Pasang Iklan Detik Sumsel
Beranda Refleksi Komitmen Turunkan Angka Kemiskinan di PALI

Komitmen Turunkan Angka Kemiskinan di PALI

Tanggal : Pukul :
674
0

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) adalah salah satu kabupaten di provinsi Sumatera Selatan, dan merupakan Daerah Otonomi Baru (DOB) hasil pemekaran dari Kabupaten Muara Enim yang disahkan tanggal 11 januari 2013 melalui UU No 7 tahun 2013.


Menginjak usianya yang ke-6 Tahun, Kabupaten PALI terus mengalami perkembangan, terutama di sektor pembangunan infrastruktur. Sebagai daerah pemekaran yang baru berkembang tentunya dibutuhkan banyak fasilitas infrastruktur penunjang. Salah satunya yakni pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan sebagai penghubung antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Bagaimana dengan penurunan angka kemiskinan di Kabupaten PALI?

Sejak tahun 2014, APBD Kabupaten PALI sebesar Rp 467 miliar dan hingga tahun 2019 meningkat menjadi Rp1,6 triliun lebih. Dimana secara makro terjadi juga beberapa peningkatan seperti pertumbuhan ekonomi, kemudian penurunan angka pengangguran sebesar 0,46 persen pada 2018, kemudian peningkatan IPM dan penurunan angka kemiskinan, di Tahun 2017 sebesar 14,53 persen, dan di Tahun 2018 sebesar 13,85 persen, hanya turun 0,68 persen.

Menjadi sebuah anomali yang cukup kontruktif sebagai Otokritik bagi semua Masyarakat, ditengah potensi Sumber Daya Alam yang berlimpah ruah, PAD, DBH, dan APBD cukup besar bahkan dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) PALI di Tahun 2017 mencapai 5,88 Triliun atau jika dikalkulasikan Pendapatan setiap Penduduk di Kabupaten PALI perkapita mencapai Rp. 36,8 Juta.

Sudah Seharusnya Kabupaten PALI menjadi Brunei Darussalam atau Qatar kedua Di dunia. Namun, faktanya masih ditemukan penungkatan Angka Kemiskinan dari Tahun 2016 ke 2017 mencapai lebih kurang 860 Jiwa seiring dengan pertambahan penduduk di PALI.

Angka-angka yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) ini menunjukkan bahwa penurunan angka kemiskinan di Kabupaten PALI belum menunjukkan angka yang signifikan.

keyakinannya bahwa Pemerintah akan terus menyelaraskan antara program pembangunan infrastruktur dengan program untuk penurunan angka kemiskinan di Kabupaten PALI.

Tentunya semua bersepakat bahwa Program-program untuk penurunan angka kemiskinan, termasuk juga di Kabupaten PALI adalah suatu hal prioritas. Dan berkeyakinan, Pemkab PALI berkomitmen memprioritaskan hal ini, tidak hanya pada peningkatan infrastruktur saja

Selain persoalan angka kemiskinan di Kabupaten PALI, ini juga menyoroti beberapa hal, diantaranya Serapan Tenaga Kerja yang relatif tak seimbang, Pengelolaan dan Kebijakan Anggaran yang dinilai belum tepat sasaran.

KAHMI tentunya akan konsisten mengawal dan menjadi mitra strategis Pemerintahan di Kabupaten PALI, Dalam mengawal Percepatan Pembangunan baik Ekonomi, Sosial, Politik, dan Kebijakan Populis yang mensejahterahkan Rakyat, sejauh ini Dibawah Kepemimpinan Bupati Heri Amalindo Kabupaten ini terus mempercantik diri, namun jika hanya sendiri saja maka Visi Misi Serasi Nian akselerasinya terkesan lamban perlu ditopang oleh semua Element Masyarakat, dan KAHMI PALI siap untuk itu.


*Penulis adalah Ketua Umum Kahmi PALI

Hendri Zainuddin, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Selatan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here