Pasang Iklan Detik Sumsel
Pasang Iklan Detik Sumsel
Beranda Politik Komisi V DPRD Sumsel Peduli Kesehatan Masyarakat Miskin

Komisi V DPRD Sumsel Peduli Kesehatan Masyarakat Miskin

Tanggal : Pukul :
231
0
Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi V DPRD Provinsi Sumsel

Palembang, Detik Sumsel – Melalui Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi V DPRD Provinsi Sumsel ke Kementerian Kesehatan dan BPJS Pusat, masyarakat Sumsel akhirnya terima suatu kabar gembira. Hal tersebut terkait tentang Perpres No 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional.

Menurut data Kemenkes, ada 2,6 juta penduduk Sumsel yg mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) melalui skema PBI APBN.

“Harusnya ini cukup utk mengcover jumlah penduduk Miskin Sumsel (Data BPS 2017 sejumlah 12,69% dari total jumlah penduduk 8,1 jt jiwa atau hampir 1,1 jt penduduk miskin) artinya penduduk miskin sumsel tidak perlu lagi susah untuk berobat, hanya kenyataan dilapangan banyak warga yang tidak mampu belum mendapatkan kartu sehat tersebut,” ungkap Sekretaris Komisi V DPRD Sumsel, Mgs H Syaiful Padli.

Dijelaskannya, terkait dengan berakhirnya berobat gratis karena adanya Perpres No 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional, ada kebingunan di masyarakat karena selama ini masyarakat bisa menikmati berobat gratis dengan hanya menggunakan KTP yang berdomisili di Sumsel dan kartu keluarga serta keterangan tidak mampu. Namun, dengan adanya Perpres tersebut, maka hal tersebut tidak bisa lagi karena masyarakat harus masuk dalam Program BPJS mulai 2019 ini.

Baca Juga :   Minta Jaminan Penerangan Selama Pemilu

“Maka di APBD Sumsel 2019, di anggarkan dana 56 M untuk Program Penyertaan BPJS Gratis atau Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk masyarakat miskin yg belum mendapatkan Kartu Sehat dari Pemerintah Pusat,” jelasnya.

Masih dikatakan, masa peralihan membuat masyarakat bingung ketika 1 januari 2019 ada warga miskin atau kurang mampunya sakit dan blm terdaftar sebagai peserta BPJS Gratis.

“Alhamdulillah Pemprov Sumsel sudah punya solusi untuk warga miskin dengan anggaran 56 Milyar tadi, dialokasikan 6 Milyar untuk masa Transisi (warga yg blm mendapatkan BPJS Gratis yg masuk UGD bs berobat gratis dg hanya menunjukkan KTP dan Kartu keluarga domisili Di Sumsel) kemudian utk berobat berikutnya warga tersebut langsung didaftarkan ke program BPJS Gratis,” katanya.

Baca Juga :   Peringati Harkitnas, Aliansi Mahasiswa Sumsel Gelar Aksi Teatrikal Depan DPRD

Menurutnya, permasalahan data untuk BPJS Gratis (PBI) tersebut seharusnya mampu untuk diatasi. Melalui Permensos RI Nomor 05 tahun 2016 tetang pendataan Penerima Bantuan Iuran (PBI), dimana setiap bulannya Dinas Sosial kabupaten/kota harus melakukan verifikasi dan validasi (verivali) data kemiskinan di Indonesia melalui Format Sistem Informasi dan Konfirmasi Data Sosial Terpadu (Siskadasatu).

“Jadi data penerima PBI atau berobat gratis ini harus di update perbulan sehingga tidak ada lagu warga miskin yg tidak bs berobat,” pungkasnya. (Rill)

Hendri Zainuddin, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Selatan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here