Beranda Refleksi Marwah KPU dan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Pemilu

Marwah KPU dan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Pemilu

Tanggal : Pukul :
292
0
Oleh: Jon Golkar, S. Sos*

Pesta Demokrasi jika tidak dikelolah dengan baik dapat menimbulkan persoalan konflik di tengah masyarakat. Potensi konflik tersebut terlihat jelas di depan mata kita terutama pada saat berlangsungnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumatera Selatan diikuti oleh 9 kabupaten/kota dan Gubernur Sumatera Selatan yang telah berlangsung secara serentak pada 27 Juni 2018 lalu. Sehingga kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada itu seperti Kota Palembang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kota Prabumulih, Kabupaten Muara Enim, Lahat, Empatlawang, Kota Pagaralam, Kabupaten Banyuasin dan Pilgub Sumatera Selatan bisa menjadi cermin.

Dari hasil Pilkada tersebut, Provinsi Sumatera Selatan pun tergolong sebagai salah satu daerah rawan konflik sedang saat berlangsungnya Pilkada Serentak lalu.

Salah satu potensi – potensi konflik yang bisa terjadi saat berlangsungnya tahapan pemilu yakni tidak profesionalnya penyelenggaran Pilkada terutama oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penjaga integritas kebebasan berdemokrasi.

Mengapa dikatakan menjadi penjaga integritas kebebasan demokrasi? Karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara yang bisa memastikan kebebasan seseorang untuk memilih dan dipilih sesuai dengan peraturan perundang-udangan. Kemerdakaan dalam memilih dan dipilih inilah yang harus dijaga oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU sesuai dengan ketentuan perundang-udangan.

Selain itu, penyelenggara yang profesional dan menjunjung tinggi kode etik menjadi marwah agar demokrasi di Sumsel dapat berjalan dengan baik. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melansir seperti dikutip dari laman Kompas (3/7/2018) telah menerima 332 laporan pengaduan terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2018.

Dari 332 pengaduan setelah diverifikasi kami nyatakan 162 perkara bisa untuk disidangkan. Tentunya ini menjadi evaluasi kritis pelaksaan penyelenggaran pemilihan umum (Pemilu) dalam hal ini Pilkada serentak 2018. Memang tidak semua perkara yang masuk di DKPP bisa disidangkan.

Baca Juga :   Pesona HMI di Tahun 2018, Refleksi Dies Natalis HMI Ke 71

Dan paling banyak aduan yang masuk berkaitan dengan konflik internal di penyelenggara pemilu. Dari 162 perkara merefleksi 132 perkara tipologi pengaduannya berkaitan dengan problem konflik internal. Para pengadu tersebut ingin menguji penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU, apakah patuh pada prosedur kerja yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Catatan inilah yang menjadi evaluasi bahwa penyelenggaran pemilu tidak hanya profesional tetapi juga berintergritas menjaga marwah organisasi atau lembaga dalam menjaga kebebasan demokrasi.

Negara demokrasi adalah suatu negara dimana kekuasaan tertinggi dalam suatu negara ada di tangan rakyat, pada gilirannyanya rakyatlah yang mempunyai kewenangan dalam menentukan kebijaksanaan umum yang dikeluarkan untuk kesejahteraan mereka sendiri.
Negara yang menepatkan kekuasaan tertinggi ada pada rakyat disebut Negara demokrasi yang secara simbolis sering digambarkan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dan diartikan demokrasi pemerintahan oleh rakyat.

Keberlasungan ini dilakukan melalui pemilihan Umum (pemilu) dimana rakyat memiliki kemerdekaan dalam memilih dan dipilih untuk keberlangsungan kesejahteraan rakyat itu sendiri. Prinsip dasarnya penyelenggara pemilu adalah salah satu faktor krusial dalam mewujudkan kebebasan berdemokrasi. Oleh karena itu, penyelenggara pemilu seharusnya menyadari adanya beberapa prinsip dasar yang menjadi acuan utama dalam mengelola pemilu yang kompleks ini.

Ada tujuh prinsip dasar menurut Administration and Cost of Elections (ACE) Project yang dikutip dari Pusat Kajian Politik FISIP UI, Sindo (4/4/2017) yakni : Pertama, independensi; sebuah prinsip yang menegaskan posisi penyelenggara yang tidak memiliki hubungan langsung dengan pihak eksekutif ataupun pihak yang berkepentingan dalam politik praktis.

Baca Juga :   Ramadhan Disambut Pengantin Baru

Kedua, imparsialitas; penyelenggara pemilu haruslah menunjukkan sikap dan perilaku yang adil dan setara kepada semua pihak yang terlibat dalam pemilu.

Ketiga, integritas; penyelenggara pemilu memiliki sikap integritas jika ditopang oleh kemandiriannya yang penuh dalam melakukan kontrol semua proses pemilu, termasuk penetapan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi.

Keempat, transparansi; penyelenggara harus menunjukkan sikap transparansi untuk menghindari segala prasangka dan kecurigaan terhadap proses pemilu yang cenderung penuh intrik kepentingan politik.

Kelima, efisiensi; penyelenggara juga harus mempertimbangkan aspek efisiensi dana publik dalam penyelenggaraan pemilu.

Oleh karena itu, tuntutan agar penyelenggara dapat mengimplementasikan standar efisiensi di setiap tahapan menjadi penting dilakukan agar terjadi peningkatan kepercayaan publik.

Keenam, profesional; semua staf penyelenggara pemilu dapat melakukan pekerjaannya dengan baik berdasarkan keahlian dan kompetensi yang dimiliki. Sikap profesionalitas ini juga menjadi penting agar penyelenggara mendapat kredit pujian dari pihak-pihak yang selalu memantau penyelenggaraan pemilu. Ketujuh, berorientasi pelayanan; penyelenggara pemilu dapat membangun sebuah skema standar pelayanan dalam setiap tahapan pemilu yang nantinya dapat berkontribusi terhadap kepercayaan publik dalam penyelenggaraan pemilu.

Dengan demikian dalam menjalankan peran dan tugas penyelanggaran Pemilu, KPU harus mampu membawa prinsip dasar tersebut agar salah satu potensi konflik pemilu bisa diatasi dengan cara menjaga prinsip dasar tersebut.


*Penulis adalah Penggiat Demokrasi

Hendri Zainuddin, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Selatan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here