Pasang Iklan Detik Sumsel
Beranda Liputan Khusus KPU Libatkan Bawaslu dan Polisi

KPU Libatkan Bawaslu dan Polisi

Tanggal : Pukul :
272
0
Pihak Kepolisian mengawasi dan mengamankan proses pelipatan surat suara di Kantor KPU Kota Palembang. (Foto: Tohir/Detik Sumsel)

Lipsus, Detik Sumsel- Dalam pendistribusian logistik Pemilu, Komsi Pemilihan Umum (KPU), selalu melibatkan pihak Bawaslu dan aparat kepolisian.

Ketua KPU Sumsel, Dra Kelly Mariana mengatakan, keterlibatan Bawaslu dan kepolisian dimulai saat pengambilan kertas suara mulai dari percetakan sampai ke pendistribusian ke kabupaten dan kota di Sumsel.

Ketua KPU Sumsel, Dra Kelly Mariana

“H – 5 baru dilakukan pendistribusian ke PPK, baru diteruskan ke PPS dan H – 1 ke TPS ini tetap dengan pengamanan,” ujar Kelly.

Setelah pencobolosan, pengawalan dari Bawaslu dan aparat kepolisian juga tetap melekat kepada kertas suara.

“Dari TPS ke PPS dan langsung ke PPK dalam perekapan. Paling lama 10 hari PPK melakukan rekap, setelah itu diserahkan ke KPU kabupaten dan kota dan paling lama tiga hari harus pleno,” jelasnya.

Baca Juga :   TPS Unik Akan Terima Hadiah Dari KPU

Ia menegaskan, tidak ada kertas suara cadangan di TPS, PPS, PPK, maupun kabupaten dan kota. Yang ada hanya di KPU Sumsel dan itu digunakan jika ada pemilihan ulang.

“Yang jelas rekap suara dari TPS dilakukan C1 scan, jadi sulit untuk melakukan kecurangan, apalagi ada para saksi yang memegang C1,” katanya.

Ketua KPU Palembang, H Eftiyani SH

Sementara itu, Ketua KPU Palembang, H Eftiyani SH melalui Komisioner KPU Palembang Divisi Hukum, Abdul Malik SHi, MH menjelaskan terkait pengamanan, pihak KPU Palembang akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian.

“Baik secara distribusi, nanti kan PPK yang akan melakukan bongkarnya. Sampai ke PPS nanti kembali lagi itu tanggal 18 setelah pencoblosan maksimal sudah berada di PPK kembali, hanya mampir di PPS sampai di PPK” jelasnya

Baca Juga :   Bantu Kelompok Usaha Tambak Lele

Dirinya juga mengatakan, bahwa alur distribusi maupun alur tarik logistik memiliki suatu kesamaanm. Untuk pendistribusiaannya, pihaknya akan mempertimbangkan kondisi geografis daerah-daerah tertentu.

“Misalnya ada beberapa daerah yang menjadi perhatian KPU kota Palembang yang itu masuk daerah perairan, misalnya di Selat Senai Pulokerto, Pulau kemaro serta Kertapati” ujarnya.

Untuk daerah prioritas yang manjadi perhatian, pihak KPU Palembang harus mempertimbangkan tingkat kesulitan atau hambatan, yang meliputi kondisi, waktu tempuh, jarak lokasi, tingkat kesulitan, kondisi iklim, georafis, sarana transportasi, tingkat keamanaan serta kerawanan daerah tujuan.

“Kita Pastikan, bahwasanya pendistribusiannya nanti itu tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan efisien dalam proses pendistribusian mempertimbangkan biaya yang digunakan,” pungkasnya.(wira/pen)

Hendri Zainuddin, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Selatan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here