Iklan Detik Sumsel

Konversi Lahan Pertanian: Ancaman Bagi Ketahanan dan Kedaulatan Pangan

0
139
Erni Purbiyanti, S.P., M.Si.
Erni Purbiyanti, S.P., M.Si.

Perubahan penggunaan lahan dari pertanian ke non-pertanian, atau dikenal dengan istilah konversi/alih fungsi lahan, merupakan masalah serius di dalam pembangunan pertanian dewasa ini. Meskipun permasalahan ini ’booming’ sejak tahun 90-an, namun hingga saat ini masih menjadi PR besar yang belum terselesaikan. Berdasarkan data luas baku sawah yang dikeluarkan BPS selama tahun 1990-2010, diketahui rata-rata konversi lahan sawah di Indonesia adalah 10.616,4 hektar/tahun. Angka ini jika didisagregasi menjadi wilayah Jawa dan luar Jawa, maka konversi lahan sawah di Jawa mencapai 8.346,65 hektar/tahun; sementara di luar Jawa seluas 2.269,75 hektar/tahun (Purbiyanti, 2013).

Sekalipun konversi lahan pertanian di luar Jawa tidak semasiv di Jawa; namun kondisi di luar Jawa tidak kalah mengkhawatirkan, terlebih di Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan salah satu lumbung pangan nasional. Dengan rata-rata laju pertambahan penduduk di Sumatera Selatan sekitar 1,36% dalam satu dekade terakhir, memberi indikasi bahwa setiap 40 tahun jumlah penduduk bertambah menjadi 2 kali lipat dan kondisi ini jelas memberi tekanan yang sangat tinggi terhadap lahan pertanian yang ada. Ditambah lagi rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan yang cukup tinggi, yaitu sebesar 4,95% dalam 5 tahun terakhir (www.sumsel.bps.go.id).

Sekalipun konversi lahan merupakan konsekuensi logis dari perkembangan suatu wilayah. Namun jika tidak segera diatasi dengan bijak, maka akan menjadi boomerang bagi negara ini. Posisi Indonesia sebagai negara berpenduduk terbanyak ke-4 di dunia, dengan hampir 98% penduduknya menjadikan beras sebagai makanan pokok; konversi lahan tidak hanya mengancam ketahanan pangan, namun juga kedaulatan pangan nasional jika bergantung kepada impor. Dalam teori ekonomi kapitalistik, penggunaan lahan selalu ditujukan pada alternatif penggunaan terbaiknya; atau dengan kata lain, yang memberikan nilai rente lebih tinggi (Fauzi, 2010). Sistem ekonomi kapitalis juga memberikan kebebasan tanpa batas dalam kepemilikan bagi pribadi maupun korporasi, sehingga mendorong pembangunan dilakukan secara sporadis ke arah kapitalistik; yang kuat modal menguasai yang lemah.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menekan laju konversi lahan pertanian, termasuk mengeluarkan peraturan/perundangan. Selain itu, pemerintah juga melakukan pencetakan sawah baru guna mengimbangi penurunan kapasitas produksi padi akibat konversi lahan sawah. Namun demikian, upaya cetak sawah baru ini dinilai belum efektif karena alasan berikut: 1) produktivitas sawah di Jawa lebih tinggi dibandingkan di luar Jawa, sehingga setiap 1 hektar sawah terkonversi di Jawa harus diimbangi dengan cetak sawah seluas 3-4 hektar di luar Jawa; 2) sawah baru butuh waktu 3-5 tahun untuk bisa mengimbangi produktivitas sawah existing; 3) laju produktivitas padi mengalami leveling-off karena stagnasi teknologi; 4) biaya investasi yang tidak sedikit untuk cetak sawah baru; dan 5) sawah yang sudah terkonversi (khususnya sawah irigasi teknis) tidak mudah untuk dijadikan sawah kembali.

Peliknya permasalahan konversi lahan pertanian ini dikarenakan solusi yang diambil bersifat tidak sistemik dan tidak berpangkal dari akar masalah yang sesungguhnya. Penerapan sistem ekonomi kapitalisme telah terbukti rusak dan merusak karena terlahir dari keterbatasan akal manusia, sehingga solusi yang dihadirkan hanya bersifat tambal-sulam; bahkan tak jarang justru menimbulkan masalah baru. Hal ini berbeda dengan sistem ekonomi Islam yang diwahyukan Allah SWT yang Maha Pencipta (al Khaliq) lagi Maha Pengatur (al Mudabbir). Penerapan sistem ini menuntut adanya reposisi paradigma bernegara guna mewujudkan peradaban masyarakat yang adil, mandiri, sejahtera, dan terdepan. Melalui reposisi paradigma ini semua permasalahan dapat terselesaikan; sebagaimana tercermin dalam politik ekonomi Islam yang khas.

Sistem politik ekonomi Islam menjamin tercapainya pemenuhan semua kebutuhan pokok setiap individu masyarakat secara keseluruhan, disertai adanya jaminan yang memungkinkan setiap individu untuk memenuhi kebutuhan pelengkap sesuai dengan kemampuannya (An-Nabhani, 2010). Atas dasar politik ekonomi inilah berbagai sub-sistem lainnya dibangun untuk bersinergi menyelesaikan permasalahan rakyat. Sebagaimana sistem politik pertanian dan politik pertanahan Islam dalam mengatasi permasalahan konversi lahan pertanian. Untuk mewujudkan kedaulatan pangan, maka politik pertanian negara harus dijalankan melalui beberapa instrumen kebijakan: 1) sektor produksi (melalui intensifikasi dan ekstensifikasi); 2) sektor industri (berbasis sektor riil); dan 3) sektor perdagangan hasil pertanian (melalui mekanisme pasar yang transparan, adil, tidak ada manipulasi dan intervensi yang menimbulkan distorsi ekonomi, kontrol ketat terhadap impor, serta keberpihakan negara dalam melindungi produsen & konsumen).

Adapun kebijakan di dalam politik pertanahan menekankan bahwa “petani sudah selayaknya bukan hanya sebagai pekerja melainkan sebagai pemilik sekaligus pengelola. Petani yang hanya berperan sebagai pekerja akan dibatasi oleh upah tanpa bisa menikmati nilai tambah”. Hal itu terwujud melalui kebijakan: 1) mekanisme penguasaan tanah (kepemilikan tanah harus diatur, negara mengakui kepemilikan individu selagi tidak ada unsur yang menghalangi, dan tanah dapat dikuasai melalui hibah, waris, dan jual-beli); 2) menghidupkan tanah ‘mati’/tak-terkelola; 3) pengelolaan lahan pertanian, dalam hal ini negara dapat mengambil alih tanah warga yang tidak dikelola selama 3 tahun dan memberikannya kepada warga lain yang mau dan mampu mengolahnya; dan 4) larangan penyewaan lahan, agar lahan pertanian berfungsi optimal. Intinya, politik pertanahan dalam Islam menjamin sumberdaya lahan dapat termanfaatkan secara optimal oleh rakyat guna memenuhi kebutuhan hidupnya; dengan batasan kepemilikan individu sejauh ia mampu untuk mengelola lahan tersebut. Demikianlah sistem Islam mengatur dan mengatasi permasalahan konversi lahan pertanian. Fungsi negara yang shahih akan terwujud dalam peradaban masyarakat yang adil, mandiri, sejahtera, dan terdepan.

Wallahu’alam bishowwab.

Referensi:
An-Nabhani, T. 2010. Sistem Ekonomi Islam (An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam). Cetakan kedua. Al Azhar Press, Bogor.
Fauzi, A. 2010. Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan: Teori dan Aplikasi. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
Purbiyanti, E. 2013. Dampak Konversi Lahan Sawah di Jawa dan Luar Jawa terhadap Ketersediaan dan Akses Pangan Nasional. Tesis Magister Sains. Sekolah Pascasarjana IPB, Bogor (tidak dipublikasikan).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here