Pasang Iklan Detik Sumsel
Pasang Iklan Detik Sumsel
Beranda Daerah Lagi, Muba Raih WTP ke Lima

Lagi, Muba Raih WTP ke Lima

Tanggal : Pukul :
373
0
Sekretaris Daerah Kabupaten Muba, Drs H Apriyadi MSi menerima pernghargaan dari Kepala KPPN Sekayu, Sugeng Hermanto, WTP. Karena dinilai menyajikan Laporan Keuangan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sekayu, Detik Sumsel – Dinilai memiliki kinerja penyusunan dan penyajian laporan keuangan, yang baik juga memuaskan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin pada 2017. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia, memberikan penilaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke lima kalinya.

Hal inilah yang mendasari Kementerian Keuangan melalui o menyerahkan penghargaan kepada Bupati Muba diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Muba, Drs H Apriyadi MSi atas prestasinya menyajikan Laporan Keuangan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), diserahkan pada saat /2018).

Kepala KPPN Sekayu, Sugeng Hermanto, mengatakan, Penghargaan WTP yang diberikan kepada Pemkab Muba ini merupakan penghargaan yang ke kelima kalinya. Karena berdasarkan hasil kinerja laporan keuangan itu diperoleh dari audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Perwakilan Sumatera Selatan yang dinilai sangat baik dan memuaskan tanpa ada catatan.

“Penghargaan yang diberikan, berdasarkan hasil audit BPK Perwakilan Sumsel. Mereka menilai pelaporan dan penyajian memang sangat memuaskan,” terangnya pada rapat koordinasi Percepatan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik Tahun 2018, di Ruang Rapat Randik, Kamis (11/10)

Sementara itu, Sekda Muba Drs. H Apriyadi, M.Si memberikan apresiasi atas kinerja seluruh Kepala Satua Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemkab Muba, yang telah bekerja kerasnya serta kehati-hatiannya dalam mengelola anggaran sehingga Muba dapat mempertahankan WTP lima kalinya.

“Mewakili Bupati, saya berpesan kepada kepala perangkat daerah, mewakili yang hadir agar terus mempertahankan penilaian Opini WTP. Sebab penilaian WTP menunjukkan bahwa daerah tersebut dalam mengelola keuangan sesuai dengan prosedur yang benar sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Keuangan,” ujarnya.

Kepala KPPN Sekayu juga menambahkan, kepada Pemerintah Daerah bahwa tahun depan penggunaan anggaran oleh kepala perangkat daerah harus melalui pemaparan terlebih dulu dihadapan Kepala Daerahnya Bupati atau Walikota.

“Kepala perangkat daerah wajib memaparkan kepada Kepala Daerahnya masing-masing, untuk apa saja anggaran tersebut. Laporan itu dilakukan di awal tahun sebelum penggunaan anggaran agar dalam penyerapannya tidak menyimpang dan sesuai ketentuan,” pungkasnya. (edy)

Hendri Zainuddin, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Selatan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here