Pemerintah Kabupaten Banyuasin Siap Menyukseskan Asian Games Tahun 2018

Masih Adakah Berobat Gratis

0
40
Masih Adakah Berobat Gratis - Husyam Usman
Masih Adakah Berobat Gratis - Husyam Usman

MASIH segar dalam ingatan publik tentang berobat gratis sempat memenuhi ruang ruang diskusi publik ketika 2008 lalu. Dalam jargon kampanye di Sumateta Selatan salah satu kandidat memanfaatkan program yang di sedang disusun secara nasional dan di canangkan oleh SBY tanggal 20 Oktober 2004  yang mengasuransikan rakyat miskin dan kurang mampu sebanyak 36 juta penduduk melalui Kementerian Kesehatan.

Hal ini sudah menjadi komitmen pemerintahan SBY untuk menuntaskan program Sistem Jaminan Sosial Nasional bahwa hak hak dasar  rakyat sesuai Undang Undang Dasar 1945 di bidang Kesehatan.

Secara perlahan tapi pasti PT Askes dilebur dan ditranformasikan kedalam BPJS Kesehatan tahun 2014, di akhir pemerintahan periode kedua SBY.

Baca Juga :   KPU Sumsel dan Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada Serentak 2018

Sementara itu di Sumatera Selatan sampai sekarang produk PERDA NO 2 TAHUN 2009 Tentang JAMSOSKES SEMESTA masih di pakai pemerintah daerah dalam menetapkan anggaran APBD dibidang Kesehatan. Padahal objek dari produk hukum ini memberikan pelayanan kesehatan rakyat miskin dan kurang mampu mencakupi seluruh penduduk Sumsel.

Adapun pembagian sharing dana bantuan kota kabupaten yang berjalan sekarang tidak optimal. Objek penduduk miskin yang sama persis sesuai data BPS dipakai juga oleh pemerintah pusat melalui BPJS Kesehatan sebagai cakupan kesehatannya yang ditanggung  negara.

Disisi lain pelayanan rumah sakit dan puskemas dan faskes yang ada tidak sesuai harapan rakyat. Temuan saya ketika membantu memulangkan jenazah dari Rumah Sakit ke rumah duka bagi peserta BPJS Kesehatan yang iuran nya ditanggung  pemerintah justru  dipungut bayaran (orang miskin).

Baca Juga :   Optimalisasi Program Sinergitas BUMN dan BAZNAS dalam Pengentasan Kemiskinan

Sebaiknya di hari Dokter Nasional ini, pemerintah mengevaluasi  perda yang tidak lagi relevan karena akan menjadi masalah kerawanan penyimpangan anggaran.

Sebaiknya anggaran kesehatan penerintah daerah di gunakan untuk membantu masyarakat miskin yang tidak ada dalam cakuoan BPJS Kesehatan seperti biaya makan  keluarga pasien yang sedang menjaga pasien rawat inap. Dan peningkatan alat alat kesehatan di Puskesmas dan biaya pasien dari rumah ke ruma sakit. Selamat Hari Dokter Nasional

Penulis adalah tokoh Pemuda Sumsel dan Politisi Partai Demokrat. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here