katanya.

Hanya saja, hasil pengukuran tim tidak disetujui Pemkab Muba. Hasil mediasi pun, kedua wilayah tetap pada pendiriannya. Pemkab Muratara tetap mengacu pada Permendagri No 76 Tahun 2014. Sementara Pemkab Muba mengacu ke UU pembentukan Kabupaten Muratara.

“Kami disini hanya menengahi perselisihan ini. Namun, jika keduanya masih bersikeras juga, terpaksa diselesaikan di tingkatan Kemendagri,” katanya.

Luas wilayah yang disengketakan, sambung Dodi, seluas 12 ribu hektar. “Kalau persisnya saya juga kurang mengetahui. Tapi kalau perkiraannya sekitar 12 ribu. Terdiri dari beberapa desa,” katanya.

Baca Juga :   Sitarung Optimalkan Penataan Ruang

Dijelaskan, ada tiga sengketa batas wilayah lain yang ditangani Pemprov Sumsel. Diantaranya, antara Kabupaten Muara Enim-Lahat, Muara Enim-OI dan OKI-Banyuasin. “Tapi kalau ketiga wilayah tersebut memang belum ada Permendagrinya. Nantinya hasil rapat ini akan kami laporkan ke pimpinan,” katanya.

Sementara itu, Asisten I Pemkab Muba, Rusli mengatakan konflik yang terjadi antara Pemkab Muba dan Muratara didasari dari rencana Pemkab Muratara yang akan membangun tugu perbatasan di wilayah yang disengketakan. Hasil mediasi yang dilakukan Pemprov belum menemukan titik temu. Baik Pemkab Muba dan Muratara tetap pada pendiriannya masing-masing.

“Pada dasarnya Pemkab Muba tetap menolak pembangunan tugu batas daerah yang bakal dilakukan Pemkab Muratara. Hal ini sesuai dengan keputusan bersama Pemkab Muba dan DPRD Muba yang menolak Permendagri no 76 serta Surat Telegram Gubernur Sumsel,” katanya.¬†(Buy/Ril)

Hendri Zainuddin, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Selatan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here