Iklan Iklan
Pemprov
In House Lawyer Leasing Sumsel Abadi SH MED

Konsumen Batalkan Pembelian Unit, Karena Dibebankan Biaya Siluman. Praktisi Hukum: Itu Tindakan Tepat

Palembang, Detik Sumsel — Mencermati pemberitaan Detik Sumsel, terkait calon konsumen Honda Union Motor yang membatalkan pembelian unit karena dibebankan biaya siluman. Pengamat hukum sekaligus In House Lawyer Leasing Sumsel Abadi SH MED buka suara.

Menurut mantan ketua FKD Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Sumsel & Babel ini tindakan yang dilakukan calon konsumen membatalkan pembelian unit lantaran dibebankan biaya siluman atau biaya tidak wajar adalah keputusan yang tepat.

“Sebelum melakukan transaksi Jual – Beli via kredit baik melalui Leasing atau Bank masyarakat saat ini memang harus benar teliti sebelum menandatangani proses pembiayaan. Apalagi memasuki hari raya konsumen terkadang kurang teliti yang penting unit kendaraan bisa di pakai untuk lebaran. Setelah lebaran kemampuan bayar ke pihak leasing atau bank terjadi keterlambatan bahkan macet,”katanya kepada Detik Sumsel.com Kamis (6/5/2021).

Baca Juga :   Sore Ini BKN Mulai Buka Portal Pendaftaran PPPK

Dikatakan Abadi, berdasarkan pengetahuannya memang seharusnya komponen biaya kredit via leasing atau bank yang harus dibayar oleh calon konsumen itu hanya administrasi , asuransi serta angsuran pertama tapi angsuran pertama pun bisa di bayar pada bulan berikut nya saat jatuh tempo pertama kali bayar atau angsuran pertama.

“Jika ada biaya lain seperti provisi atau biaya – biaya lain tergantung policy masing masing perusahaan pembiayaan,”tuturnya.

Melihat kejadian yang dialami calon konsumen bernama Yudis, dirinya sangat mendukung tindakan nya untuk menanyakan sekaligus konfirmasi rincian hitungan baik ke dealer maupun ke leasing. Karena sesuai dengan
Pasal 4 Undang Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumean sebagai konsumen tentunya memiliki hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Tentunya selaku konsumen juga memiliki hak untuk di dengar pendapat dan keluhan nya atas barang dan/atau jasa yang di gunakan.

Baca Juga :   Dosen Asal Muba, Lulus Administrasi Capim KPK

Jika pelaku usaha dengan sengaja melakukan tindakan merugikan konsumen maka tidak menutup kemungkinan pelaku usaha dapat di kenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima tahun) atau pidana denda paling banyak 2 milyar rupiah.

Dirinya juga mengingatkan tidak ada biaya kegagalan proses kredit bagi konsumen, leasing atau bank itu memiliki parameter credit & risk tersendiri, toh kalau pun ada yang meminta biaya untuk bisa di setujui itu adalah oknum yang nakal

“Terus apabila proses pengajuan kredit ditolak atau batal pastikan semua data data yang di berikan diambil kembali. Hal ini untuk mengantisipasi data kita tadi dipakai atas nama oleh oknum untuk mengajukan proses kredit di tempat lain,”tandasnya.(oji)

H. Hendri Zainuddin, KETUM KONI SUMSEL

Check Also

Jatanras Polda Sumsel Ringkus Komplotan Pencuri Buah Sawit Milik PT Andira Agro

Palembang, Detik Sumsel — Anggota Unit 1 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Sumsel meringkus delapan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *