Penghapusan Denda dan Bunga Pajak Kendaraan oleh Pemprov Sumsel
Pengamat Ekonomi Universitas Sriwijaya, Yan Sulistyo (maya/detiksumsel.com)

Kritisi Rencana Pemberian Bantuan Langsung Tunai, Yan: Harus Tepat Sasaran

Palembang, Detik Sumsel – Rencana pemerintah pusat yang akan memberikan bantuan langsung tunai kepada para pekerja sebesar Rp 600 ribu untuk pekerja yang berpenghasilan dibawah Rp 5 juta perbulan, yang di transfer langsung ke rekening pekerja mendapatkan tangapan serius dari pengamat ekonomi Universitas Sriwijaya, Yan Sulistyo.

Menurut Yan Sulistyo, secara pribadi dirinya mempertayakan kebijakan pemerintah mengenai bantuan Langsung tunai kepada para pekerjaan.

“Sebenarnya siapa sih yang berhak menerima bantuan tersebut? karyawan dan yang terkena dampak Covid-19 itu sendiri. Ini yang agak ambigu,” katanya.

Menurutnya, rentang gaji Rp 5 juta itu terlalu besar, sedangkan UMR dan UMP di Sumsel masih Rp 3 juta,  Harusnya bantuan yang diberikan itu diperuntukan untuk pengganguran minimal gaji RP 3 juta.

Selain itu, pada kondisi seperti ini pemerintah harusnya fokus untuk mengerjakan UMKM yang menjadi penopang ekonomi Indonesia.

“Pada masa pandemi ini, Indonesia termasuk Sumsel masih beruntung karena UMKM masih bergerak dan ini harus di pacu karena sektor juga yang memberikan dan menyerap lapangan pekerjaan,” jelasnya.

Hanya saja, sambung dia, bantuan untuk mendorong UMKM kadang tidak terlalu serius. Kenapa dirinya berkata seperti itu, lantaran untuk mendapatkan pendanaan UMKM tersebut harus melalui perbankan dengan syarat yang tidak sedikit seperti NPWP, bunga dan biaya administrasi.

“Bayangkan saja, untuk meminjam uang di bank diminta syarat NPWPn mana ada ada UMKM, ” katanya.

Belum lagi, bunga dan biaya administrasi yang besar. Pada posisi ini UMKM tidak sanggup membayar cicilan sehingga UMKM tersebut di blacklist.

“Untuk itu, saya rasa modal bagi UMKM dan bantuan lain dikembalikan kepada Pemda,”katanya.

Karena pemerintah daerah memiliki  9 tim dan mereka lebih tahu UMKM mana yang butuh sebab paling deket. “Pemda punya SDM seperti camat dan lurah. Pengawasan bisa langsung turun ke kepolisian dan BPK, agar tepat sasaran,” ungkapnya. (May)

About Maya

Check Also

SmartFren Dukung Pendidikan Jarak Jauh Pelajar dan Mahasiswa

Palembang, Detik Sumsel -Menindaklanjuti kebijakan pemerintah untuk memberikan gratis kuota kepada pelajar dan mahasiswa, saat …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *