Pasang Iklan Detik Sumsel
Pasang Iklan Detik Sumsel
Beranda Politik Maju Caleg, Sudirman Tegoeh Belum Kantongi SK Pemberhentian

Maju Caleg, Sudirman Tegoeh Belum Kantongi SK Pemberhentian

Tanggal : Pukul :
644
0
Sudirman Tegoeh (ist)

Palembang, DetikSumsel – Salah satu syarat untuk menjadi calon anggota legislatif (caleg), seorang Aparatur Sipil Negeri (ASN) harus mundur. Hal ini sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) RI No 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Peraturan tersebut, banyak tidak di patuhi oleh beberapa caleg yang berlatar belakang ASN. Setelah persoalan kepala sekolah negeri aktif mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Perindo, ditemukan lagiĀ  ASN yang diduga masih aktif menjalankan aktifitasnya sebagai kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang.

Menurut Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BK-PSDM), Drs Ratu Dewa mengakui, jika ada beberapa ASN di lingkungan Pemkot Palembang yang diketahui mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

Namun, untuk kepala OPD yang mengajukan surat pengunduran diri karena akan maju sebagai caleg Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), adalah Kepala Dinas Kebudayaan, Sudirman Tegoeh. Dan yang bersangkutan memang sudah mengajukan surat pengunduran diri, namun sampai saat ini sedang dalam proses di Walikota.

“Sekarang surat pengunduran dirinya sudah di proses. Tinggal menunggu tandatangan Walikota,” ujarnya singkat.

Sementara, Ketua KPU Provinsi Sumsel, Aspahani menerangkan, berdasarkan aturan yang sudah ditentutkan PKPU, jika ASNĀ  maupun TNI/Polri yang mencalonkan diri sebagai caleg, harus mengundurkan dengan menunjukkan SK pengunduran diri satu hari sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT).

“Caleg harus menunjukan SK berhenti, satu hari sebelum penetapan DCT. Artinya mereka harus memenuhi syarat dengan menyerahkan SK tersebut,”jelasnya.

Diterangkannya, pemberhentian ASN yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif bisa saja dibatalkan. Apalagi yang bersangkutan masih menerima gaji dan hak-hakya sebagai ASN.

“Berhenti dalam arti yang formal, putusnya hak-hak ASN tersebut saat ditetapkan sebagai caleg. Tetapi, jika yang yang bersangkutan menjalankan tugas dalam jabatan yang sifatnya aktif, itu tidak bisa. Tapi jika hanya membantu dalam artian menyelesaikan tugasnya, itu tidal jadi masalah,”jelasnya

Terkait SK pemberhentian, Aspahani menjelaskan harus ditandatangani oleh pihak yang melakukan pengangkatan. Dalam hal ini, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) atau instansi yang melakukan pengangkatan.

“Jadi SK pemberhentian harus dikeluarkan oleh yang berhak, seperti Mendgari atau instansi saat pengangkatan yang bersangkutan,” ulasnya.

Bagi ASN yang belum melampirkan SK pemberhentian, dikatakannya, atau masih aktif sebagai aparatur negara, maka pencalonannya dapat dibatalkan.

“Bila SK pemebrhentian belum diterima sebelum satu hari sebelum penetapan DCT, maka pencalonanya bisa dibatalkan,”pungkasnya.(Pen)

Hendri Zainuddin, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Selatan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here