Pemerintah Kabupaten Banyuasin Siap Menyukseskan Asian Games Tahun 2018

KPUD Sumsel dan Antisipasi Konflik Pilkada Serentak 2018

0
36
KPUD Sumsel dan Antisipasi Konflik Pilkada Serentak 2018 - Dr Ahmad Zainuri M.Pd.I.
KPUD Sumsel dan Antisipasi Konflik Pilkada Serentak 2018 - Dr Ahmad Zainuri M.Pd.I.

SAAT ini sampai menjelang hari pencoblosan, 27 Juni 2018, sesuai dengan tahapan Pilkada Serentak  2018, masing-masing pasangan calon, baik calon Gubernur/Wakil Gubenur maupun Bupati/Walikota, tengah melaksanakan kampanye, baik kampanye dialogis maupun terbuka. Dari data Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumsel, di Sumsel,  terdapat sembilan (9) Pilkada Serentak 2018, termasuk Pilkada gubernur/wakil gubernur Sumsel. Sembilan kabupaten tersebut adalah Palembang, Banyuasin, Lubuklinggau, Ogan Komering Ilir, Prabumulih, Muaraenim, Lahat, Pagaralam dan Empatlawang.

Pilkada Serentak diharapkan dapat dijadika model instrumen untuk memilih pemimpin yang berkualitas, baik berkaitan dengan kompetensi maupun perilaku moral-etik (akhlak al-karimah) pasangan calon, sehingga akan muncul kepala daerah yang akuntabel dan sekaligus terciptanya good governance dalam politik lokal. Asumsinya, dengan Pilkada Langsung dan Serentak tahun ini akan terbangun eksekutif di dearah yang tidak representatif dan spiratif, tetapi juga akuntabel terhadap publik di dearah. Tak kalah pentingya, peran aktif masyarakat sebagai konstituen sangat diharapkan dalam mensukseskan Pilkada Serentak ini agar dapat berpartisipasi dengan cara memberikan hak pilihnya serta mengawasi penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 ini.

Dari informasi laman Tribunsumsel.com, Sumsel termasuk salah satu provinsi yang masuk dalam kategori rawan konflik dalam Pilkada Serentak 2018. Berdasarkan pengalaman pilkada sebelumnya menunjukkan sering terjadi konflik kekerasan dan bahkan menimbulkan korban jiwa. Guna mengantisipasi konflik tersebut, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumsel perlu mengupayakan sejumlah langkah antisipasi. Menurut Anggota KPU Sumsel, Alexander Abdullah, salah satu upaya mengantisipasi konflik adalah memastikan bahwa jajaran KPU di kabupaten/kota bekerja dengan benar sesuai prosedur. “Antisipasi kita lihat perkembangan hari per hari, kami akan lakukan upayakan supervisi dan monitoring,” tegas Komisioner KPU Sumsel, Alexandee Abdullah (Tribunsumsel.com/2/02/2018).

Lebih jauh, Alexander mengatakan penyelengara yang profesional, baik itu orang-orang yang di KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS hingga KPPS agar tidak melakukan pelanggaran perundang-undangan. Karena ketidakpuasan masyarakat akan memicu konflik.  Pernyataan Komisioner KPU Sumsel Alexandee Abdullah mengisyaratkan agar penyelenggara Pemilu, baik KPU, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS Bawaslu, Panwaslu, dan Panwascam,  harus profesional dan menjaga netralitas. Jangan sampai penyelenggara Pemilu harus “digelandang” aparat kepolisian karena menerima suap dari pasangan calon, seperti yang terjadi di daerah Garut (Tribunnews/25/2/2018).

Kita tidak menutup mata dan harus diakui bahwa tidak mungkin KPUD Sumsel menguasai detail keseluruhan dari beragam persoalan yang berpotensi besar dalam terjadinya konflik. Terlebih lagi sepanjang 2018 juga berjalan berbagai tahapan persiapan pelaksanaan Pemilu 2019 yang merupakan sejarah baru bagi masyarakat Sumsel dan bangsa Indonesia. Karena untuk pertama kalinya serentak memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Pada umumnya titik rawan konflik dalam tahap-tahap pelaksanaan Pilkada, meliputi; pertama, tahap pengajuan pasangan calon oleh parpol/gabungan parpol. Kedua, pada tahap verifikasi persyaratan calon oleh KPUD. Alhamdulillah kedua tahapan ini sudah kita lalui dan berjalan lancar, aman, dan damai. Memang ada sedikit “perang urat syarat” di media sosial yang bernuansa black campign, tetapi tidak menimbulkan konflik fisik.

Baca Juga :   Mengembalikan Marwah Jurnalis

Namun demikian, setidaknya terdapat tiga tahapan lagi yang perlu diantisipasi oleh KPUD Sumsel, yakni tahap  ketiga, pada saat kampanye pasangan calon atau tim kampanye/tim sukses pasangan calon. Dekatnya jarak antara kandidat dengan pemilih akan membuat “sumbu pendek” yang akan memicu konflik horisontal antar pendukung pasangan calon kepala daerah yang berbeda. Kentalnya budaya patron-clien relationship di masyarakat basis akan menumbuhsuburkan fanatisme massa pendung antar kandidat yang bermuara pada hadirnya simpul-simpul konflik dan kekerasan antar pendukung.

Selanjutnya, tahap keempat, rawan konflik terjadi pada saat penghitungan suara dan penetapan pasangan calon terpilih. Pada saat penghitungan suara penyelenggara Pilkada harus independen (netral) atau terjadi “kecurangan” dari salah satu pasangan calon bukan tidak mungkin berujung pada konflik. Pada tahapan ini juga ketidakpuasan selalu muncul pada pasangan calon dan pendukungnya yang dinyatakan kalah.

Kondisi ini akan sangat mudah terkonversi dalam bentuk ledakan kemarahan yang bersifat destruktif jika menemukan “titik api” pemicu konflik.  Pun, pada tahap kelima, ketika terjadi sengketa Pilkada di Mahkamah Konstusi (MK). Tidak mustahil, pasangan calon yang dinyatakan kalah akan membawa permasalahan Pilkada ke MK dan pada saat itu juga massa pendukungnya akan melakukan presure atau demontrasi di kantor MK. Di sinilah perlu kedewasaan berpolitik dari elit-elit politik untuk mampu meredam ‘emosi” para tim sukses atau pendukungnya. Artinya, kendati Pilkada Serentak 2018 di Sumsel berpotensi lebih panas, namun hal ini sangat bergantung pada elit politik. Jika elite politik membawa aktivitas politik secara sejuk, tentu potensi-potensi kerawanan akan bisa diredam.

Untuk mengantisipasi kerawanan dan potensi konflik pada Pilkada 2018, KPUD Sumsel perlu adanya langkah-langkah antisipatif, yakni;
Pertama, adanya sinergi antar penyelenggara Pilkada agar sosialisasi dan bimbingan teknis bagi jajaran penyelenggara dan pengawas pemilu serta masyarakat di akar rumput (grassroot) memperoleh pemahaman sama, tidak ada tafsir yang berbeda-beda.

Kedua, untuk mencegah kemungkinan keterlibatan aparatur sipil negara atau pemanfaatan fasilitas negara, penyelenggara Pilkada juga perlu bersinergi dengan pihak TNI/Polri, Kemendagri, Komisi Aparatur Sipil Negara, Kementerian PANRB, TNI/Polri, dan Badan Kepegawaian Negara. Misalnya, bagi aparat keamanan TNI/Polri perlu membuat peta kerawanan konflik yang dipicu Pilkada Serentak 2018 maupun Pemilu 2019. Peta kerawanan tersebut akan menjadi pemandu langkah-langkah antisipasi bagi aparat keamanan. Peta kerawanan tersebut melingkupi karakteristik daerah, jumlah penduduk, dan kondisi sosial daerah. Selain itu ada beberapa agenda politik pemerintah, kondisi internal partai ada yang belum solid, dan perihal pemberlakuan regulasi baru tentang pemilu. Dari sisi keamanan dan ketertiban itu perlu dipetakan juga data kriminal dan sebagainya.

Ketiga, gencarnya sosialisasi pemilu damai dan bukan pada saat seremoni menjelang kampanye saja. KPUD Sumsel wajib mengimbau semua pihak untuk turut serta menciptakan suasana Pilkada yang aman, damai, dan tertib. Kepada setiap calon kepala daerah dan masing-masing pendukungnya perlu diingatkan kembali untuk siap menang dan siap kalah. Penyelenggara pemilu juga harus berkomitmen kuat untuk bersikap netral dan bukan partisan, dan melembagakan nilai-nilai budaya positif.

Baca Juga :   KELIRUMOLOGI TAHUN POLITIK.!!!

Keempat, mungkin perlu dipikirkan pihak KPU untuk merancang kotak suara transparan. Memang sudah ada wacana ke arah itu, tapi ke depan harus segera direalisasikan. Sesuai dengan pasal 341 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang (UU) Penyelenggaraan Pemilu mengamanatkan kepada penyelenggara pemilu untuk menyiapkan kotak suara transparan di setiap tempat pemungutan suara (TPS) pada hari pencoblosan. Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman masih menerka perintah di dalam UU yang belum dinomori oleh pemerintah tersebut.  Menurutnya, hasil tafsiran sementara, perintah dari pasal ini akan dituangkan dalam bentuk desain yang selanjutnya akan dimasukkan dalam draf peraturan KPU (PKPU) untuk dikonsultasikan dengan DPR dan pemerintah. “Prinsip di situ KPU diminta untuk membuat kotak suara yang transparan, maka kita harus pikirkan transparan dari bagian yang mana, apa semua sisi harus transparan, dua sisi harus transparan, tiga sisi atau satu sisi saja yang transparan,” ujar Arief Budiman.

Kita menyadari bila serta merta pengadaan kotak yang terbilang baru ini akan secara langsung menyisihkan keberadaan kotak suara sebelumnya yang berbeda fungsi serta berimplikasi pada penyediaan anggaran yang dibutuhkan. Namun paling, upaya mengadaan kotak suara transparan perlu dirancang dan dihitung besaran biaya yang harus disiapkan untuk memproduksi kotak suara transparan tersebut.

Kelima, hal yang cukup krusial juga soal masa kerja anggota KPUD Sumsel dan KPUD Kabupaten/Kota di Sumsel yang menyelenggarakan Pilkada 2018 akan berakhir juga pada pertengahan tahun depan, bahkan berdekatan dengan saat pencoblosan suara. Masa kerja KPUD yang berakhir itu harus dilakukan dengan pemilihan anggota komisioner yang baru. Oleh karena itu perlu dilakukan perekrutan lebih awal agar tetap ada kesinambungan penyelenggara Pilkada meskipun terjadi pergantian antara pejabat yang lama dengan pejabat yang baru. Paling tidak ada masa transisi antara pejabat yang lama dengan pejabat baru. Soliditas seluruh anggota komisioner KPUD perlu ditunjukkan dalam menegakkan aturan atau menunjukkan integritas sebagai penyelenggara Pilkada yang tidak memihak pada calon kepala daerah tertentu. KPUD telah disumpah untuk menjalankan tugas dan kewajibannya dalam menyelenggarakan pemilu secara jujur dan adil, sehingga kualitas penyelenggaraan pesta demokrasi harus berjalan baik.

Demikian beberapa usulan langskah antisipatif meredam konflik Pilkada Serentak 2018. Namun pada intinya, menjaga integritas KPUD Sumsel merupakan hal yang amat penting agar kompetisi antar calon kepala daerah berlangsung sehat. KPUD Sumsel wajib bekerja sesuai aturan main berdasarkan kode etik dan prosedur standar operasi yang telah ditentukan. Sebab KPUD Sumsel juga perlu memastikan bahwa tingkat partisipasi pemilih yang memberikan suara bisa melebih target yakni di atas 77 persen dalam suasana gembira dari rakyat, bukan suasana tegang hanya demi meraih kemenangan bagi calon tertentu yang justru bisa memicu konflik. Mudah-mudahan. Wassalam.

* Penulis adalah Dosen UIN Raden Fatah Palembang

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here